Artikel Edisi 16

Salah-satu tujuan penggunaan teknologi informasi adalah menciptakan transparansi. Sayangnya, pengadaan TI justru dilakukan dengan cara sebaliknya, tidak transparan. Sejumlah proyek TI di instansi pemerintah diwarnai KKN. Tak pelak, besaran fee menjadi salah-satu penentu untuk memenangkan tender TI.

Bulan-bulan terakhir mendekati pergantian tahun, Heni —sebut saja begitu— boleh dibilang sibuk berat. Sebagian besar waktu wanita yang menjabat sebagai direktur utama perusahaan pembuat aplikasi ini diha-biskan untuk menyiapkan berbagai persyaratan meng-ikuti tender, melakukan presentasi, hingga menemui sejumlah pejabat yang mendapat amanah sebagai pemimpin proyek atau panitia pengadaan. Gerakan gesit Heni ini bertujuan agar perusahaannya bisa men-dapat proyek TI di instansi pemerintah. “Kalau nggak cekatan, pasang kuping, melakukan presentasi dan bertemu dengan kalangan orang dalam, mana bisa dapat proyek,” ungkapnya apa adanya.

Heni sudah paham betul, bahwa dirinya harus bertindak cekatan. Pasalnya, proyek TI banyak digeber menjelang akhir tahun. Padahal, semestinya aktivitas tersebut sudah bisa digelar awal tahun atau paling lambat pertengahan tahun. Toh, wanita jebolan jurusan TI sebuah universitas swasta terkemuka di Jakarta ini, sudah mahfum hal itu. “Akhir tahun adalah batas akhir tarik duit. Jadi tak banyak waktu lagi untuk melakukan berbagai persyaratan sesuai prosedur. Kalau sudah begitu, prosedur dilolosin begitu saja,” ujarnya. Lantaran didesak dead-line mencairkan anggaran, tak jarang, berita acara pemeriksaan dibuat secara kilat. Praktis tidak ada lagi waktu untuk menyanggah atau menuntut meski ditemui ketidakberesan. Di balik kondisi ini, mudah ditebak “udang”-nya. Keterbatasan waktu membuat proyek tak perlu taat prosedur. Nah, kondisi ini memberikan peluang sekaligus celah untuk melakukan KKN.

Menyalahi Prosedur
Sudah hal yang lumrah KKN mewarnai pengadaan barang dan jasa. Hal ini diakui oleh Baharuddin Aritonang, Anggota IV BPK RI. Katanya, “Penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, merupakan hal yang lumrah.” (baca boks wawancara, Red.). Sebagai gambaran, rapor Indonesia dalam pemberantasan korupsi di kancah internasional berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi atau IPK 2006 yang dirilis Transparency International adalah 2,4 dan menempati posisi 130 dari 163 negara. Indonesia bersanding dengan Azerbaijan, Burundi, Republik Afrika Tengah, Etiopia, Papua Nugini, Togo, dan Zimbabwe. Sebelumnya, pada 2005, IPK Indonesia di posisi 2,2, sementara pada 2004, menyentuh angka 2.

Nah, TI yang masuk dalam kategori pengadaan barang dan jasa, tentunya juga dibalut aroma tak sedap. Wujud korupsi beragam. Mulai dari penggelembungan nilai proyek, tender fiktif, hingga penentu pemenang proyek berdasarkan kedekatan, kesepakatan, hingga besaran fee.

Berkiblat pada aturan, panduan pengadaan barang dan jasa mengacu pada Keputusan Presiden No: 80/2003 tentang “Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa”. Keppres memuat prinsip pokok best practise dari pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan transparansi, persaingan sehat dan terbuka serta penggunaan prinsip efektivitas dan efisiensi. Aturan yang berlaku, apabila pembelian atau proyek nilainya di atas Rp 100 juta maka dilakukan dengan cara pelelangan umum. Bila angkanya berkisar Rp 50 juta sampai Rp 100 juta, dilakukan dengan cara pemilihan langsung. Nah, apabila nilai proyek di bawah Rp 5 juta, cukup dengan nota pembelian. Selanjutnya, begitu ada tender terbuka (biasanya diumumkan di media massa), pengikut tender bisa berpartisipasi. Caranya? Menunjukkan SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan). Yang boleh mendaftar adalah pemilik atau orang yang diberi kuasa oleh pemilik. Selanjutnya, SIUP ditukar dengan dokumen tender.

Untuk diketahui, jenis tender ada dua, yakni pra kualifikasi dan pasca kualifikasi. Untuk tender pra kualifasikasi, para peserta diperiksa kelengkapan dokumen legal perusahaan termasuk data personil. Setelah proses seleksi, ditentukan sejumlah pemenang yang akan memasuki tahap pasca kualifikasi. Lalu untuk pasca kualifikasi, peserta langsung mengajukan proposal teknis termasuk penawaran harga dan spesifikasi. Harga dan kualitas produk yang ditawarkan memiliki bobot nilai dan bertindak sebagai juri adalah panitia pengadaan. Ada kalanya terjadi proses tambahan, yakni presentasi. Ini berlaku untuk proyek TI dengan nilai Rp 100 juta ke atas. Di sini, presentasi bisa bersifat sebagai pelengkap klarifikasi teknis atau benar-benar mempunyai andil dalam pemberian bobot penilaian. Pada tahapan ini, minimal tiga peserta lolos dan endingnya akan ditunjuk satu pemenang.

Siapa yang menjadi jawara? Tak selamanya mereka yang memiliki produk dengan kualitas bagus atau mereka yang menawarkan harga miring bahkan mereka yang menawarkan dua keunggulan tadi. Faktanya, pemenang adakalanya mereka yang justru menawarkan harga tinggi. Di sinilah dibutuhkan kelihaian untuk mencuri hati pimpinan proyek atau panitia pengadaan. Simak penuturan mereka yang biasa mengikuti tender TI di instansi pemerintah. “Kami melobi tidak saja kepada user yang menggunakan aplikasi atau produk, dalam hal ini diwakili oleh mereka yang memiliki jabatan tertinggi, tetapi juga kepada pimpinan proyek atau panitia pengadaan,” tutur salah-satu pemilik perusahaan TI yang enggan disebutkan namanya. Trik semacam ini menjadi resep mujarab. Pasalnya, dalam tender, yang mempunyai kewenangan memberikan penilaian sekaligus menunjuk pemenang tender adalah panitia pengadaan. Padahal, acapkali mereka yang bertindak sebagai pimpinan proyek atau panitia pengadaan banyak yang tidak paham TI.

Sementara itu, lobi kepada user diperlukan mengingat merekalah yang akan menggunakan produk atau aplikasi di kemudian hari. Apalagi, saat pelaksanaa proyek, pemenang proyek lebih banyak berhubungan dengan user bukan dengan panitia pengadaan. “Kalau user tidak setuju dengan hasil pekerjaan kita, maka susah juga waktu membuat berita acara pemeriksaan. Serah terima juga repot,” cetus Heni.

Taufiequrrachman Ruki
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Setali tiga uang, penelitian KPK juga menguak banyak ketidakberesen dalam pengadaan barang dan jasa. Kongkalikong dimulai dari penunjukkan panitia pengadaan dan pimpinan proyek. Dasarnya bukan profesionalisme maupun integritas, tapi faktor kedekatan seperti hubungan kekeluargaan maupun kawan dekat. Selain itu, penunjukkan juga berdasarkan kesang-gupan pimpinan proyek atau panitia pengadaan untuk memenuhi beban yang diberikan. Dijelaskan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrrachman Ruki, selain beban yang harus diemban pimpinan proyek maupun panitia pengadaan, disinyalir, terdapat intervensi dari luar. “Bisa berupa titipan proyek atau pesanan lainnya.” Ambil contoh, proyek yang dibawa oleh swasta atau calon rekanan yang bersedia menuntaskan proses perencanaan anggaran dengan otoritas politik maupun keuangan. Pendek kata, lelang yang sejatinya digelar secara fair, transparan, dan berdasarkan kompetensi, tak lebih sebuah performa.

Lalu, ada juga yang merujuk pada model arisan. Di sini, para peserta tender sudah ada kesepakatan. Proyek dibagi secara bergiliran. Artinya, terjadi persaingan semu antara peserta tender. Alhasil, pemenang sudah diketahui sebelum pengumuman lelang. Cara lain, jika memungkikan, sebuah proyek yang terdiri dari berbagai pekerjaan dikerjakan secara bersama. Meski pemenang satu, pemenang akan mendelegasikan kepada perusahaan lain untuk mengerjakan. Istilahnya di-subproyek-kan lagi. “Aturan main seperti ini mah sudah biasa,” tutur Anton (bukan nama sebenarnya) sebagai pihak yang diberi kuasa oleh pemilik perusahaan TI untuk ikut tender. Tragisnya lagi, bila pemenang lelang mereka yang hanya bertindak sebagai makelar. Padahal, perusahaan yang mereka usung tidak memiliki kompetisi sama sekali di bidang TI. Dengar penuturan Rina, yang berpartner dengan pemenang tender yang berperan layaknya makelar. “Begitu mereka menang, dapat duit, mereka tidak perduli lagi. Tanggung jawab proyek ada pada kami sepenuhnya,” jelas Rina.

Selanjutnya yang jadi pertanyaan, berapa besaran komisi yang harus dikeluarkan peserta tender agar jadi jawara? “Sekitar dua puluh lima persen hingga tiga puluh persen,” ujar Anton. Toh angka sebesar itu, bukan jaminan bahwa proyek pasti di tangan. “Kalau ada yang bisa memberi fee lebih dari itu, ya dia yang menang,” tukas Anton. Selain besaran komisi, faktor kedekatan juga berpengaruh. Kedekatan jangan diartikan semata-semata hanya bermodalkan hubungan famili. Lebih dari itu, kedekatan biasanya dimiliki oleh perusahaan yang sudah biasa menangani proyek TI di sebuah instansi. Artinya, mereka sudah paham betul apa yang diinginkan oleh pejabat di instansi, lebih berpeluang untuk menang dalam lelang.

Agar tak pusing, biasanya pemenang proyek akan memberikan pada satu orang yang dianggap leader. Uang ini dibagi-bagi untuk pimpinan proyek, panitia pengadaan hingga user yang menduduki jabatan tertinggi. Tak menutup kemungkinan, uang fee mengalir ke pejabat teratas atau “arsitek” yang menunjuk pimpro atau panitia penggadaan.

Soal mark up harga, pemicu juga beragam. Mengingat tak semua pimpinan proyek atau pun panitia pengadaan paham TI, apalagi hal-hal yang bersifat teknis, maka spesifikasi dan harga diatur oleh orang lain. Celah ini, bisa menimbulkan terjadinya mark up. “Yang penting mereka tahu beres dan dapat fee yang sesuai,” ujar Anton. Aliran dana illegal tak berhenti di situ. Untuk mencairkan anggaran proyek di Direktorat Jenderal Anggaran serta Kantor Perbendarahaan dan Kas Negara Departemen Keuangan, pemenang tender harus rela uang proyeknya dipotong lagi.......

(Baca lengkapnya di majalah)

KEMBALI l KE ATAS