Majalah e-Indonesia - Media ICT Wahana Merajut Nusantara

 

e-GOVERNMENT DI ITALIA

Tujuh Juta Euro untuk Tivi Digital

Tak cuma di dunia sepak bola Italia bisa dicontoh. Dalam penerapan e-government pun, Italia pun banyak ditiru oleh berbagai negara berkembang. Mereka adalah negara pertama yang mengadopsi “highway code” dalam pemerintahannya. Melalui program tersebut kantor-kantor pemerintah memo-dernisasi dirinya dengan mengembangkan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi. Hasilnya? Kualitas layanan publik mereka kini jauh lebih baik dari sebelumnya.

Nama Italia, begitu melambung tinggi pasca per-helatan akbar FIFA World Cup 2006 di Jerman. Meski sempat terseok-seok di babak awal, bah-kan beberapa kemenangan tim Azzuri dianggap sebagai keberuntungan, serta persoalan sepak bola dalam negeri Italia yang membuat tim se-kaliber Juventus harus terdegradasi ke SeriB akibat terkait masalah pengaturan skor pertan-dingan, Italia tetap berhasil menempatkan diri sebagai salah-satu negara dengan sejarah per-sepakbolaan yang begitu hebat dan kini menjadi nomor satu di cabang olahraga terpopuler dunia tersebut.

Kunci dari keberhasilan Italia adalah sistem per-tahanan mereka yang menggunakan sistem grendel atau biasa disebut Cattenacio. Cattenacio terbukti berhasil mengalahkan berbagai macam strategi sepak bola yang begitu variatif, ada total football, Der Panzer, maupun permainan sepak bola cantik yang dianut negara-negara Amerika Selatan semisal Brazil maupun Argentina.

Tak kalah populer dengan Cattenacio, strategi e-government Italia, ternyata juga begitu populer dijadikan referensi bagi negara lain di dunia dalam mengembangkan layanan pemerintahan secara elektronik terutama di negara-negara berkembang. Dalam catatan Kementerian Inovasi dan Tek-nologi, setidaknya ada 16 negara yang mengikuti model pembangunan teknologi digital yang digu-nakan pemerintah Italia dalam memodernisasi pemerintahannya.


Inisiatif Internasional
Dipakainya model pengembangan e-government Italia oleh banyak negara, karena sejak awal Italia memang telah menyiapkan satu inisiatif pembangunan e-government yang disiapkan oleh Unit Teknis Pembangunan, yang merupakan bagian dari Kementerian Inovasi dan Teknologi. Inisiatif tersebut kemudian berkembang menjadi langkah internasional setelah PBB, World Bank, Inter-American Development Bank, serta Development Gateway Foundation, juga terlibat dan bersinergi dalam menggapai apa yang dinamakan good governance dan pengembangan demokrasi melalui teknologi komunikasi dan informasi.

Beberapa negara yang memakai model “cattenacio”-nya e-government Italia misalnya adalah Lithuania, Nigeria, Yordania, Mozambik, dan juga Albania. Sebenarnya yang dipakai bukanlah sekadar model saja, namun pemerintahan Italia sendiri turut berkontribusi terhadap pengembangan e-government di negara-negara tersebut. Seperti di Nigeria, Italia sendiri langsung menjalin kerja sama bilateral dengan negara di benua Afrika tersebut termasuk menggelontorkan grant sebesar US$ 400 ribu. Unit teknis juga bergerak untuk memberikan dukungan ekonomi kepada Nigeria untuk keberlangsungan proyek e-accounting dan e-statistic di sana. Kolaborasi juga dilakukan dengan mengerahkan Istituto Nazionale di Statistica-ISTAT, Institut Statistik Nasional Italia.

Sementara di Yordania, para pakar akuntansi umum Italia memberikan dukungan terhadap pengem-bangan proyek e-accounting di sana. Proyek secara resmi diluncurkan di Amman, yang ditandatangani Menteri Keuangan Yordania, Menteri Inovasi dan Teknologi serta perwakilan UNDP di Amman. Proyek ini sendiri sudah selesai akhir tahun lalu. Biaya yang dikeluarkan mencapai US$ 488 ribu. Proyek yang hampir sama juga ditularkan ke Albania. Kementerian Luar Negeri Italia menyerahkan US$ 930 ribu ke UNDP sebagai trust fund untuk proyek yang dimaksud.

Di Mozambik, program grant disiapkan pemerintah Italia sebesar US$ 419 ribu untuk pengembangan e-land dan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan. Dengan proyek tersebut, pendaftaran soal pertanahan dan data pertanahan di negeri itu yang selama ini masih berupa kertas, diubah ke digital. Diharapkan penggunaan teknologi baru tersebut dapat memfasilitasi transparansi, serta manajemen pertanahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintahan Digital
Untuk merespons kebutuhan masyarakat akan pemerintahan yang lebih terbuka, mudah, dan berfokus pada masyarakat, reformasi pemerintahan Italia mengembangkan apa yang dinamakan e-government. Menurut Gazzetta Ufficiale, Italia adalah negara pertama yang mengadopsi “highway code” dalam pemerintahannya. Melalui program tersebut kantor-kantor pemerintah memodernisasi dirinya dengan mengembangkan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi. Dengan kode tersebut, pemerintah Italia telah mengubah birokrasi tradisional ke birokrasi digital yang selain berfokus pada masyarakat, juga akan berdampak pada efisiensi dan kualitas layanan yang lebih baik.
Perubahan itu dianggap pemerintah Italia sebagai kelahiran e-citizen. Lewat e-citizen hak-hak baru dan berbagai kesempatan diubah dalam bentuk kode. Dengan digitalisasi secara komprehensif, apa yang disebut dengan pemerintahan yang bebas kertas dapat terwujud. Semua instrumen, dokumen informasi, dan hal lain yang sebelumnya berbasis kertas berubah ke digital. Hal itu tentunya akan dapat mengeliminasi penggunaan kertas yang pada gilirannya mengurangi produksi sampah yang berdasar satu studi di negeri Pizza tersebut diperkirakan mencapai 1,4 juta meter kubik.

Selain pemerintah pusat, modernisasi juga dilakukan di tingkat pemerintah daerah. Dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, ada koneksi yang seragam, aman, dan efisien dengan apa yang dinamakan public connectivity system (PCS). Satu keuntungan dari PCS adalah masyarakat tidak lagi direpotkan dengan persoalan harus mendatangi satu kantor pemerintahan ke kantor pemerintahan lainnya dalam mengurus sesuatu. Kini komunikasi antarpemerintah sudah saling terkoneksi satu sama lain.

Dengan organisasi modern itu pula, hal itu akan membuat pemerintah lebih efisien dan produktif serta responsif terhadap kebutuhan publik, lebih cepat melayani, dapat memotong jalur birokrasi, dan yang jelas menjadi lebih terbuka.

Untuk lengkapnya baca di majalah.....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KEMBALI  l  KE ATAS

 

Copyright © www.majalaheindonesia.com 2006