Tak banyak orang faham, apa sebenarnya yang dimaksud NSW. Istilah yang merupakan kepanjangan dari National Single Window itu memang kalah populer dibandingkan dengan SIN (Single Identity Number). Padahal dalam proses penerapan NSW, kompleksitas permasalahan yang dihadapi tak kalah rumit dengan persoalan yang dihadapi dalam penerapan nomor tunggal tersebut.

Jika dalam SIN yang diintegrasikan adalah nomor identitas diri, maka dalam NSW yang diintegrasikan adalah peraturan yang berlaku menyang-kut ekspor-impor di masing-masing instansi. Ada sekitar 22 instansi yang datanya mesti terintegrasi dalam portal NSW.

Sebagai gambaran, single window merupakan sistem elektronik yang diterapkan di Bea Cukai (pelabuhan) yang mampu melayani pengajuan dan pengolahan data serta informasi, pengambilan keputusan penyelesaian dokumen kepabeanan, kepelabuhanan dan kebandarudaraan secara terpadu dengan prinsip kesatuan, kecepatan pelayanan, konsisten, sederhana, transparan, efisien dan berkelanjutan.

Cara kerjanya terbilang ringkas. Ibarat mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), pelaku usaha cukup menekan tombol sesuai perintah yang ada di layar monitor, dilanjutkan dengan memasukkan data dokumen ekspor-impor. Berikutnya, data diproses secara online. Jika data yang di-upload sesuai dengan data yang diminta komputer, semua proses transaksi selesai. Barang pun bisa dikeluarkan dari wilayah pabean secara sah. Dengan adanya NSW diharapkan proses ekspor-impor barang dapat berjalan dengan cepat, sehingga tidak terjadi stagnan di pelabuhan. Cepatnya proses ini tentu saja akan berdampak pada semakin tumbuhnya perekonomian kita.

Nah, kalau kita perhatikan, kedua program tersebut (SIN dan NSW) sebetulnya cukup sedehana: bagaimana data yang ada di instansi pemerintah dapat saling ter-connecting satu sama lain. Tapi justru karena kesederhanaannya itulah masalahnya menjadi rumit. Di negara kita ini, apa yang terlihat sederhana menjadi rumit kalau sudah menyangkut koordinasi. Tidak dapat segera berjalannya program SIN selama ini, salah-satu sebabnya adalah karena masing-masing instansi enggan untuk saling berkoordinasi karena rasa egosektoral yang tinggi. Masing-masing instansi merasa berhak atas data yang dimiliki, yang mereka dapatkan susah payah selama bertahun-tahun. Masing-masing instansi juga merasa berhak untuk menjadi “imam” dari kegiatan tersebut. Akibatnya sampai saat ini, “proyek” SIN tersebut tak juga kunjung terealiasasi.

Dalam program NSW, tentu saja kita tak berharap masalahnya sama dengan apa yang terjadi dengan program SIN. Apalagi kita sudah memiliki banyak daftar kegagalan dalam menangani berbagai program berdampak besar. Sebut saja Siskomdagri, KPU, KTP Nasional. Nah, akankah NSW memperpanjang daftar kegagalan tersebut?

Oleh sebab itu, tentu saja kita berharap NSW dapat berjalan dengan lancar, dan tidak menjadi omdo, omong doang. Apa yang sudah dilakukan Tim Persiapan NSW Indonesia selama ini kiranya sudah berjalan cukup baik, meski tentu saja belum maksimal. Koordinasi dengan 22 instansi yang terlibat hendaknya lebih diintensifkan lagi. Pekerjaan besarnya tentu saja bukan hanya standardisasi data tetapi juga saling berkoordinasi soal business proses agar dapat saling terintegrasi satu dengan yang lain. Kita semua berharap NSW dapat berjalan seperti apa yang diharapkan. Apalagi kegiatan ini bukan hanya menyangkut masalah dalam negeri, tetapi juga menyangkut kerja sama internasional. (Seperti diketahui berdasarkan Deklarasi Asean Concord II (Bali Concord II) 7 Oktober 2003, para Kepala Negara Asean telah sepakat untuk membuat suatu sistem terintegrasi terkait ekspor-impor dalam bentuk single window, yang kemudian dikenal dengan nama AseanSingle Window. Kesepakatan tersebut sudah harus terealisasi pada 2015).

Tanpa kerja keras dan tanpa saling berkoordinasi untuk menyelesaikan pekerjaan besar ini, hanya akan memperpanjang sederetan kegagalan kita dalam membangunan program-program untuk kesejahteraan rakyat. Dan itu akan semakin menjadi bukti bahwa kita memang tidak bisa berkoodinasi. (AZ)