Wawancara tengah berlangsung ketika tiba-tiba ruangan mendadak gelap. Kepala PDE Kabupaten Bangka, Petrus Sukrislisbagyo, yang tengah kami wawancarai di kantornya, memohon agar kami maklum dengan keadaan tersebut. “Beginilah keadaan di daerah kami,” ujarnya. Ia kemudian bercerita bahwa listrik di daerahnya memang sering byar pet. Tiap hari ada saja waktunya mati. Lucunya, listrik tak lama kemudian hidup kembali, tetapi satu jam kemudian mati lagi.

Sementara itu, teman kami yang juga tengah melakukan kunjungan ke Pontianak, mengalami hal serupa. Kendala utama pembangunan di daerah tersebut adalah kurangnya daya pasok listrik, sehingga tak heran jika sebentarsebentar terjadi mati lampu.

Keadaan itu kami alami, pertengahan tahun lalu. Ketika itu kami tengah diminta Kementerian PAN untuk melakukan evaluasi penerapan e-government di Indonesia. Hasilnya, kami merekomendasikan masalah listrik ini untuk menjadi perhatian utama. “Terkait dengan kendala infrastruktur, dukungan akses menjadi persoalan khususnya responden yang tinggal di luar Jawa mengingat listrik sering mati. Untuk itu, diharapkan terjadi sinergi antara PLN, Depkominfo, Pemda untuk memprioritas pembangunan listrik untuk daerah-daerah yang mulai membangun e-government,” begitu rekomendasi kami ketika itu.

Tapi untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, yang terjadi belakangan ini bukannya semakin membaik, malah sebaliknya. Jakarta, sebagai ibukota pun, kini tak luput dari pemadaman listrik. Masyarakat di Tebet, Jakarta Selatan, sudah merasakan dampaknya ketika akan memperpanjang KTP. Pelayanan mandek. Kini masalah listrik sudah masuk ke zona nasional, yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Sejak e-government mulai tumbuh di tanah air beberapa tahun lalu, terutama sejak keluarnya Inpres No. 3/2003, Pemerintah Daerah/Kota dan juga Pemerintah Provinsi mulai mencoba membangun e-government. Ada yang memulai dengan membuat website, bahkan ada yang sudah melesat hingga ke pelayanan satu atap.

Namun dalam perjalanannya, tidak semuanya berjalan mulus. Berbagai kendala memang menyelimuti usaha menuju ke pemerintahan yang bersih dan transparan itu. Mulai dari masalah leadership, ketersediaan infrastruktur, minimnya dana, hingga masalah ketersediaan sumber daya manusia untuk menjalankan e-government itu sendiri. Satu hal yang dari awal sebetulnya tak begitu menjadi perhatian adalah masalah pasokan listrik.

Atas pengalaman liputan kami ke berbagai daerah dan juga peninjauan kami dalam tugas yang diminta Kementerian PAN itu, akhirnya kami menyimpulkan masalah listrik tak kalah pentingnya dari masalah lain yang menjadi kendala dalam penerapan e-government di tanah air. Itulah pula akhirnya yang menjadi alasan kami ketika meminta kepada PLN untuk menjadi pembicara dalam seminar evaluasi yang kami adakan, agar PLN dapat menjelaskan langsung kepada peserta seminar apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana mengatasi hal tersebut.

Waktu terus berjalan. Hingga kini tanda-tanda perbaikan tampaknya masih jauh panggang dari api. Kita hanya dapat berharap usaha PLN membangun pembangkit listrik 10.000 MW (dan dilanjutkan 10.000 MW tahap kedua) dapat cepat selesai, agar penerapan e-government kita dapat berjalan sempurna. Sementara itu, sambil menunggu hal tersebut, tampaknya masing-masing daerah harus mencari jalan keluar sendiri-sendiri. Atau tetap membiarkan e-government kita mandek? (AZ)