Warung
Depkominfo untuk UKM
Depkominfo bangun Warung Masyarakat Informasi
(Warmasif) di beberapa daerah di Indonesia. Padahal saat ini sudah
dibangun 23 model Community Acces Point (CAP). Bagaimana cara
kerja Warmasif, dan akankah ia mematikan CAP yang sudah ada?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ruang
Direktorat e-Business Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika
Departemen Komunikasi dan Informatika, pagi itu nampak lengang.
Tidak terlihat kesibukan yang cukup menonjol di ruang itu. Namun
begitu waktu menunjukkan pukul 8.30 WIB, seorang perempuan baya
berkerudung agak tergopoh-gopoh memasuki ruangan itu. Di tangan
kanan didekapnya setumpuk map, sedang di tangan kirinya menenteng
tas berukuran sedang. Begitu masuk ruang tersebut, perempuan itu
langsung menuju meja komputer, dan kemudian ia tenggelam dengan
setumpuk pekerjaannya.
Itulah kesibukan Sri Setyo Kusumawati belakangan ini. Direktur
e-Business Dirjen Aptel Depkominfo itu memang bertambah padat,
terutama sejak ia mempersiapkan pembukaan Warung Masyarakat Informasi
Indonesia (Warmasif) berbasis internet. Akhir tahun ini ia dibebani
pembangunan Warmasif di 10 lokasi. Tidak heran bila ia harus sering
berkunjung ke berbagai daerah, mengadakan roadshow untuk menjajaki
potensi-potensi kabupaten atau kota dan bila perlu mengadakan
perjanjian dengan bupati atau walikota untuk mendirikan Warmasif.
“Sejak dianggarkan pendirian 10 Warmasif, kesibukan saya
sekarang bertambah padat mas,” ujar Sri Setyo kepada wartawan
e-Indonesia.
Kenapa
Warmasif?
Warmasif merupakan salah-satu model Community Acces Point (CAP).
Kehadiran Warmasif merupakan hasil kerja sama antara Direktorat
e-Business Ditjen Aplikasi Tele-matika Depkominfo dengan kantor
pos dan pemerintah daerah yang ditunjuk. Di tempat itu, Warmasif
dibangun dalam bentuk outlet.
Masyarakat di sekitarnya dapat memanfaatkan warung tersebut untuk
berbagai aktivitas komunikasi dan infor-masi, seperti akses informasi
global, pemasaran melalui internet, transaksi online, dan akses
perpustakaan digital. Sebagai model CAP yang baru, Warmasif memiliki
karakterisktik tersendiri, yakni untuk mengentaskan kemiskinan
dan memperkecil digital divide. Untuk itu outlet yang ditempatkan
di kantor pos mempunyai peran mengembangkan usaha atau perdagangan
elektronik (e-commerce). Tidak heran bila aplikasi yang
dimiliki adalah e-UKM. “Kita akan lebih dominan melayani
pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM),” papar Sri Setyo.
Lalu bagaimana pangsa pasar atau para pelaku UKM bisa memanfaatkan
fasilitas itu? Ternyata petugas kantor pos mempunyai peran kunci
sebagai pemandu di outlet itu. Jika pelaku usaha membawa produk
usahanya ke Warmasif, maka oleh petugas kantor pos produk tersebut
akan difoto dan hasilnya yang berupa gambar akan di-up load
ke website. “Sebelum ada transaksi, pelaku UKM menggunakan
Warmasif secara gratis,” ucap Sri Setyo.
Sri
Setyo Kusumawati
Direktur e-Business Dirjen Aptel Depkominfo
Saat ini sudah ada 3 Warmasif yang beroperasi, yakni di Semarang,
Serang, dan Palembang. Dari ketiga Warmasif tersebut belum ada
data yang jelas berapa jumlah pengunjung, terutama dari pelaku
UKM. Sri Setyo Kusumawati sadar ada beberapa hal yang menyebabkan
keberadaan Warmasif masih belum maksimal, misalnya banyak pelaku
UKM yang tidak bisa atau belum me-mahami penggunaan TI dan belum
tersosialisasinya outlet tersebut kepada para pelaku UKM. “Program
Warmasif merupakan pekerjaan yang tidak mudah dilaksanakan,”
ungkap Sri Setyo.
Untuk mengatasi kendala tersebut, menurut Sri, masing-masing pihak
berbagi peran. Direktotrat e-Business misalnya, menyediakan bantuan
perangkat keras dan menyediakan aplikasi e-UKM, transaksi eletronik,
dan layanan informasi kesehatan. Perangkat keras di satu Warmasif
yang disediakan pihak direktorat adalah 3 PC, 1 server, 1 kamera
digital, 1 printer, dan 1 pemindai.
Sementara peran yang harus diemban oleh pemerintah daerah adalah
mensosialisasikan keberadaan Warmasif dan mendukung program pelatihan
TI bagi UKM. UKM sebagai sektor yang cakupannya cukup luas, tidak
menutup kemungkinan bekerja sama dengan banyak pihak, seperti
dinas perindustrian, dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah,
serta dinas informasi dan komunikasi. “Adanya kerja sama
dengan dinas-dinas itu tergantung dari daerah yang diajak kerja
sama,” papar Sri Setyo.
Kehadiran Warmasif tentu semakin meramaikan kehadiran CAP di tengah-tengah
masyarakat dan itu disadari oleh Sri Setyo. Dari banyaknya CAP,
kelak menurutnya akan ditemukan model yang paling tepat dan tidak
menutup kemungkinan dari CAP yang telah ada akan diajak bekerja
sama oleh Warmasif. Sri mengklaim Warmasif sebagai proyek yang
terjangkau. Ia membandingkan dengan telecenter yang dibangun Bappenas
dan UNDP. Saat ini proyek Bappenas tersebut jumlahnya sudah ada
di 6 lokasi. Setiap telecenter memiliki fasilitas 7 buah PC, dan
satu mesin foto-kopi. Telecenter ditunjang dengan dana pendampingan.
Dalam satu bulan, pendamping digaji Rp 6 juta, administrator Rp
5 juta, dan manajernya Rp 2,5 juta. “Direktorat e-Business
tentu saja tidak mampu jika seperti itu,” katanya. Untuk
itu direktorat mencari model yang minimal tetapi efisien dan sejalan
dengan arah mereka.
Koferensi Nasional yang membahas CAP.
Pada akhir tahun anggaran 2006 ada 10 Warmasif yang sudah disetujui
untuk dibangun di 10 daerah, yakni di Medan, Tanggamus, Pekalongan,
Singkawang, Palang-karaya, Makasar, Manado, Kupang, Ambon, dan
Jayapura. Kesepuluh daerah itu dipilih untuk perbandingan bagaimana
hasilnya jika Warmasif didirikan di daerah terpencil, daerah maju,
dan daerah terbelakang. Dari ke-10 kota secara rinci anggarannya
sebesar Rp150 juta untuk aplikasi kesehatan, Rp200 juta buat aplikasi
pendidikan, Rp174 untuk aplikasi e-UKM, dan Rp319.500 juta buat
pengadaan barang. Selain itu, direktorat juga menganggarkan untuk
melakukan kunjungan dan kerja sama dengan pemerintah sebesar Rp600
juta. “Pada tahun anggaran 2006 ini anggarannya memang sangat
minim sekali,” ungkap Sri Setyo.
Pembangunan warung informasi diserahkan kepada pihak ketiga. Artinya
akan ada tender. Nah, dari proyek pembangunan 10 Warmasif, pemenang
tender menurut Sri Setyo akan diketahui kira-kira awal November.
Pelaku tender yang berebut proyek itu ada sekitar 11 sampai 15
perusahaan. Pelaku tender akan dipilih jika memenuhi syarat. Semua
harus mengikuti aturan sesuai Kepres No. 80. “Semua tender
harus melalui proses, ini dilakukan dalam rangka menciptakan good
governance,” paparnya.
Walau model dan jumlah CAP sudah menjamur, namun Direktorat e-Business
optimistis Warmasif mampu bertahan dan diterima masyarakat. Direktorat
selalu mencari solusi ketika ada benturan, misalnya UKM masih
banyak yang belum memanfaatkan IT, sehingga direktorat perlu bekerja
sama dengan Kementerian UKM. Sri Setyo mengungkapkan dulu Kementerian
UKM pernah memberikan sekitar 300 komputer kepada UKM tetapi tidak
jalan, maka di sini perlu adanya sharing permasalahan. Diakui
tidak mudah mengubah kebiasaan orang “Yang kita hadapi adalah
petani dan pengrajin, jadi tidak bisa langsung mengubah mereka
menjadi pedagang,” katanya. Untuk itu berbagai program pelatihan
mengenai TI akan diberikan kepada pelaku UKM........
(Lengkapnya baca di majalah)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
