| |
Perubahan
Domain Situs WEB Kota Denpasar
I Ketut Natha Wibawa
Merujuk pada Peraturan Menkominfo tentang penggunaan nama domain,
Pemerintah Kota Denpasar mengumumkan mengubah nama domainnya dari
semula www.denpasar.go.id menjadi www. denpasarkota.go.id. I Ketut
Natha Wibawa, kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Komunikasi
(KPDE) Kota Denpasar mengungkapkan hal itu di kantornya minggu pertama
Mei lalu.
Menurut Natha, sehubungan dengan adanya perubahan nama domain ter-sebut,
maka otomatis nama Sub Domain untuk masing-masing instansi Pemerintah
Kota Denpasar juga ikut berubah, sehingga bagi operator di masing-masing
instansi yang akan memaintenance sub domainnya juga berubah URL
nya dengan user dan password yang sama. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sosialisasi
e-Government di Tomohon
 Jefferson
S.M. Rumajar
Pemkot Tomohon tampaknya sadar betul akan penting-nya Teknologi
Informasi dalam mendukung kinerja mereka. Untuk itulah, awal Mei
lalu Pemerintah Kota mulai mensosialisasikan kebijakan dan strategi
pengem-bangan e-goverment yang merupakan kebutuhan stra-tegis menuju
sistem pemerintahan yang transparan, de-mokratis, serta bersih.
Walikota Tomohon Jefferson S.M. Rumajar, yang mem-buka acara sosialisasi
tersebut mengatakan bahwa tujuan pengembangan tata pemerintahan
berbasis e-government adalah untuk membentuk jaringan informasi
antara pihak pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha. Dengan
adanya e-government yang baik, Walikota kelahiran Tomohon 20 Januari
1966 ini berharap penyelenggaraan pemerintahannya dapat berjalan
transparan, demokratis, serta bersih, dan jauh dari korupsi.
Dalam sosialisasi itu hadir pula Sekkot Tomohon J.P. Mambu, yang
membawakan makalah berjudul “Pengembangan dan Pendayagunaan
Telematika di Indonesia”. Sementara Assisten III Charles Kalesaran,
juga berkenan menyampaikan materi dengan judul “Panduan Manajemen
Sistem Dokumen Elektronik”, dan Audy Kenap, Dosen FT Universitas
De la Salle membawakan materi “Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik”. Sosialisasi e-government yang difasilitasi Bagian
Pengolahan Data Elektronik (PDE) ini diikuti lebih kurang 150 peserta
dari berbagai instansi serta kelurahan dan desa di Kota Tomohon.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pembinaan
Sistem Informasi dan Jaringan Departemen Agama
Ada
angin segar berlabuh di Departemen Agama. Saat ini, di departemen
yang dinahkodai Muhammad Maftuh Basyuni itu, sedang giat melakukan
pembinaan sistem informasi dan jaringan. Apa yang dilakukan di Batam
minggu pertama Mei lalu setidaknya menggambarkan hal tersebut. Kegiatan
Pembinaan Sistem Informasi dan Jaringan Departemen Agama itu, dibuka
oleh Sekretaris Jenderal Departemen Agama yang diwakili oleh Kakanwil
Departemen Agama Provinsi Kepulauan Riau dan didampingi Kepala Pusat
Informasi Keagamaan dan Kehumasan H. Masyhuri AM ber-langsung di
Pusat Informasi Haji Batam. Dalam sambutan tertulis-nya, Sekjen
Departemen Agama menyampaikan bahwa dalam era kemajuan perkembangan
ICT saat ini perlu dilakukan Integrasi Sistem Informasi Keagamaan
Departemen Agama.
Sekarang ini Departemen Agama sedang merencanakan penyu-sunan master
plan pengembangan jaringan informasi. Untuk itu diperlukan peningkatan
kualitas SDM di bidang ICT di jajaran Departemen Agama, baik pusat
maupun daerah. Selanjutnya Sekjen menyampaikan kondisi ideal yang
diharapkan dalam pengembangan Sistem Informasi Departemen Agama
adalah (1) Integrasi sistem, mencakup seluruh infrastruktur sistem
informasi; (2) Standardisasi data, mencakup in-tegrasi struktur
data yang menjadi miliki masing-masing unit; (3) Pemanfaatan ICT;
(4) Akse-sibilitas, dapat diakses seluruh masyarakat; (5) Legitimasi
dan dukungan stakeholder.
Menurut Sekjen, pada akhirnya keberhasilan integrasi sangat bergantung
pada dukungan yang kuat dari unit kerja pengelola sistem informasi.
Kegiatan tersebut diikuti tak kurang dari 60 orang yang berasal
dari Kanwil Departemen Agama Provinsi se-Indonesia, IAIN, UIN, dan
Kantor Pusat Departemen Agama.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinjai
Luncurkan Panduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Andi Rudiyanto Asapa, Bupati Sinjai
Bupati Sinjai, Andi Rudiyanto Asapa pertengahan Mei lalu Meluncurkan
Panduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan berdasarkan
Per-mendagri Nomor 24 Tahun 2006. Hadir dalam kesempatan tersebut
Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai, Mansyur A Yacub dan Wakil Ketua
DPRD Sinjai, H A Razak Alty.
Menurut Mansyur A. Yacub, Panduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut
diluncurkan dalam rangka perbaikan iklim usaha dan iklim investasi
di berbagai daerah di Indonesia. “Panduan tersebut juga untuk
menyikapi dan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2006
tentang paket kebi-jakan perbaikan iklim investasi yang dijabarkan
dalam sebuah program dan tindakan lebih kongkrit sebagai terobosan
untuk percepatan investasi,” tambah Mansyur. Diharapkan, dengan
adanya Pelayanan Satu Pintu tersebut birokrasi pelayanan perizinan
untuk aktivitas investasi jadi lebih sederhana.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Warmasif untuk Masyarakat Sumut
Sri Setyo Kusumawati
Direktur e-Business Depkominfo
Sekarang masyarakat Sumatera Utara sudah dapat memanfaatkan Warung
Masyarakat Informasi (Warmasif) yang merupakan kerja sama antara
Depkominfo, kantor pos, dan Pemda setempat. Kerja sama ketiga lembaga
itu awal Maret lalu ditandatangani antara Direktur e-Business Depkominfo
Sri Setyo Kusumawati dan Sekda Provinsi Sumatera Utara H. Muhyan
Tambuse, serta Kakanwil I NAD-Sumut atas nama Kantor Pos Indonesia
di kantor Gubernur Sumatera Utara, awal Maret lalu.
Adanya Warmasif diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan baik
di bidang bisnis Usaha Kecil Menengah (UKM), pendidikan, kesehatan
maupun perpustakaan digital. Layanan ini sebagai upaya pemerintah
untuk mempermudah akses informasi kepada seluruh komponen masyarakat
secara gratis. “Warung informasi ini diharapkan memperkuat
infrastruktur informasi nasional untuk memperlancar pertukaran informasi
dengan memanfaatkan internet,” ujar Sekda Provinsi Sumatera
Utara H. Muhyan Tambuse.
Menurut Sekda yang mewakili Gubernur Sumatera Utara, MoU yang dilakukan
tersebut mempunyai tujuan untuk mempercepat tercapainya masyarakat
informasi, mempercepat dan menunjang pertumbuhan dan perkembangan
hasil-hasil pertanian, kelautan dan usaha perdagangan komoditas
unggulan yang terdapat di kabupaten/kota.
Untuk itu, lanjutnya Warmasif yang ada di Kantor Pos Medan, diharapkan
dapat digunakan oleh masyarakat pelajar, UKM dan akademisi untuk
menambah ilmu pengetahuan, mempromosikan pro-duk secara global,
menjual produk ke seluruh dunia melalui internet, melakukan transaksi
antar kabupaten dan kota, antar provinsi bahkan antar Negara, sarana
untuk mendapat informasi yang dibutuhkan oleh UKM, serta mendapatkan
informasi di bidang ilmu pengetahuan, kesehatan dan lainnya.
Kepala Badan Infokom Provinsi Sumatera Utara H. Eddy Syofian dalam
laporannya menjelaskan, program Warmasif ini diharapkan dapat mendorong
percepatan pencapaian masyarakat informasi Indonesia yang diharapkan
dapat terwujud secara nasional tahun 2015. Untuk tahun 2007 ini,
ada tiga daerah yang mendapat program ini yakni Kabupaten Samosir,
Karo, dan Serdang Bedagai. “Untuk keberhasilan program ini
didukung teknologi informasi dengan aplikasi berbasis web, di mana
untuk pengadaan hardware dan software pendukung dilakukan oleh Depkominfo,
sedangkan Kanwil Pos I NAD-Sumut berkewajiban melakukan pencarian
dan pengisian data serta penyediaan tempat. Sementara Provinsi Sumatera
Utara berkewajiban mensosialisasikan program ini,” jelas Eddy.
Sementara itu, Direktur e-Bu-siness Depkominfo Sri Setyo Kusumawati,
menjelaskan, pada akhir tahun anggaran 2006 ada 10 Warmasif yang
sudah disetujui untuk dibangun di 10 daerah, yakni di Medan, Tanggamus,
Pekalongan, Singkawang, Palangkaraya, Makasar, Manado, Kupang, Ambon,
dan Jayapura. Apa yang disepakati di Medan ini merupakan satu dari
sepuluh Warmasif yag direncanakan dibangun Depkominfo.
Dari ke-10 kota secara rinci anggarannya sebesar Rp150 juta untuk
aplikasi kesehatan, Rp200 juta buat aplikasi pendidikan, Rp174 untuk
aplikasi e-UKM, dan Rp319.500 juta buat pengadaan barang. Selain
itu, direktorat juga menganggarkan untuk melakukan kunjungan dan
kerja sama dengan pemerintah sebesar Rp600 juta. “Anggarannya
memang sangat minim sekali,” ungkap Sri Setyo ke-pada e-Indonesia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100 Ribu Pelajar
di Kota Palembang Kenal Internet
Seratus ribu
pelajar di Kota Palembang saat ini bisa berlapang dada, karena sebentar
lagi mereka akan mendapatkan fasilitas internet yang merupakan hasil
kerja sama antara PT Telkom dengan Pemda Kotamadia Palembang. Kesepakatan
(MoU) itu awal Mei lalu ditandatangani antara Walikota Palembang,
Eddy San-tana Putra, dengan General Manager Kandatel Sum-bagsel,
Muchlis, di SMAN 17 Palembang.
Walikota berharap penyediaan fasilitas berbasis Tek-nologi Informasi
itu akan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas proses belajar
mengajar di sekolah. Hadir dalam penandatanganan kesepakatan tersebut
Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Aidin.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pemkab
Gorontalo
Gelar Bintek Komputer Berbasis Internet
Penerapan
Teknologi Informasi dan Komunikasi di bidang pemerintahan, selain
bermanfaat bagi terciptanya pengelolaan sistem administrasi maupun
manajemen pemerintahan yang baik, juga dapat mempermudah pelayanan
informasi kepada masyarakat,” demikian dikatakan Bupati Gorontalo
yang diwakili Asisten II Abd. Radjak Adam, awal Mei lalu. Pernyataan
bupati tersebut disampaikan dalam acara yang digelar di SMK Negeri
I Limboto, bertajuk “Bimbingan Teknik Komputer Berbasis Internet
bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabu-paten Gorontalo Tahun
2007”, awal Mei lalu.
“Bimbingan teknik ini sangat bermanfaat dan memiliki arti
penting dalam rangka peningkatan sumber daya aparatur yang handal
yang memiliki kemampuan sesuai bidang tugasnya serta mampu dan cakap
dalam menyelesaikan setiap tugas sesuai rencana,” tambah bupati.
Untuk diketahui acara tersebut digelar oleh Infokom dan Pengolahan
Data Kabupaten Gorontalo.
Truitje L.K. Regoh, yang bertindak sebagai panitia, mengatakan bahwa
tujuan yang ingin dicapai melalui Bintek ini adalah menghasilkan
aparatur pemerintahan yang mampu menguasai teknologi informasi dan
komunikasi serta dapat memberikan inovasi dalam mengadopsi setiap
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sesuatu
tuntutan kebutuhan dalam menunjang pelaksaan tugas-tugas yang diemban
secara lebih produktif, efektif dan efisien. Bintek kali ini diikuti
50 peserta yang merupakan perwakilan dari dinas, badan, kantor,
bagian-bagian di Setda Kabupaten Gorontalo serta kecamatan se Kabupaten
Gorontalo dengan bimbingan pemateri/nara-sumber yang berasal dari
unsur Dosen UNG dan SMK Negeri I Limboto.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aceh
Tingkatkan Kualitas Pendidikan
Rekonstruksi
dan rehabilitasi Aceh terus bergulir. Awal Mei lalu, Wakil Gubernur
Aceh Muhammad Nazar dan Ececutive GM Tel-kom Divisi Regional Sumatera
Mu-hammad Awaluddin, menandatangani kerja sama untuk mening-katkan
kualitas pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) melalui
program Education for Tomorrow. Program ini mencanangkan satu juta
pelajar yang ada di Sumatera dapat melek internet, sehingga proses
belajar dan mengajar di sekolah-sekolah dapat ditingkatkan kualitasnya.
“Dengan program ini, saya kira, akan banyak siswa di Aceh
yang akan melek internet. Siswa yang mengerti dan memahami internet
tentu akan mampu menyerap ilmu lebih banyak dari siswa lainnya,
dan tentunya sudah memiliki modal awal untuk menjadi siswa yang
lebih unggul,” kata Muhammad Nazar.
Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Muhammad Awaluddin mengatakan,
insiatif yang diambil Telkom dalam kerja sama tersebut adalah dalam
upaya Telkom membantu mengatasi masalah mendasar yang dihadapi bangsa
ini, yaitu kemiskinan dan kebodohan. “Diharapkan lewat program
yang kami lakukan tersebut dapat terbentuk komunitas masyarakat
yang berbasis pengetahuan,” jelas Awal.
Pada acara tersebut, Telkom Divisi Regional Sumatera melalui dana
Community Development Center (CDC) menyerahkan bantuan masing-masing
2 perangkat komputer untuk 6 sekolah di Banda Aceh, yaitu SMP Negeri
7, SMP Negeri 1, SMA Negeri 7, SMA Negeri 10, Madrasah Diniyah Negeri
110, dan SMP Negeri 19. Telkom juga menyerahkan website sekolah
untuk SMP Negeri 19.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pelatihan
e-Government untuk Pemda Sumatera Barat
Penggunaan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di pemerintahan yang semakin
luas menuntut aparatur pemerintah untul memahami sekaligus bisa
mengope-rasikan TI. Untuk itu, Badan Litbang dan SDM Dep-kominfo
bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar
pelatihan pengenalan TIK kepada aparatur pemerintah daerah di Padang,
7 hingga 12 Mei 2007.
Acara bertajuk “Pelatihan Dasar TIK dan e-Government Bagi
Aparatur Pemerintahan Daerah” itu diikuti 60 peser-ta dari
utusan Pemprov Sumbar dan 19 kabupaten/kota di seluruh Sumbar. Pada
sesi pertama yang berlangsung selama tiga hari, peserta dilatih
untuk mengenal perangkat komputer dan jaringan, mengoperasikan internet,
membuat email dan mailing list. Sesi II, peserta diberi gambaran
seputar e-government mulai dari ketersediaan infrastruktur, membuat
website, hingga bagaimana mengimplementasikannya untuk mewujudkan
good gover-nance. Tampil sebagai pembicara antara lain Deputi Politik
Sekretariat Wapres, Djohermansyah Djohan, dan Ketua APJII Sylvia
W. Sumarlin.
 Dalam
kesempatan tersebut juga dilakukan penanda-tanganan MOU antara Balitbang
dan SDM Depkominfo dengan Pemprov Sumbar untuk mengelar diklat bagi
aparatur Pemda. “Kami memilih Pemprov Sumbar karena memiliki
Diklat yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai dan
bisa menampung hingga 200 orang,” terang Aizirman Djusan,
kepala Balitbang dan SDM Depkominfo. Keberadaan fasilitas yang memadai,
menurut Aizirman sangat penting mengingat begitu banyak SDM di pemerintah
daerah yang harus dilatih. Pasalnya, setiap dinas di Pemda tingkat
II, harus memiliki setidaknya 4 orang yang bisa mengoperasikan TI.
“Kalau setiap Pemda tingkat II ada 10 dinas saja, maka setidaknya
40 orang harus dilatih. Belum lagi di tingkat provinsi. Jumlahnya
bisa mencapai ribuan,” paparnya.
Rencananya, Diklat Pemprov Sumbar akan dijadikan pusat pelatihan
seluruh aparat di Kepulauan Sumatera. Kegiatan pelatihan ini akan
dilakukan secara bertahap dan rutin. Adapun biaya, masing-masing
Pemda tingkat II maupun provinsi menganggarkannya dari APBD. “Sebagai
langkah awal, Depkominfo men-trigger. Selanjutnya mereka bisa running
sendiri.” Seusai melakukan pelatihan, akan dilakukan uji kompetensi
sehingga peserta bisa mendapatkan sertifikasi sesuai bidang keahliannya.
“Apa saja yang akan disertifikasi, kami akan bahas lebih lanjut
tergantung bidang apa saja yang akan dilatih kepada peserta,”
jelas Aizirman lebih lanjut. Sejauh ini Depkominfo sudah bisa melakukan
uji kompetensi pada lima bidang mencakup programer komputer, operator
komputer, administrasi jaringan komputer, komputer technical support,
serta multimedia hasil kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Produksi
Telematika dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Depnaker.
Sementara itu, Sekda Pemprov Sumbar Yohanes Dahlan menyam-but baik
adanya pelatihan tersebut. “TI sudah menjadi kebutuhan kalau
kita tidak mau tertinggal. Dengan pelatihan ini makin banyak aparat
yang mengerti dan bisa mengoperasikan TI,” tandasnya. Meski
demikian, disadari Yohanes, tak mudah mengubah budaya kerja aparat
dari cara kerja manual menjadi berbasis elektronik. “Makanya
pelatihan harus dilakukan secara terus-menerus,” ujarnya.
Setelah Padang, agenda berikutnya, Depkominfo akan menggelar acara
serupa di Makassar, Banjarmasin, dan Semarang. “Kami sedang
mempersiapkannya,” terang Yusmani, kepala Pusat Pengembangan
Literasi Kominfo Badan Litbang dan SDM Depkominfo. Ditambahkan Yusmani,
kegiatan yang rutin dan digelar di berbagai wilayah membuat IT Literacy
aparatur Pemerintah secara bertahap akan meningkat.
(FR)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DONYANET
Perintis Layanan Internet di Aceh
Di tengah-tengah
usaha provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) untuk bangkit setelah
diterpa tsunami beberapa tahun lalu, ternyata ada putra Aceh yang
ikut berusaha memberi sumbangsih da-lam membangun daerah itu lewat
penyediaan akses informasi. Tidak semua orang jeli memang melihat
manfaat yang akan didapat jika akses informasi terbuka lebar. Tapi
bagi Meurah Hasan, komisaris utama Donya.net, akses informasi itu
penting, karena dapat membuka pintu yang lebih lebar untuk menuju
ke kehidupan yang lebih baik.
 Meurah
Hasan
Komisaris Utama Donya.net.
Dengan kantor pusat di Banda Aceh, Donya.net memulai usahanya dengan
pembukaan warung internet dan layanan berbasis ICT (Information
& Communication Technology) guna memenuhi keinginan masyarakat
dan pihak-pihak lainnya dalam pemenuhan kebutuhan akses internet
melalui jaringan wireless 2,4 GHz di Banda Aceh. Kemudian, pasca
penandatanganan MoU antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh
Merdeka (GAM) Donya.net melebarkan sayapnya ke Aceh Barat Daya dengan
memberikan layanan internet bagi Aceh Monitoring Mission (AMM) Aceh
Barat Daya termasuk di Aceh Selatan. Donya.net sebetulnya sudah
mulai berkiprah pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
dan tsunami di Aceh pada 2006, dengan menyediakan layanan internet
bagi sejumlah Satuan Kerja Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR)
NAD-Nias, NGO, LSM, dan dunia pendidikan di Aceh.
 Sekarang,
seiring dengan kondusifnya situasi di NAD, mereka yang membesarkan
Donya.net bersepakat untuk mendirikan sebuah ISP (Internet Service
Provider) ber-lisensi melalui wadah baru dalam bentuk Perseroan
Terbatas. Akhirnya, tahun 2006, donya.net berkibar di bawah bendera
PT Terracom Donya.net dengan Izin Prinsip ISP yang juga telah diperoleh
dari Ditjen Postel Depkominfo Desember 2006.
Saat ini donya.net memiliki kapasitas bandwith hingga 6 Mbps. “Sebagai
salah-satu pioneer di bidang jasa TI, donya.net membuka peluang
untuk bekerja sama dengan lembaga pemerintahan, swasta, NGO lokal,
NGO asing, warnet maupun pelanggan pribadi,” papar H.T. Meurah
Hasan. Ia menambahkan sebagai bagian dari komunitas ICT, donya.net
juga berperan aktif dalam kegiatan seperti memberi kesempatan kerja
praktek dan penyusunan sekripsi mahasiswa perguruan tinggi, memberi
tarif khusus bagi institusi pendidikan dan sponsor di kegiatan mahasiswa.
Untuk itu, ia berharap dengan pertumbuhan ICT di Aceh, ini akan
turut mendukung penyerapan tenaga kerja dari putra daerah.
(EAA)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
