| |
KEMAL
STAMBOEL
"Kita
Tidak Bisa Solving Problems at Once"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siang
itu, tepatnya awal November 2006, telepon seluler Kemal Stamboel
berdering. Begitu tahu siapa penelepon, Kemal langsung penasaran.
Maklum pemilik suara di ujung telepon adalah Sofyan Djalil, Menkominfo.
“Ada apa gerangan sang menteri menelepon?” tanyanya
dalam hati. Rupanya, “Beliau cerita soal rencana pembentukan
Dewan TIK,” tutur pria yang menginjak usia 58 ini. Kontak
tersebut rupanya terus berlanjut, sampai akhirnya Kemal diminta
untuk ikut terlibat dalam Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Nasional (DTIKN) yang dibentuk Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono,
13 November lalu di Istana Bogor. Ketika ditanya mengapa ia diminta
ikut bergabung dalam DTIKN, Kemal mengaku, “Hingga kini saya
sendiri tidak tahu alasan pasti mengapa saya ditunjuk.” Toh
lelaki kelahiran Malang ini menyambut baik ajakan untuk bergabung
di Dewan. “Pak Sofyan bilang, saatnya sekarang saya melakukan
sesuatu untuk negara.”
Kini, setelah pensiun dari kegiatannya sebagai konsultan, hari-hari
Kemal lebih banyak dilewatkan untuk mengurus DTIKN. Setiap hari,
ia berkantor di lantai 7 Depkominfo, tak jauh dari ruang Menteri.
Di ruang berukuran 4 X 6 meter yang diisi dengan meja, empat kursi
tamu dan satu kursi kerja, telepon, whiteboard, lemari, dan laptop,
Kemal melaksanakan tugasnya. Tak ada meja kerja khusus. “Saya
memang maunya yang simpel, yang saya butuhkan saja yang ada di ruang
ini,” ujar Kemal yang masih menjabat sebagai pengawas BRR
Aceh ini. Di ruang yang terbilang sederhana ini, justru Kemal mengemban
amanah tak ringan. Sebagai wakil ketua Tim Pelaksana Dewan, ia harus
berkoordinasi dengan 10 menteri yang terlibat dalam Dewan. Praktis,
sejak Dewan diresmikan Presiden, ia sibuk bertemu sejumlah menteri
dan mencari data di sejumlah departemen. “Saya ingin memetakan
apa yang ada dengan baik dan benar, sehingga tahu bottleneck selama
ini ada di mana,” ujarnya. Kepada Andy Zoeltom dan Faizah
Rozy dari e-Indonesia, ia bercerita banyak seputar kinerja, program
dan bagaimana menjalankan koordinasi yang selama ini selalu buntu.
 Apa
yang menjadi fokus Dewan?
Dalam waktu dekat, Dewan akan mencoba mencari teroosan pilihan teknologi
dalam bentuk flag-ship programmes atau proyek yang betul-betul bisa
mem-berikan manfaat dan kemajuan bagi kegiatan produk-tivitas masyarakat.
Misalnya, Palapa Ring, backbone, fiber optic, e-education. Kami
juga menitikberatkan perhatian pada sisi regulasi. Jadi tidak saja
dari terobosan tech-nology competition, tapi juga dari sisi regulasinya.
Perlu saya tambahkan bahwa Dewan akan menangani isu-isu yang berkaitan
dengan keputusan pemerintah, misalnya SIN. Sekarang saya sedang
mencoba untuk mendata semua itu.
Pendataan yang dilakukan seperti
apa?
Kami mencoba memetakan, misalnya, proyek pemerintah yang berkaitan
dengan TI ada di mana, dikerjakan oleh siapa. Kami pun harus mengetahui
aktivitas departemen mana yang didukung oleh DIPA (Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran) Lantas siapa yang akan jadi owner? Mengapa
departemen A atau B yang pantas menjadi owner dari suatu proyek?
Dan sebagainya.
Setelah ada pengaturan berarti
tidak ada lagi tumpang tindih belanja TI di pemerintah yang meng-akibatkan
inefisiensi?
Intinya harus ada kesepakatan antar semua departemen bahwa siapa
yang akan menangani sebuah kegiatan atau proyek. Selanjutnya, kami
catat decision making process-nya di Dewan sehingga akhirnya semua
sepakat. Kedua, kita sepakati bagaimana kita socialize keputusan
tadi kepada seluruh departemen atau seluruh stake holder yang terlibat.
Ketiga, adanya feedback mechanism untuk mengukur dan memonitor kemajuan
proyek sehingga dalam rapat berikutnya, kita sudah mempunyai tiga
level rapat. Yakni rapat dengan dewan pengawas, anggota, lalu dengan
Dewan yang diketuai oleh menteri koordinator. Di sini feed-back
dipakai sebagai cara untuk mengukur apakah keputusan Dewan telah
dilaksanakan atau belum.
Setelah adanya kesepakatan antar
Dewan, apa semua pihak bisa menaati dan berkoordinasi meng-ingat
selama ini hal tersebut yang susah dilakukan?
Kesepakatan itu bisa dituangkan dalam bentuk keputusan Dewan. Apakah
keputusan Dewan berupa Keppres atau dalam bentuk lain, saya belum
tahu. Yang penting, saat kesepakatan itu sudah terbentuk, kami harus
mendorong agar terlaksana dengan baik. Terutama saya sebagai anggota
Tim Pelaksana bersama Pak Sofyan akan berusaha agar koordinasi lintas
departemen berjalan dan kami optimistis bisa.
Bagaimana mengelola keberlanjutan
program?
Kami mempunyai Kelompok Kerja (Pokja). Anggotanya terdiri dari mitra,
penasehat, maupun anggota dari departemen terkait. Pokja dipimpin
oleh penanggung jawab yang kami anggap sebagai chair. Inilah yang
menjadi dapur dari seluruh proyek. Tapi Anda mesti tahu juga bahwa
kita tidak bisa solving problems at once.
Jadi Dewan akan fokus ke mana
dulu?
Kami mungkin akan memilih empat program tetapi belum tahu yang mana
program yang akan diprioritaskan terlebih dahulu. Bisa jadi Palapa
Ring, Single Window, Single Identity Number, e-education atau yang
lainnya. Kami sengaja memilih empat prioritas dulu, agar fokus,
sehingga tingkat suksesnya dapat terlihat. Menurut saya mari kita
lebih optimistis dengan langkah yang diambil Presiden yang didukung
oleh 10 menteri dan Menko. Saya pikir it’s possible. The point
is make the decision, then socialize it and after that is monitoring.
Bagaimana respon para menteri
yang terlibat?
Positif. Contohnya saya telepon Ibu Ani (Sri Mulyani, Red.). Saya
bilang saya ingin lihat DIPA. Lantas langsung dipanggil semua direktur.
Beliau bilang, Pak Kemal mau lihat DIPA, tolong perlihatkan list
DIPA, dan semua list keluar. Lalu, saya ingin dari list yang ada,
dipisah mana kategori yang sama, mana yang bukan. Jadi di setiap
departemen bisa saja ada satu item pekerjaan yang sama persis dengan
departemen yang lain. Kontennya kita perlu tahu. Ini yang sedang
kita telaah. Selain itu, ada kemungkinan judulnya sama, artinya
sama. Namun ada juga judulnya sama artinya beda. Intinya, kita mau
kerja keras untuk mendapatkan informasi yang detail.
Hasilnya?
Kalau saya lihat alokasinya menarik sekali. Misalnya untuk satu
proyek yang itemnya sama, nilainya kerap berbeda. Misalnya yang
satu di atas Rp 50 miliar dan yang satu lagi cuma Rp 0,5 miliar.
Saya sarankan dibagi dalam kolom pegawai, kolom belanja modal, dan
kolom belanja barang. Belum tentu menterinya tahu detail. Sebetulnya
kami tidak mencoba untuk mengganti DIPA yang ada tapi lebih mengarahkan
ke bentuk yang lain.
Apakah itu alasan Presiden memilih
Bapak, karena Bapak seorang manajer yang baik?
Presiden sebenarnya mengharapkan kesediaan orang yang pernah ada
di bidang teknologi. Beliau hanya mengharapkan semua bisa berjalan
dengan baik. Menurut saya ini bukan pemikiran yang baru kemarin.
Di sini ada bottleneck. What’s bottleneck? It is coordination,
mungkin egosentris dari masing-masing departemen. Tapi sejauh ini,
setelah saya bertemu dengan sejumlah menteri, mereka terbuka. Jadi
keterbukaan di tingkat menteri ada. Saya jadi enggak mengerti mengapa
selama ini koordinasi tidak berjalan dengan baik. Saya berharap
sekali pemerintah memberikan stimulus. Dan Dewan akan bekerja secara
efektif bila semua departemen digilir untuk berbicara dan kita bahas
bersama-sama.........
(Selengkapnya baca di majalah)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
