Seorang teman bertanya, mana yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, infrastruktur TI atau masyarakatnya? Saya bilang tergantung siapa leader-nya. Lo kenapa begitu katanya? Bagi seorang Hasnul Suhaimi yang memimpin Indosat, kata saya, yang menentukan perusahaannya akan menanamkan investasi infrastruktur TI atau tidak, adalah demand yang ada. “Menurut saya yang namanya bisnis itu tidak bisa dilihat dari operator tetapi dari demand yang ada. Kami harus pelajari apa kebutuhan masyarakat, bagaimana, dan kapan mereka membutuhkan. Jadi produk yang kami persiapkan sesuai dengan keinginan mereka,” begitu penjelasan Hasnul.

Tapi bagi seorang walikota Pemkot di salah-satu daerah di Sumatera Selatan, yang lebih penting adalah membangun dan menyiapkan masyarakatnya ketimbang sibuk memikirkan pengimplementasian TI. Maklumlah di daerahnya masih banyak penduduk yang miskin. Menurut Pak Wali, jika keadaan masyarakatnya nanti sudah membaik, baru ia akan memikirkan soal TI. Oleh sebab itu tidak heran ketika ditanyakan soal TI kepada salah seorang kepala dinas di sana, mereka tidak begitu paham apa kegunaan TI.

Memang pemahaman TI di tiap daerah berbeda-beda. Ada daerah yang melaju kencang karena leader-nya memang paham dan mengerti akan kegunaan TI. Ada juga daerah, yang sengaja belum memu-lainya, karena lebih mementingkan masalah lainnya yang mereka anggap lebih penting. Ada juga daerah yang belum memulainya karena memang tidak memiliki dana untuk itu. Namun di atas segalanya itu, peran pemerintah pusat tampaknya harus tegas. Mau dibawa ke mana pembangunan TI kita? Dengan demikian pembangunan infrastrukturnya juga jadi jelas.

Kita harus mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang mendukung perkembangan infrastruktur. Selain itu, pembangunan infrastruktur TI juga ada baiknya diarahkan ke sasaran pelayanan publik. Sebab kalau kita ingin bersaing di bisnis TI, rasanya terlalu berat. Selain juga bersaing menjual produk atau jasa TI tentu saja output-nya sangat terbatas.Yang lebih dipentingkan saat ini adalah bagaimana agar baik pemerintah maupun swasta (terutama perusahaan-perusahaan nasional) tidak tertinggal dalam penerapan TI dibandingkan dengan negara lain. Dengan demikian, segala macam bentuk transaksi, terutama dengan buyer luar negeri misalnya, dapat terhubung dengan baik dan berjalan lancar dan aman. Bagaimana kita akan bersaing dalam bisnis jika sistem TI kita tidak berjalan dengan baik.

Begitu juga dengan di pemerintahan. Pengimplementasian TI kiranya dapat lebih diarahkan ke pela-yanan publik seperti bagaimana agar pengurusan KTP bisa lebih terorganisir dengan baik, lebih cepat, dan dengan biaya yang murah tentu saja. Begitu juga dengan pelayanan publik lainnya, seperti pengurusan SIM, STNK, paspor, dan layanan lainnya yang menyangkut kepentingan orang banyak.

Jadi pembangunan infrastruktur TI hendaknya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan, kemudian meren-canakan solusinya, dan kemudian implementasinya. Dengan cara demikian, hasilnya akan lebih bermanfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat banyak. Jika masyarakat sudah merasakan manfaat digunakannya TI secara real, maka mereka akan dapat menilai dan merasakan adanya perubahan antara tanpa digunakannya TI dan setelah memanfaatkannya. (AZ)