Dalam terus menggalakkan penerapan TI, peran CIO terasa kian dibutuhkan. Untuk mengatasi langkanya CIO, telah disiapkan program bea siswa kerjasama Depkominfo dan STEI-ITB.

Pembicara sedang memaparkan makalah		Para CIO tengah menyimak pembicara yang tengah menyampaikan makalahnya

Selain menggelar Konferensi Teknologi Informasi dan Komunikasi, eII Forum 2007 juga menggelar Konferensi Internasional CIO (International Conference on Chief Information Officer). Pada acara tersebut, berbagai pembicara hadir, baik dari dalam maupun luar negeri. Turut hadir pula para CEO perusahaan ternama seperti dari Hewlet Packard, IBM, Bank Niaga dan lain-lain serta jajaran pejabat pemerintahan yang memberikan pengalaman mereka soal CIO. Cahyana Ahmadjayadi, Dirjen Aplikasi Telematika Depkominfo yang hadir mewakili Menkominfo menghimbau Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membentuk lembaga Chief Information Officer (CIO) yang akan berperan dalam merampingkan birokrasi dan mengefektifkan pelayanan publik melalui e-government. Cahyana menuturkan peran CIO sangat dibutuhkan di setiap institusi pemerintahan karena saat ini instansi tidak dapat lepas dari pemanfaatan TI. “E-government tidak terpisahkan dari pelayanan publik, jika CIO-nya sudah terbentuk,” ujarnya seusai membuka konferensi.

Cahyana Ahmadjayadi
Dirjen Aplikasi Telematika Depkominfo,
ketika memberi sambutan pada pembukaan Konferensi CIO.

Menurut Cahyana, e-government di Indonesia saat ini masih pada tahap awal yaitu memperbaiki proses bisnis atau proses otomasi. Ia mengungkapkan bahwa saat ini masih ada sekitar 20% Pemda yang belum tersentuh TI, dan sudah sekitar 81% dari Pemda (tingkat provinsi dan kabupaten/kotamadya) yang membangun situs web, walaupun tidak seluruhnya aktif. Lebih jauh dia menjelaskan pemerintah akan mengajak dan memberi pengertian secara persuasif untuk meyakinkan arti penting CIO ke seluruh instansinya sebelum melakukan konsolidasi dan mewajibkan.

Mengutip uraian Profesor Toshio Obi dari Jepang, Cahyana mengatakan, peran CIO di semua sektor termasuk di pemerintahan mengacu pada definisi baru yang mengacu pada empat peran yaitu informasi, manajemen risiko, manajemen pengetahuan, dan investasi. Artinya, lanjut Cahyana, CIO melakukan perampingan dan melakukan penyesuaian jika terjadi perubahan bisnis atau birokrasi. “Misalnya sistem pelaporan yang otomatis agar organisasi lebih ramping dan efisien, seperti jumlah kementerian atau jajaran eselon.”

Sementara itu, Zhang Xhiali, seorang peserta konferensi dari China mengatakan, event ini sangat bagus dan bisa menjadi awal mula kerja sama berbagai negara. “Saya setuju kalau ini dijadikan acara tahunan,” ungkap Zhang. Ia mengatakan bahwa HRD CIO adalah hal terpenting bagi setiap negara. “Di negara saya, CIO memerankan hal yang sangat penting di institusi pemerintah. Sebagian besar adalah expert di bidang teknologi dan pemimpin di pemerintahan,” lanjutnya. Zhang menambahkan Departemen CIO di China bisa dibilang sangat IT minded. “Kami punya dana untuk melakukan banyak program. Pemerintah China memberikan perhatian yang besar terhadap legislasi informasi di e-government. Saya rasa legislasi penting untuk informasi dan e-government,”paparnya. Profesor muda ini juga menyatakan bahwa keberadaan CIO di Indonesia memang baru, tapi bisa semakin baik.

Indra Utoyo
Direktur Teknologi Informasi
PT Telkom Tbk. sedang menyampaikan presentasi

Zhang juga menuturkan bahwa e-goverment di China mengalami kemajuan yang sangat pesat dari tahun 1999 sampai sekarang. Saat ini hampir 100% institusi pemerintah sudah memiliki website. Dan hampir semua layanan masyarakat di China bisa diakses melalui website. Senada dengan apa yang dikatakan Zhang Xhialin, Profesor Toshio Obi dari Waseda University Jepang mengatakan bahwasanya CIO di Indonesia baru mulai. Dengan adanya Dewan TIK Nasional sejak tahun lalu, ini merupakan sebuah langkah besar bagi international society, apalagi ini langsung dipimpin oleh Presiden. Ini akan menjadi visi yang sangat bagus untuk menerapkan e-budgeting, implementasi proyek, dan lainnya dan merupakan langkah besar untuk mengorganisasikan dunia. Ini diharapkan akan memberikan pengaruh yang signifikan pada dunia TIK di Indonesia.

Obi menambahkan CIO di Jepang, sudah dimulai sejak enam tahun yang lalu. Mungkin fungsinya sama di mana pun tapi pengalamannya yang lebih banyak. Menyinggung soal penerapan e-government di Jepang, kendala yang paling besar adalah birokrasi. Menurutnya di sana setiap kementerian punya program sendiri-sendiri. Dan Jepang mempunyai 20 kementerian. Karena terbatasnya pendanaan untuk setiap proyek, maka kita membuat prioritas. “Maka dari itu, setiap menteri berlomba untuk mendapatkan budgeting yang bagus bagi kemeterian masing-masing,”ungkapnya.

“Konferensi internasional CIO yang diikuti oleh peserta dari berbagai negara ini merupakan forum yang sangat bagus bagi negara-negara di Asia, untuk bersamasama membahas perkembangan TIK dan CIO bukan hanya di sektor swasta tapi juga di pemerintahan,” demikian komentar salah satu pembicara dari Taiwan, Eric Y. Chiang, seorang associate professor.

Bicara soal CIO di Taiwan, ia mengaku bahwa beberapa waktu yang lalu tidak ada posisi CIO di pemerintahan Taiwan. Namun dewasa ini, seiring dengan perkembangan teknologi dan pengalaman yang diperoleh, posisi CIO semakin bertambah dan diperhitungkan. Pada private sector, saat ini Taiwan mempunyai industri teknologi informasi dan komputer yang kuat. Di setiap perusahaan TIK, peran CIO sangat penting dalam membuat strategi maupun pada departemen penjualan atau produksi. Saya rasa di Indonesia, teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia sedang berkembang. Dan kami harap private sector di Indonesia, untuk selanjutnya akan membuat langkah yang bagus dalam industri TIK.

Suhono dan Obi, Presiden CIO Indonesia          dan Jepang.		Penandatanganan MoU beasiswa CIO antara Depkominfo dan STEI ITB.

Francisco A. Magno dari La Salle Institute of Governance Filipina juga menganggap penting acara seperti konferensi CIO ini. Menurut Francisco melalui acara seperti ini setiap peserta bisa belajar dan sharing pengalaman berbagai negara termasuk bagaimana perkembangan TIK dan CIO di Indonesia. “Di Filipina, kami bangga bisa mewujudkan International Academy of CIO (IAC), kami juga berpartisipasi dalam berbagai pertemuan CIO di luar negeri,”ujarnya.

Lebih jauh ia menuturkan bahwa di Filipina, pemerintah punya Forum Government CIO yang di dalamnya mereka bisa bekerja sama dengan universitas maupun dari private sector untuk membentuk standar kompetensi CIO. Saat ini Pemerintah Filipina sangat mendukung keberadaan CIO dengan adanya berbagai kebijakan yang memberikan support besar bagi perkembangan CIO. Pembicara dalam negeri yang juga ikut berkontribusi dalam konferensi CIO kali ini adalah Indra Utoyo, direktur Teknologi Informasi PT Telkom Tbk. Indra berpendapat CIO memiliki peran dalam mengeliminasi kompleksitas dengan memilih teknologi yang bisa mendukung sasaran itu. “Tidak dimulai dari teknologinya tetapi praktik manajemennya,” ujarnya. Indra menambahkan, pemanfaatan TI di instansi pemerintah saat ini masih berjalan sendiri-sendiri mulai dari unit-unit, departemen, dan belum ke arah integrasi ke tingkat nasional.

Sementara itu, Paul S. Hasjim, executive vice president Head of Operation & Information Technology Bank Niaga mengungkapkan bahwa TI adalah partner bisnis kunci yang mampu menginspirasi visi, dengan mengadopsi praktek Tata kelola IT standar dan mendapatkan nilai bisnis melalui adaptive, secured, personalized, informative, reliable dan efficient effective solutions (ASPIRE). Soal IT Assurance, pada dasarnya keberhasilan dan kualitas layanan TI direfleksikan dengan keefektifan penggunaan TI dalam bisnis. Yang lebih penting adanya good alignment antara unit TI dan bisnis.

Pertemuan ini memang penting, tapi yang lebih penting adalah apa selanjutnya dan bagaimana komitmen peserta dan pemerintah mengenai CIO. Tanpa komitmen, semua yang diomongkan hanya akan menjadi wacana saja dan bahkan mungkin tidak ada artinya. Untuk itu perlu ada sosialisasi dan kampanye CIO. Di antaranya disepakatinya The Jakarta Statement dan pemberian beasiswa untuk para calon CIO.

Untuk besiswa, Depkominfo dengan Sekolah Teknik Informatika dan ElektroInstitut Teknologi Bandung (STIE-ITB) bekerja sama untuk memberikan beasiswa program magister Chief Information Officer (CIO). Beasiswa ini akan diberikan kepada 30 pegawai negeri sipil, karyawan BUMN serta pegawai yang bekerja pada bidang yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini, ITB bekerja sama dengan Waseda University, Jepang. “Program ini dipersiapkan untuk mengurangi kelangkaan leadership TI baik di pemerintah pusat maupun daerah. Seleksi Program rencananya akan dilaksanakan Mei dan Juni 2007,” ujar Suhono.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------