| |
 Seorang
teman tertawa ketika saya ngotot berpendapat, bahwa korupsi di negeri
ini bisa dikurangi bahkan bisa disapu habis. “Caranya dengan
menggunakan teknologi canggih sehingga orang tak lagi berhubungan
secara langsung,” kataku dengan antusias. Kali ini, teman
saya itu tertawa lebih keras lagi. Melihat responnya, mungkin dia
berpikir kalau saya kurang waras. Tapi tak apalah. Sah-sah saja
dia memvonis demikian. Saya coba untuk berbesar hati. Ah, dia belum
tahu kehebatan teknologi, kataku dalam hati. “Korupsi itu
sudah mengakar di Tanah Air kita, Bung. Saking mengakarnya, korupsi
sudah dianggap sebagai budaya bangsa,” katanya sembari menghapus
air mata yang menetes di sekitar kelopak matanya akibat derai tawanya
yang sungguh luar biasa. Menghilangkan korupsi adalah pekerjaan
yang sia-sia, katanya lagi. Melihat respon teman tadi, saya jadi
teringat dengan Taufiq. Menurutnya, orang yang bangga mengatakan
bahwa korupsi itu sudah membudaya di Indonesia adalah orang yang
putus asa. Ia tidak tahu lagi korupsi itu mau diapakan.
Bukan maksudku untuk membela diri di hadapan kawan lama. Kucoba
menyakinkan dirinya dengan menceritakan pendapat Taufiq tadi. Sejenak,
dengan suara agak parau, dia berkata, “Pasti Taufiq temanmu
itu belum pernah memperpanjang SIM (Surat Ijin Mengemudi) sendiri,”
katanya. “Memang kenapa?” tanyaku. “Bung, kemarin
saya baru saja memperpanjang SIM di salah satu Polda di negeri ini.
Di sana para calo bertebaran. Malah mereka tak segan berdiri di
bawah papan pengumuman yang justru berisi himbauan dan larangan
menggunakan jasa calo.”
“Bayangkan, saya yang mau memperpanjang SIM dikerubuti begitu
banyak calo,” keluhnya. Sifatnya yang keras, membuatnya tak
bergeming meski terus dikuntit dan dipaksa untuk menggunakan jasa
calo.
Hasilnya? “Saya menunggu hampir tujuh jam,” ceritanya.
Sebetulnya, katanya lagi, ia tak mengeluh karena lamanya proses
perijinan. Ia pun mencoba menahan diri manakala dikerubuti para
calo dengan tampang seramnya. Yang membuatnya sesak dada, orang
lain yang mengurus bersamaan dengannya, rampung duluan. “Ia
pakai jasa calo Bung,” tuturnya dengan nada jengkel. Yang
lebih membuatnya sakit hati, justru polisi yang berdiri tak jauh
darinya dan para calo, cuma diam seribu bahasa.
Mendengar cerita sohib saya itu, saya mafhum. Bisa jadi, ia tidak
sendirian. Begitu banyak orang lain dan warga di republik ini mengalami
hal serupa. Mereka orang-orang kecil yang kesal dengan keangkuhan
birokrasi. Punggawa pemerintah bukannya melayani tapi minta dilayani.
Mereka acapkali dipimpong ke sana ke mari untuk mengurus perijinan.
Sarat KKN pula. Belum lagi, pungutan liar yang harus mereka bayar.
Walhasil, wajar kalau dia tak percaya pendapat saya tadi. Menghilangkan
budaya KKN di negeri ini, adalah mustahil.
Kegamangan membuatku bertandang ke kantor Taufiq, esok harinya.
Tanpa obrolan basa-basi, kusodori pertanyaan titipan dari kawan
lamaku tadi. “Apa Anda pernah mengurus SIM sendiri?”
Taufiq hanya terdiam. Tak banyak kata, ia membawaku ke sebuah tempat
bernama Samsat Sidoarjo. Di sini, saya menyaksikan proses pengurusan
ijin pembuatan STNK berjalan dengan cepat. Hanya dalam hitungan
di bawah 10 menit. Singkatnya waktu ini sudah termasuk pencetakan
nomor secara online. Kok bisa ya? Saya terheran-heran. “Asal
mau bisa,” tutur Taufiq. Rasanya, saya ingin segera bertemu
dengan teman lama saya lagi. Warta gembira ini patut diterimanya.
Keputusasaannya harus dihilangkan. Sudah bukan saatnya lagi, pesimistis.
Negeri ini bisa menjadi lebih baik. Asal mau pasti bisa. Kata kunci
itu, selalu saya ingat. Kata ini pula yang sering diucapkan Taufiq
di hadapan banyak khalayak menyusul amanah yang dipercayakan kepadanya
sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
(AZ) |
|
