Dua puluh tiga tahun yang lalu, 1983, MAW Brouwer pernah menulis catatan kecil mengenai pegawai. “Kalau dulu Prusia dianggap sebagai negara militer, Tiongkok Maois sebagai negara buruh, Amerika negara wiraswasta, dan Iran sebagai negara ulama, maka Indonesia bisa dianggap sebagai negara pegawai,” tulisnya. Brouwer yang merilis pendapatnya itu dalam buku Indonesia Negara Pegawai mengatakan keadaanlah yang menyebabkan hal itu terjadi, yaitu adanya warisan dari kolonial penjajahan. Pada saat itu memang penduduk pribumi diarahkan untuk menjadi pegawai, sementara kaum pendatang menjadi pedagang. Jadi jika banyak orang bercita-cita menjadi pegawai negeri saat ini, itu adalah impian dan cita-cita nenek moyang.

Namun dalam perkembangannya, seorang pegawai yang dibayar oleh rakyat dan harus melayani rakyat, banyak terjadi penyimpangan. Menurut Brouwer, seorang menteri tidak boleh lupa bahwa ia minister, artinya orang yang lebih rendah dari entitas utamanya, yakni rakyat. Seorang pegawai harus menciptakan rasa aman terhadap rakyatnya. Namun yang terjadi sekarang banyak pegawai yang lupa tugasnya. Brouwer--pastor yang juga psikolog (saat ini sudah almarhum)--mencatat bahwa banyak pegawai negeri yang tidak menciptakan rasa aman bagi rakyatnya, pemalas, tidak inovatif, gila hormat, konsumtif, sering melakukan pungli, dan suka korupsi waktu. Ia juga mengatakan bahwa gaya hidup pegawai mendominasi kebudayaan Indonesia dan birokrasi negara kita.

Meski sinyalemen Brower tersebut tidak berlandaskan suatu penelitian dengan memakai metodologi ilmiah, dan hanya berdasarkan pengamatannya terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungan sosialnya, namun sepertinya apa yang disebutkannya itu banyak mengandung kebenaran. Sampai saat ini, meski sudah 23 tahun dari dilansirnya pendapat Brouwer, tidak dapat dipungkiri masih banyak kita jumpai pegawai (baca: PNS) yang datang ke kantor tidak bekerja apa pun, hanya duduk-duduk merokok, ngopi, atau bahkan ada yang main game. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi, tak menampik ketika dikonfirmasi hal ini. “Itu adalah warisan sejarah yang harus saya terima,” katanya. Taufiq juga mengakui mentalitas pegawai yang sedemikian itu berakibat pada buruknya pelayanan publik di tanah air.

Beberapa penelitian yang membahas mentalitas pembangunan pernah dilakukan di beberapa negara yang sedang berkembang oleh para ahli sosiologi dan antropologi. Namun yang secara khusus mendalami dan menganalisa mentalitas pegawai hanya dilakukan ahli pendidikan J.F.Guyot. Dalam bukunya The Clerk Mentality in Burmese Education, ia mencatat ada dua golongan pegawai, yaitu pegawai yang pekerjaannya bersifat umum administratif dan pegawai birokrasi yang pekerjaannya memerlukan keahlian khusus. Nah, pada golongan pegawai yang pertama menurut Guyot memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan apa yang disinyalir Brouwer yaitu “...formalism, petty, arrogance, routine, insecurity...”.

Yang dimaksud Guyot formalism adalah pegawai tersebut tidak hanya berimplikasi bertindak tepat seperti yang tercantum dalam buku pedoman dan aturan, tetapi juga berarti suka pada peresmian melalui upacara, suka pada seragam dan kesegaraman. Petty arrogance yang dia maksud adalah sok tahu, sombong, suka dihormati, dan gila hormat. Sementara routine adalah bertindak menurut kebiasaan, dan takut mengambil inisiatif. Terakhir insecurity, kata Guyot, adalah pegawai yang takut mengambil inisiatif, takut menghadapi resiko, dan suka memuaskan atasan. Hebatnya, hasil penelitian dan analisa Guyot tersebut, ternyata tak jauh berbeda dengan hasil pengamatan Brouwer.

Lantas bagaimana dampak mentalitas PNS ini terhadap penyerapan Teknologi Informasi di tanah air? Apakah sikap dan mental PNS kita yang sedemikian yang menyebabkan perkembangan e-government kita tersendat-sendat. Tentu saja tidak sepenuhnya benar. Faktor lain seperti keberadaan infrastruktur, dan yang lebih penting adalah faktor leadership, juga sangat menunjang dalam keberhasilan pembangunan e-government kita. Oleh sebab itu, PNS tentu saja tidak harus diperbaiki dulu sebagai prasyarat sebelum TI disebarluaskan. Sosialisasi keberadaan TI itu sendiri tentu saja akan ikut memperbaiki kinerja mereka. Lihat saja hasil kecil yang sudah dicapai Kabupaten Jembrana misalnya. Di daerah tersebut, TI telah mengubah sikap PNS dari ingin dilayani menjadi melayani. Ini tentu berkat leader-nya yang memang tahu betul bagaimana memanfaatkan TI untuk kemaslahatan masyarakatnya.

Meski dilontarkan dua puluh tiga tahun yang lalu, Brouwer setidaknya telah mengingatkan kita kembali agar dalam membangun e-government kita juga memberi perhatian terhadap “pembangunan” pelaksananya, dalam hal ini PNS, mulai dari pola perekrutan, sistem pendidikan, hingga kesejahteraan mereka. (AZ)