Keterbatasan
SDM maupun dana bukan halangan bagi Pemkab Probolinggo untuk
mengembangkan TIK. Problem diretas dengan menggandeng vendor,
menggunakan model sewa.
Seakan
tak mau beranjak, seorang perempuan muda terlihat asyik menekan
layar monitor yang ada di hadapannya. Sesekali terlihat bibir
wanita bernama Nia ini komat kamit membaca tulisan yang tertera
di layar mesin guide wisata atau eletronic guide. Beberapa kali,
Nia mengklik menu, ber-pindah tampilan. Saking asyiknya, ia
tak sadar, sejumlah orang tengah mengantri di belakangnya. Tujuan
mereka serupa. Ingin menjajal electronic guide milik Pemkab
Probolinggo yang dipamerkan dalam ajang pariwisata di Surabaya,
beberapa waktu lalu. “Saya membutuhkan informasi tentang
pariwisata di Kabupaten Probolinggo karena sedang melakukan
riset pariwisata di Indonesia untuk pembuatan film,” ungkap
Nia yang berprofesi se-bagai pekerja seni. Dengan bantuan electronic
guide, ia pun tak perlu repot keliling daerah termasuk bertandang
ke Probolinggo. Cukup melalui electronic guide, sejumlah informasi
pariwisata Probolinggo bisa dia unduh. Iya, melalui electronic
guide, Pemkab Probolinggo hendak menebar informasi pariwisata.
Dukungan teknologi informasi atau Information and Communication
Technology (ICT), membuat niat Pemkab mudah direalisasikan.
“Ini salah-satu cara kami berpromosi, selain mengikuti
pameran, membuat leaflet, serta berpartisipasi dalam lomba anugerah
wisata,” terang Kepala Bappeda Kabupaten Probolinggo Tanto
Walono tentang mesin guide wisata, yang sekilas mirip ATM. Ditambahkan
Tanto, “”Ini salah-satu perangkat TI yang kami adopt
ke bidang pariwisata.”
Tanto
Walono
Kepala Bappeda Kab. Probolinggo
Sehari-harinya, mesin tersebut berada di Kantor Dinas Pariwisata
Kabupaten Probolinggo. Bila ada event tertentu, mesin pariwisata
dibawa serta. Idealnya, kata Tanto, setiap hotel di Probolinggo
memiliki mesin tersebut. “Sehingga memudahkan wisatawan,”
ujar Tanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata
Pemkab Probolinggo. Rencananya, bila anggaran 2007 mencukupi,
electronic guide bakal ditambah dan ditempatkan di rest area,
tempat produk unggulan Probolinggo dipamerkan.
Back
Office dan Front Office
Saat ini Rencana Induk Teknologi Informasi (RITI) telah dijadikan
acuan oleh Pemkab Probolinggo untuk merencanakan, mengembangkan,
dan memelihara layanan berbasis TI. Sejauh ini, cara kerja eletkronis
di Probolinggo ditandai dengan penggunaan aplikasi di sejumlah
unit kerja, pembangunan jaringan komputer terpadu serta pengelolaan
website. Awalnya, 1993, diterapkan Sistem Informasi Manajemen
(SIM) dan Sistem Informasi Geografis. Berikutnya, dikembangkan
sejumlah aplikasi sesuai kebutuhan. Menginjak 2002, Pemkab menerapkan
Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (Simpus). Gawe ini difasilitasi
Dinas Kesehatan Daerah. Di tahun yang sama, dilakukan Modernisasi
Sistem Kearsipan Daerah yang difasilitasi Kantor Arsip Daerah.
Sementara itu, Bagian Kepegawaian dan Kantor Kepegawaian Daerah
menggeber Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Kantor ini
juga menggelar Sistem Informasi Manajemen Pengadaan CPNS pada
2003.
Muhammad
Heru Santoso
Kepala Bagian Pendataan dan
Laporan Bappeda Kabupaten Probolinggo.
Memasuki 2004, Sistem Informasi Perencanaan Anggaran Satuan
Kerja diterapkan di Bagian Keuangan. Nah berikutnya, 2005, lingkungan
Sekretariat difasilitasi Bappeda, menyusun Dokumen Rencana Induk
Teknologi Informasi. Sedangkan Sistem Informasi Barang Daerah
2006 diterapkan di Bagian Perlengkapan. Seakan tak mau ketinggalan,
Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan pun telah menggunakan
Sistem Administrasi Kependudukan. Sejauh ini, menurut Kepala
Bagian Pendataan dan Laporan Bappeda Kabupaten Probolinggo Muhammad
Heru Santoso, penerapan aplikasi praktis mengurangi kesibukan
Pemkab serta membantu melakukan verifikasi secara otomatis.
Ambil contoh implementasi Simpus. Sebagai gambaran, saat ini
dari 33 Puskesmas yang ada di Kabupaten Probolinggo, 13 di antaranya
sudah menggunakan Simpus. Pemberian Simpus kepada Puskesmas
diacak. Umumnya didasari atas antusiasme dokter dan operator.
Adanya Simpus, menurut operator Simpus dari Dinas Kesehatan
Kabupaten Probolinggo Achmad Choliq Hasim, membuat pencatatan
data dan penyakit pasien menjadi cepat dan jelas. “Jika
ke 13 Puskesmas ini sukses menggunakan Simpus, maka tahun ini,
seluruh Puskesmas akan dijadikan satu jaringan Simpus,”
tandasnya. Sejalan dengan itu, telah dibangun jaringan komputer
terpadu. Infrastruktur ini digunakan untuk tukar menukar data
dan informasi dalam lingkup intranet dan internet.
Sistem
Sewa
Lantas bagaimana dengan aplikasi front office? Baru pada 2004,
website di-launching untuk memberikan pelayanan informasi dan
komunikasi kepada masyarakat dan stakeholder. Mulanya website
merupakan pilot project dari Provinsi Jawa Timur yang memfasilitasi
3 Kabupaten: yakni Ngawi, Probolinggo, dan Gresik. Kini, pengelolaan
berada di bawah Bappeda Probolinggo. Website beralamatkan www.kabprobolinggo.go.id
berisi beragam informasi. Mulai dari profil pemerintah, berita
daerah, potensi daerah, data derah, fasilitas umum, perizinan,
info, hingga serba serbi. Sekadar tahu, website Pemkab Probolinggo
dinobatkan sebagai Situs Terbaik Indonesia 2004 – 2005
untuk kategori pemerintahan dari majalah Komputer Aktif. Selain
itu, ada juga Kios Interaktif Wisata yang mulai diluncurkan
2005 lalu. Website di bawah naungan Dinas Perhubungan dan Pariwisata
ini, menyuguhkan layanan informasi pariwisata Kabupaten Probolinggo.
Website
Pemkab Probolinggo dinobatkan sebagai situs
Terbaik Indonesia 2004-2005 dari majalah Komputer Aktif.
Melalui website pula, Pemkab mensosialisasikan Perda. Ini sudah
berlangsung sejak 2003 lalu. Jadi lewat website tersebut, masyarakat
bisa men-download Perda yang ia butuhkan. Menurut Kepala Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo Sigit Sumarso,
prakteknya, begitu produk hukum disahkan dan diimplementasikan,
maka tidak ada kerahasiaan lagi. Setelah tiga tahun berjalan,
hingga kini sudah puluhan Perda dihasilkan. Sebagai gambaran,
pada 2005 lalu, Pemkab mengetok palu 15 Perda baru. Sedangkan
pada 2006, terdapat 12 Perda dan langsung disosialisasikan melalui
website. Praktis, Perda yang dihasilkan bisa dikaji oleh masyarakat.
Selain lewat website, Pemkab juga bertatap langsung dengan masyarakat.
“Jadi teknologi yang ada kita manfaatkan sebaik mungkin
untuk mensosialisasikan, namun jalinan antar Pemda dengan masyarakat
tetap kami bina. Karena Perda itu kan untuk mengatur masyarakat,”
ujar alumni S2 Universitas Merdeka Malang ini.
Dalam
hal pengisian website melibatkan hampir semua unit kerja. Di
bawah koordinasi Infokom, unit kerja perpustakaan, pariwisata,
kesehatan dan kantor dinas lainnya mengisi website setiap bulan.
Maka jangan heran bila setiap bulan, konten website Probolinggo
dievaluasi. Hasilnya dibagikan ke seluruh tim, sehingga diketahui
sejauh mana kekurangannya dan apa yang mesti diperbaiki. Untuk
diketahui, bila di daerah lain terdapat Kantor Pengolahan Data
Elektronik (KPDE), maka di Probolinggo cukup dengan surat keputusan
Bupati tentang pengelolaan data elektonik melalui SKPin Nomor
589/70/426.12/2006.
Yang menarik, pengelolaan website menggunakan sistem sewa secara
keseluruhan. Maksudnya? Pemkab Probo-linggo mengandeng PT Penamati
yang berlokasi di Bandung. Menurut Heru, persoalan SDM menjadi
pertimbangan digunakannya model sewa. “Kami tidak memiliki
SDM yang mumpuni di bidang TI. Padahal untuk mengelola website,
kami membutuhkan kelembagaan yang mengatur, mengelola, dan sekali
waktu perlu maintenance program,” ujar Heru menjelaskan.
Ditambahkannya, dengan sistem sewa, dari sisi isi maupun program,
website Probolinggo ter-maintenance dengan baik. Selain itu,
lanjutnya, setelah diutak-atik dari sisi keuangan, justru lebih
hemat dengan sistem sewa. Masih menurut Heru, model sewa yang
dilakukan Pemkab Probolinggo banyak ditiru, salah-satunya oleh
Depdagri.
Lengkapnya
baca dimajalah........
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
