| |
Sosialisasi
e-Procurement di Banjarbaru
MPemerintah kota Banjarbaru berniat segera merea-lisasikan proses
pengadaan barang dan jasa melalui internet atau e-procurement. Hal
ini terlihat dari sosia-lisasi kegiatan e-procurement yang mereka
lakukan awal Juni lalu.
Berawal dari kekecewaan Walikota Banjarbaru, Rudy Resnawan, karena
adanya aksi premanisme antar kontraktor dalam proses lelang. Selanjutnya
walikota menginginkan agar proses penawaran barang dan jasa bisa
dilakukan melalui teknologi internet. Akhirnya keinginan tersebut
akan segera terlaksana yang diawali dengan sosialisasi yang diprakarsai
Kantor Telematika Kota Banjarbaru.
Dalam sosialisasi selama sehari itu, tak hanya dihadiri pejabat
teknis Unit Layanan Pengadaan (UPL), tetapi juga dihadiri langsung
para kontraktor serta konsultan yang selama ini biasa mengikuti
proses lelang di Banjarbaru. Sosialisasi ini juga menghadirkan pembicara
dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Badan Informatika
Jakarta.
Wakil Walikota Banjarbaru Ruzaidin Noor yang membuka langsung sosialisasi
itu mengatakan, dengan penerapan sistem proses lelang melalui jasa
internet, dapat mewujudkan akuntabilitas publik. Yakni lebih meningkatkan
efisiensi dan transparansi serta terjadinya komunikasi online antar
pihak yang berkepentingan. “Langkah ini juga akan membuat
penghematan bagi panitia lelang, sehingga masyarakat akan mendapatkan
keuntungan melalui akselerasi penyediaan pelayanan publik lebih
terencana dan terintegrasi antar satuan kerja di Pemkot Banjarbaru,”
jelas Ruzaidin.
Menurut sejumlah kontraktor, cara proses penawaran lelang via internet
ini akan memupus aksi premanisme dan sisten baatur dalam sejumlah
proses lelang. 
(E. Ari Astuti)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pelatihan
Literasi Media di Pontianak Kalimantan Barat
 Badan
Litbang SDM Depkominfo bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Barat dan Perhimpunan Masyarakat Tolak Pornografi (MTP) mengadakan
pelatihan media literasi melalui kegiatan Forum Interaktif Peningkatan
Literasi Media di Pontianak, Kalimantan Barat, (29-30 Mei 2007).
Pelatihan media literasi yang dilaksanakan dalam bentuk training
of trainers (ToT) ini bertujuan menyiapkan kader-kader penggerak
di masyarakat agar dapat mensosialisasikan pentingnya media literasi.
Kegiatan ini bermaksud meningkatkan pemahaman dan penyadaran masyarakat
tentang pentingnya media literasi serta memberikan informasi dampak
negatif bahaya tayangan pornografi melalui media massa. Peserta
berjumlah 40 orang, terdiri dari kader PKK, aktivis pemuda, pendidik/akademisi,
pengurus komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pegawai negeri.
Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Pemprov Kalimantan Barat,
H. Sakirman. Mewakili Gubernur Kalimantan Barat, Sakirman mengatakan
kegiatan ini akan memunculkan minimal dua kompetensi yang harus
dimiliki setiap anggota masyarakat untuk mampu memanfaatkan informasi.
Kompetensi pertama, kemampuan untuk memilah dan mengapresiasi suatu
informasi yang diakses, apakah melanggar norma-norma agama dan rasa
kesusilaan. Kompetensi kedua, kemampuan untuk mengetahui dan memahami
aspek-aspek hukum terhadap implementasi pers. Kompetensi ini diharapkan
berkorelasi dengan munculnya sikap kritis terhadap media yang lebih
terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kompetensi diri perlu ditingkatkan untuk menyadari akan bahaya
pornografi di sekeliling kita,” ujar Kepala Balitbang SDM
Depkominfo, Aizirman Djusan. Ia melanjutkan, pasca reformasi 1997,
kebebasan pers mengalami perkembangan pesat melalui meningkatnya
jumlah keberadaan media pers, walaupun 70% perusahaan penerbitan
pers di Indonesia belum dikelola secara profesional dan kompetensi
SDM nya masih perlu di tingkatkan.
Bersamaan dengan itu, perkembangan TIK terus berlangsung sangat
cepat, bahkan mampu mengkonvergensi keunggulan media cetak, penyiaran,
dan telekomunikasi dalam bentuk multi media. Selain itu internet
memunculkan kejahatan baru, seperti cyber crime dan situs-situs
porno mudah dijumpai di media ini.
Untuk itu, meski kemampuan dan akses informasi yang terbatas, namun
bukan berarti penanggulangan pornografi hanya difokuskan di kota-kota
yang relatif sarana dan TIK telah memadai. Bantuan kader penggerak/aktivitis
dari masyarakat juga diperlukan untuk terus aktif berpartisipasi
mengawasi perkembangan media komunikasi yang dapat merusak moral
bangsa.
(E.
Ari Astuti)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raker
Dinas Infokom Provinsi Maluku
Pertengahan
Juni lalu, Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) Provinsi Maluku
mengadakan rapat koordinasi. Wakil Gubernur Maluku M.A. Latuconsina
mengatakan Rapat Koordinasi Dinas Infokom Provinsi Maluku dengan
jajaran Infokom seluruh kabupaten/kota serta mitra terkait seMaluku
ini sangat strategis, karena akan mengevaluasi program kerja tahun
sebelumnya, serta menyusun program tahun berikutnya.
Informasi yang disampaikan Dinas Infokom Provinsi Maluku cukup berat,
karena harus diolah oleh aparat Infokom sehingga dapat secara jelas
disampaikan kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik,
media tradisional, ataupun melalui website.
Demi terciptanya masyarakat berbasis informasi pada 2015 sesuai
dengan WSIS, berbagai pembangunan di bidang informasi dan komunikasi
terus dilakukan. Di antaranya adalah situs pemerintah. Sejak 2004
Pemerintah Provinsi Maluku telah memiliki situs resmi dan pernah
mendapat Juara II nasional penilaian website seluruh Indonesia.
Wagub minta agar pengelola website harus terus meningkatkan kinerjanya
agar dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan masyarakat
serta mampu mempromosikan Maluku ke luar. Dari Rakor ini diharapkan
Dinas Infokom mampu merumuskan berbagai program yang mengacu pada
visi dan misi serta rencana strategis Pemprov Maluku 2003-2008.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistem
Informasi Kesehatan Online di Sumatera Barat
 Untuk
meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara terpadu kepada masyarakat,
Pemprov Sumbar melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) mengembangkan Sistem
Informasi Kesehatan Online. Informasi kesehatan ini dapat diakses
secara online dari seluruh kabupaten/kota melalui rumah sakit dan
Puskesmas itu.
Dengan layanan online, maka koordinasi, proses pangambilan keputusan,
proses penanganan masalah, peningkatan kinerja petugas kesehatan,
dan data kesehatan dapat diperoleh secara akurat dan real time.
Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat merupakan jawaban
untuk mendapatkan informasi dalam bentuk pelaporan yang cepat dari
seluruh pusat pelayanan kesehatan di kabupaten/kota.
Rencana pengembangan Sistem Informasi Kesehatan online tersebut
diawali dengan penanda-tanganan kerja sama pada 28 Mei lalu, antara
Dinas Kesehatan Sumbar diwakili Kepala Dinas Kesehatan, Rosnini
Syavitri, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Divisi Regional Sumatera
diwakili Executive General Manager, Muhammad Awaluddin, dan PT Inovasi
Net diwakili oleh direkturnya M. Hanif Dinada. Hadir dalam acara
tersebut Gubernur Sumbar, H. Gamawan Fauzi.
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan online Dinas Kesehatan merupakan
implementasi dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pembaharuan Sistem
Informasi kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. “Dengan
adanya Sistem Informasi Kesehatan online, ini akan menjadikan basis
dan pondasi informasi data kesehatan dari seluruh Puskesmas, rumah
sakit, Dinkes kabupaten/kota dan dinas provinsi dapat terintegrasi
dengan baik,” tutur Rosnini.
(E.
Ari Astuti)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diklat Pengenalan Dasar TIK dan e-Goverment
di Sulawesi Selatan
Setelah di Padang Sumatera Barat, Badan Litbang SDM Depkominfo,
akhir Juni lalu kembali memberikan diklat pengenalan dasar TIK dan
e-government bagi aparatur pemerintah di Sulawesi Selatan. Pada
kesempatan tersebut juga, dalam rangka meningkatkan mutu Sumber
Daya Manusia aparatur pemerintah daerah, ditanda-tangani MoU antara
Badan Litbang SDM Depkominfo dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan. Penandatangan dilaksanakan oleh Kepala Badan Litbang SDM
(Aizirman Djusan) dengan Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Selatan
(H. A. Muallim) bertempat di Badan Pengembangan SDM Aparatur (BPSDMA)
Provinsi Sulawesi Selatan.
Pada kesempatan tersebut Kepala Badan Litbang SDM Depkominfo mengatakan,
bahwa upaya meningkatkan kesadaran dan kemampuan aparat pemerintah
dalam mengakses informasi berbasis TIK memiliki fungsi ganda. Pertama
meningkatkan kemampuan akses informasi. Kedua, meningkatkan kemampuan
aparat dalam pelayanan publik yang lebih baik. Sementara itu, pada
kesempatan yang sama Sekda Provinsi Sulawesi Selatan yang membacakan
sambutan Gubernur H. Amin Syam menyampaikan harapan agar MOU yang
telah ditandatangani ini dapat ditindaklanjuti bersama sehingga
bermanfaat bagi aparatur pemerintah daerah di wilayah Indonesia
Timur.
Penandatangan Nota Kesepahaman kemudian dilanjutkan dengan pembukaan
Pelatihan Literasi Pengenalan Dasar TIK dan Pengenalan Dasar e-Government
yang belangsung dari diikuti oleh 60 peserta mewakili kabupaten/kota
dari provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Maluku.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Layanan Internet
Gratis Pangkal Pinang
SKota Pangkal
Pinang selangkah lebih maju. Kini sekolah di sana bisa memanfaatkan
internet gratis yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang.
Ini berkat adanya Pangkalpinang Educational Cyber City (PECC) yang
direncanakan oleh Dinas Pendidikan di sana.
Memang, diawali dengan semangat menjadi yang ter-depan di bidang
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Dinas Pendidikan Kota
Pangkalpinang berusaha membangun PECC. Untuk mengawali pengembangannya,
Dinas kemudian membangunan infrastruktur WAN (Wide Area Network)
yang baru serta pemanfaatan kembali infrastruktur WAN yang telah
ada.
“Bebagai kendala kami hadapi mulai dari faktor alam hingga
SDM, namun dengan keinginan yang kuat akhirnya jaringan PECC ini
diresmikan oleh Mendiknas 14 November tahun lalu,” ungkap
Edison Taher, kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang. Menurut
Edison, pemerintah pusat memberikan bantuan melalui dana APBN sebelum
Rp1 miliar untuk penggunaan pulsa milik Telkom dengan skala besar
dengan kapasitas 1 mega pulsa hingga siswa bisa mengakses gratis.
“Penggunaan Pangkalpinang Education Cyber City yang diterapkan
di Kota Pangkalpinang sangat mendukung dan menunjang peningkatan
mutu pendidikan,” tambah Edison bangga. Dengan visi PECC “Terdepan
dalam pengembangan ICT menuju SmartEdu”, beberapa sekolah,
kantor pemerintahan (Pemda) berada dalam jaringan WAN PECC. Dinas
Pendidikan Kota Pangkalpinang menargetkan pada 2008 semua sekolah
(SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK) negeri dan swasta sekota Pangkalpinang
akan terkoneksi pada jaringan PECC termasuk semua kantor-kantor
instansi dibawah naungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
 |
Adapun fasilitas Jaringan PECC yang sudah bisa dimanfaatkan di anta-ranya
adalah layanan internet, intra-net, VOIP, dan hotspot wire-less.
Ke depan fasilitas lainnya akan terus dikembangkan di antaranya
dengan e-learning berbasis WEB, modul, absensi menggunakan sidik
jari, dan masih banyak lagi yang lainnya yang kesemuanya tentu saja
berhubungan dengan TIK. Dengan didasari kemampuan finan-sial sekolah
yang sangat terbatas untuk dapat mengakses fasilitas dan layanan
di atas maka melalui kebi-jakan Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang
semua fasilitas dan layanan ini bersifat gratis.
Dengan pemanfaatan layanan internet khususnya secara gratis semua
sekolah dapat melihat data sekolah melalui NPSN (Nomor Pokok Siswa
Nasional), data siswa melalui NISN (Nomor Induk Siswa Nasional),
dan data guru melalui NIGN (Nomor Induk Guru Nasional) yang kesemuanya
dapat diakses melalui portalnya Jardiknas (Jejaring Pendidikan Nasional)
serta dapat mengakses bank soal dan modul-modul pembelajaran. Edison
Taher melanjutkan pemanfaatan PECC ini tidak dapat dipetik hasilnya
secara cepat. Mungkin 3 atau 4 tahun ke depan baru benar-benar bisa
dirasakan manfaatnya.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
