Pemkot
Pekalongan Membangun TIK
 Tidak
mau ketinggalan dengan daerah lain, guna mendukung kinerja
sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan serta memberdayakan
masyarakat, Pemkot Pekalongan mulai fokus membangun TIK.
Bahkan, Kota Batik ini menjadi pilot project Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Awal pengembangan TIK ditandai dengan kick off meeting dan
workshop kolaborasi e-development pada petengahan Juni lalu
(18/6). Kick off meeting dihadiri oleh perwakilan dari BPPT
dan Ristek, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Pusat
Teknologi dan Komunikasi (Pustekom) Departemen Pendidikan
Nasional, Departemen Komunikasi dan Informasi, Kementerian
Negara Pemuda dan Olahraga, serta Pemkab Jembrana. Dalam
kick off meeting, mereka menyatakan siap bekerja sama dengan
Pemkot Pekalongan untuk membangun dan menggunakan TIK di
berbagai bidang dan bertindak sebagai koordinator adalah
BPPT.
Menurut Tatang Taufik dari Pusat Teknologi Informasi
dan Komunikasi BPPT, pemilihan Kota Pekalongan sebagai pilot
project tak lepas dari komitmen yang kuat yang ditunjukkan
walikotanya, Basyir Akhmad. “Adanya komitmen yang
kuat dari pimpinan, memudahkan pembangunan dan pengembangan
TIK,” terang Taufik. Sebelumnya, BPPT menjadikan Kabupaten
Jembrana sebagai pilot project dan dinilai banyak pihak
penerapan TIK di bawah kepemimpinan Bupati I Gede Winasa
berhasil.
Kini, berbagai program e-Development tengah dijalankan di
Kota Batik ini. Mulai dari penyiapan telecenter (di STMIK
Widya Pratama, Grosir MM, Klinik HAKI/Museum Batik, Kantor
Pemberdayaan Perempuan Pekalongan), migrasi ke legal sofware
open source, layanan KTP, hingga pelatihan terkait dengan
capacity building untuk PNS Pemkot Pekalongan. Rencananya
berbagai program tadi, akan diluncurkan bertepatan dengan
peringatan Hari Teknologi Nasional (Harteknas) yang akan
digelar oleh Pemkot Pekalongan. “Dengan pembangunan
TIK, kami berharap Kota Pekalongan semakin berkembang dan
maju dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Pelayanan yang
kami berikan kepada masyarakat juga semakin berkualitas,”
tandas Basyir. 
(FR)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Pembangunan Technopark dan Revitalisasi Industri
TIK
Lewat rapat bersama antara jajaran Korea Information Society
Development Institute (KISDI), Depkominfo, dan beberapa
akademisi serta komunitas TIK di Indonesia, yang digelar
pada awal Juli lalu, telah dihasilkan rangkuman agenda yang
akan menjadi prioritas pada The 2nd Joint Study MCIT-KISDI-SKT,
yang laporan finalisasinya akan ditenggat pada Februari
2009.
Adapun agenda tersebut adalah pembangunan technopark dan
revitalisasi industri TIK. Dengan agenda ini, nantinya tersusun
sebuah kebijakan TIK untuk kolaborasi aktivitas riset dan
pengembangan bersama antara industri dan akademisi. “Setelah
berlangsung perdebatan cukup alot, inilah yang akan menjadi
perhatian kami dalam kegiatan tersebut. Mereka (pihak KISDI-Red.)
menawarkan tiga rekomendasi dari dua permasalahan yang akan
menjadi fokus kegiatan. Kami tentu harus dilibatkan dalam
penentuan objek apa yang akan jadi fokus,” ujar Aizirman,
Kepala Balitbang & SDM Depminfo kepada e-Indonesia.
Sekadar informasi, The Joint Study merupakan kegiatan bersama
antara Depkominfo dan SK Group yang berbasis di Korea dan
bertujuan membantu pemerintah dalam mendukung kebijakan
perkembangan TIK di Indonesia, dari dinamika pasar telekomunikasi,
identifikasi peluang bisnis, dan membina hubungan antara
pemerintah dan perusahaan yang ada di negeri ini.
(Chandra Wirawan)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Powertel
Bangun Jaringan Serat Optik
 Lima
tahun ke depan, PT Power Telecom (Powertel) sebagai penyedia
jasa infrastruktur backbone internet mematok target merampungkan
pembangunan jaringan serat optik yang menghubungan seluruh
Nusantara. Saat ini, mereka tengah merampungkan jaringan
serat optik yang menautkan Jakarta dan Surabaya. Dituturkan
Presiden Direktur Powertel Dicky Tjokrosaputro, pembangunan
jaringan serat optik Jakarta-Surabaya bakal rampung akhir
tahun ini. Pembangunan melibatkan lima kontraktor lokal.
Adapun panjang jaringan mencapai 3.400 Km dengan bentuk
model cincin. “Dengan model cincin, kami menyiapkan
alternatif bila ada ganguan sehingga bisa diback up oleh
jalur yang lain,” papar Dicky seraya menuturkan bahwa
dana yang dikucurkan untuk proyek awal ini sebesar US$ 120
juta .
Usai Jakarta-Surabaya, masih kata Dicky, bakal disusul pembangunan
jaringan yang menghubungkan seluruh Jawa. Targetnya, proyek
tersebut rampung dalam dua tahun. “Setelah itu, kami
menggarap Sumatera,” ujar Dicky dengan nada optimistis.
Nah, dari Sumatera, Powertel akan melanjutkan ke pulau lain
sehingga dalam rentang waktu lima tahun, bisa mencakup seluruh
Nusan tara. Ditambahkan Temi Efendi, Associate Director
PT Power Telecom, pihaknya menyasarkan para operator telekomunikasi
baru serta para penyedia layanan internet. Adapun kelebihan
dari layanan Powertel adalah jaringan back-bone dan koneksi
backhaul yang ditawarkan tidak hanya akan mempersingkat
waktu yang dibutuhkan untuk perluasan, tetapi juga menekan
biaya pembelanjaan modal dasar (capital expenditure). “Karena
pihak yang membutuhkan tidak harus membangun sendiri jaringannya,
melainkan dapat menyewa jaringan milik Power-Tel,”
papar Temi. Selain itu, saat ini jaringan infrastruktur
PowerTel telah memiliki jaringan fiber optik 96 core, di
mana perbandingan satu operator hanya membutuhkan 2-3 core
fiber optik dalam jaringannya. Sedangkan kapasitas bandwith
mencapai terra byte.
(FR)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Universitas
Indonesia Bentuk
The Governance Center
 Korupsi
adalah sebuah perilaku yang unik dan menarik untuk dikaji.
Hal inilah yang menjadi salah-satu bagian yang mendasari
Universitas Indonesia (UI) dalam mendirikan Pusat Kajian
Tata Kelola Kepemerintahan (Center for the Study of Governance)
pada 16 Juli lalu dengan menggandeng kemitraan bersama US-ASEAN
Business Council, World Bank Group, dan Hills Program on
Governance Center for Strategic and International Studies
(CSIS) yang berbasis di Amerika Serikat.
“Sebagai bagian dari masyarakat global, Indonesia
perlu melakukan peningkatan-peningkatan komunitas tertentu
agar bersih dari korupsi. Pemerintah sangat berkaitan dalam
hal ini, karena sebagai salah-satu pihak terpenting yang
membangun republik ini. Dengan dibangunnya lembaga ini,
semoga dapat menjadi capacity building dalam menyusun rekomendasi
kebijakan publik yang mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Kita juga berusaha mencari jawaban mengapa korupsi begitu
marak terjadi,” ujar Rektor UI Gumilar Rusliwa Soemantri.
Sementara itu, Ketua Advisory Board the Governance Center
Erry Riyana Hardjapemekas, menyebutkan, The Governance Center
akan melakukan kajian lintas ilmu secara menyeluruh tentang
tata kelola kepemerintahan dan korupsi di Indonesia. “Perilaku
korupsi akan kita kaji dari berbagai kajian ilmu, baik bidang
hukum, sosiologi, psikologi, dan ekonomi, untuk mengidentifikasi
berbagai penyebab dan kerugian yang ditimbulkan dari tata
kelola pemerintahan yang buruk.”.
(Chandra Wirawan)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Otomatisasi
JDIH BPHN
 Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pembinaan Hukum
Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia kembali
mengadakan pertemuan berkala. Kali ini sebagai lokasi tempat
pertemuan dipilih kota Yogyakarta. Ini merupakan pertemuan
berkala yang ke-17, dan yang pertama sejak lembaga tersebut
dipercayakan kepada Ahmad M. Ramli sebagai kepala badan.
Pertemuan yang diadakan di Hotel Santika tersebut dihadiri
oleh lebih dari 120 peserta dari Biro Hukum Departemen/Lembaga
Pemerintah Non Departemen/Pemerintah Provinsi, Bagoan hukum
Pemerintah Kabupaten/Kota, beberapa Kantor Wilayah Dephukham,
dan beberapa pejabat struktural/fungsional BPHN. Hadir sebagai
nara sumber dalam pertemuan tersebut selain kepala BPHN
Ahmad Ramli, juga Dirjen Aplikasi Telematika Cahyana Ahmadjayadi,
Staf Khusus Menkominfo Suhono Harso Supangkat, Kepala Pusat
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional BPHN Ajarotni Nasution,
EGM Telkom Divre I Sumatera M. Awaluddin (diwakili Andang
Ansari), Dekan FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta M.
Endrio Susilo, serta pakar IT Roy Suryo.
Pertemuan berkala JDIH kali ini tampaknya berbeda dari tahun-tahun
sebelumnya. Kali ini peserta lebih diarahkan untuk mengerti
dan paham akan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK),
yang akan banyak berguna dalam menunjang pekerjaan di lembaga
masing-masing. Beberapa nara sumber yang hadir memang dipersiapkan
untuk memberi pengarahan akan pentingnya TIK. Hal ini dapat
dilihat dari apa yang diungkapkan Ahmad Ramli berikut ini:
“Kebijakan pemanfaatan ICT dalam pengelolaan JDIH
di era globalisasi adalah sangat tepat dan masih harus
ditingkatkan karena perkembangan TIK masih terus berlangsung
dan dapat terus dioptimalkan dan merupakan proses yang berkelanjutan
untuk menjamin kesinambungan keberadaan JDIH”.
Dalam rangka pendokumentasian informasi hukum dalam bentuk
digital, JDIH bekerja sama dengan Telkom Divre I Sumatera.
Mereka melakukan terobosan otomasisasi pengelolaan JDIH
dengan melakukan percepatan proses pengolahan produk perundang-undangan
dalam bentuk digital sehingga dapat disebarluaskan secara
efektif, efisien, dan tidak terikat ruang dan waktu. Apa
yang dilakukan JDIH sepenuhya didukung oleh Menhukham Mattalatta.
Menurut Andi dengan meningkatnya sistem jaringan dan informasi
hukum serta berfungsinya perpustakaan hukum baik di pusat
maupun daerah, akan memperluas cakupan pelayanan informasi
tentang peraturan perundang-undangan daerah di Indonesia.
Andi juga mendukung proses digitalisasi yang dilakukan.
“Pelayanan online melalui jaringan web bphn.go.id
harus dioptimalkan guna mendukung BPHN sebagai pusat jaringan,”
katanya.
(AZ)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Piranti
Lunak BTO dari HP
 Dalam
melakukan perubahan layanan bisnis dan aplikasi yang berbasiskan
TI, banyak menyulut permasalahan bagi suatu organisasi TI
dalam mengantisipasi perubahan tersebut, terutama dalam
hal up-grade aplikasi dan modifikasi inftrastruktur. Pada
skala bisnis yang besar maupun kecil, jumlah perubahan teknologi
terjadi berkisar antara ratusan hingga puluhan ribu setiap
minggunya.
Memahami hal tersebut, HP mengumumkan kehadiran piranti
lunak Business Technology Optimatization (BTO) terbaru sebagai
sebuah layanan yang membantu organisasi TI dalam mengelola
perubahan dan menyelesaikan beragam masalah di seluruh layanan
bisnis dan aplikasi dengan secara signifikan mengurangi
resiko downtime bisnis yang rentan terjadi. Resiko yang
biasa terjadi dalam mengelola perubahan berasal dari kegagalan
dalam mengidentifikasi desakan perubahan maupun konflik
selama proses review maupun eksekusi yang diakibatkan downtime
layanan bisnis. HP Release Control—sebelumnya dikenal
sebagai HP Change Control Management—diklaim semakin
mampu mengurangi resiko tersebut dengan menyediakan visibilitas
dari keseluruhan aktivitas perubahan secara real-time.
“Perubahan tekanan terbesarnya dari demand yang ada,
untuk itu para organisasi TI harus sebisa mungkin mengantisipasinya
baik dari teknologi maupun securitynya. Misalnya, pada perusahaan
telekomunikasi, mereka harus siap dengan service terbaru
setiap bulannya. Mereka harus merespon dengan cepat dan
memperkenalkan perubahan tersebut kepada publik. TI memang
memprioritaskan demand, makanya kita harus cermat membangun
bagaimana TI lebih adaptatif terhadap perubahan,”
ujar Ben Horowitz, vice president and general manager BTO
products, Software HP.
(Chandra Wirawan)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Pertumbuhan
Pelanggan 3G CDMA
 Asosiasi
perdagangan yang dibentuk untuk mendukung perkem-bangan,
implementasi dan penggunaan teknologi CDMA2000 di seluruh
dunia, The CDMA Development Group (CDG) meng-umumkan bahwa
per kuartal 1 2008 (Q1 2008), Indonesia memiliki lebih dari
16,3 juta pelanggan CDMA 2000, meningkat dari 14,4 juta
pada akhir 2007 dan 7,8 juta pada akhir 2006. Peningkatan
tersebut menjadikan Indonesia pemimpin di Asia Tenggara
untuk pertum-buhan pelanggan 3G CDMA. “Indonesia telah
berkembang sebagai pasar yang penting dari skema core value
CDMA2000,” ujar James Person, chief operating officer
CDG.
Person menambahkan, sebanyak 451,3 juta pengguna CDMA di
seluruh dunia terdiri dari 140,1 juta orang di Amerika Utara;
62,8 juta orang di Amerika Latin dan Karibia; 2,8 juta orang
di Eropa; 4,6 juta pengguna di Timur Tengah dan 9,7 orang
di Afrika. Sementara yang terbesar yakni Asia Pasifik dengan
jumlah pengguna sebanyak 231,3 orang. Untuk di Indonesia,
berdasarkan kajian CDG pada kuartal pertama 2008 terdapat
16,3 juta pengguna CDMA. Dengan begitu Indonesia merupakan
negara yang paling tinggi pertumbuhannya di Asia Tenggara,
dengan operator CDMA, seperti Telkom (Flexi), Indosat (Starone),
Bakrie Telecom (Esia), Mobile-8 Telecom (Fren), Smart Telecom
(Smart), dan Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (Ceria).
(Ari, Chandra Wirawan)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
