Hajatan pesta demokrasi acapkali
membuat ketar-ketir. Maklum, Pemilu acapkali diwarnai kontroversi
menyusul dugaan adanya manipulasi dalam proses pencoblosan maupun
penghitungan suara. Proses penghitungan Pemilu yang memakan biaya
triliunan pun dinilai lambat. Pemilu Seluler, bisa menjadi jawaban.
Teet teet teet. Bunyi suara bel itu saling bersahutan. Sumbernya
dari empat bilik kecil berukuran satu meter kali satu meter. Tidak
ada yang memencet tombol bel. Penandanya, setiap ada orang yang
keluar dari bilik yang terbuat dari kulit kayu jati dan berpintu
kain putih itu, serta merta suara bel berbunyi. Sontak, bunyi
tet tet tet menambah suasana pemilihan lurah di kecamatan Kalijambe
ini Kabupaten Sragen terlihat semakin meriah. Maklum ratusan orang
memadati lapangan yang difungsikan sebagai tempat pemungutan suara
(TPS). Belum lagi, sejumlah pedagang kaki lima, berderet di sepanjang
tepian lapangan. Pokoknya ramai.
Rupanya bunyi bel adalah imbas dari bekerjanya alat pemilihan
lurah digital. Sejak mulai membangun
e-govern-ment tahun
2002 lalu, Kabupaten yang terletak di Jawa Tengah ini, menjejalkan
teknologi informasi (TI) hampir di seluruh denyut nadi pemerintahan
Kabupaten Sragen. Mulai dari membangun infrastruktur jaringan
hingga tingkat desa, membangun aplikasi untuk mendukung kinerja
pegawai negeri, menciptakan layanan
one stop service,
hingga penggunaan CCTV
(closed circuit television) dan
menyediakan layanan hot spot di sejumlah tempat publik serta berbagai
terobosan inovatif lainnya. Tidak ketinggalan, urusan pemilihan
lurah pun terjamah TI.
Iya, ajang pemilihan pemimpin di tingkat paling kecil, yakni desa
menggunakan alat digital. Kartu suara tak perlu dibuat khusus
yang berimbas pada biaya. Cukup menggunakan kartu dengan berbagai
simbol yang berbeda seperti padi, jagung, dan lainnya. Kartu berikut
kotak suara, dipersiapkan oleh Pemkab dan digunakan di berbagai
ajang pemilihan lurah. Awalnya, begitu warga datang, mereka mengambil
kartu suara dengan menunjukkan kartu tanda pemilih atau semacam
undangan pencoblosan kepada petugas di pintu masuk. Petugas membagikan
kartu sesuai jumlah calon lurah. “Biasanya dua kartu karena
lurah kebanyakan berjumlah dua,” ujar Budi Sulihanto, kepala
Litbang dan Data Elektronik Pemkab Sragen. Selanjutnya, mereka
mengantri di depan bilik. Sebagai pengingat, tak jauh dari bilik,
duduk beberapa calon lurah yang hendak dipilih disertai simbol
yang digunakan. Nah, saat di dalam bilik, pemilih tinggal memasukkan
kartu sesuai pilihannya ke kotak suara. Kartu yang tidak dipakai
oleh pemilih, ditampung dalam tempat tersendiri. Nah, di pintu
keluar, terdapat sensor yang membuat bel berbunyi bila ada yang
lewat. Begitu bel berbunyi, tanda bagi pengantri berikutnya untuk
masuk bilik. tanpa perlu dipanggil oleh petugas.
Cara kerja alat ini, menurut Budi, membawa sejumlah manfaat.
Pertama,
Cepat. Artinya, tidak memakan waktu lama, karena tidak perlu pencoblosan.
Di sini, tiap menitnya tiga orang pemilih dapat menyalurkan hak
pilihnya. “Makanya, kurang dari jam 15.30 Wib, proses pemilihan
dan penghitungan suara selesai,” papar Budi.
Kedua,
mudah. Di sini, pemilih tinggal memasukkan kartu suara yang sudah
dipersiapkan ke kotak suara.
Ketiga, efisien. Artinya,
alat ini bisa digunakan untuk berbagai macam pemilihan seperti
Pemilihan Kebayan Desa, BPD, Bupati, dan sebagainya.
Keempat,
Aman. Dalam artian, kartu suara sulit dipalsu, tidak ada kartu
suara tidak sah akibat rusak serta tidak ada pemilih yang memilih
dua kali. Menurut Budi, alat ini dengan serta merta menghilangkan
berbagai kemungkinan. Mulai dari memperbanyak suara dengan cara
menfotokopi, menggunakan surat suara lebih dari satu kali, surat
suara rusak atau lengket karena bahan bakunya sangat tipis hingga
meminimalkan adanya pertentangan antara sah dan tidaknya suara
yang bisa berujung adanya kerusuhan.
Penggunaan
Simcard
Cara yang digunakan di Kabupaten Sragen, meski telah menggunakan
TI, memang tergolong masih sederhana.
Toh, cara ini setidaknya
merupakan sebuah titik awal penggunaan TI. Model ini bisa terus
dikembangkan seiring perkembangan TI yang begitu pesat dibarengi
pengetahuan masyarakat akan TI semakin meningkat. Seperti yang
dituturkan Bupati Sragen, Untung Wiyono. “Berawal dari keprihatinan
muncullah kreativitas.” Nyatanya, resep yang tergolong sederhana
ini, mampu memicu pembangunan TIK di Sragen sehingga bergeliat
dan mampu menempatkan Sragen sebagai rujukan pengembangan
e-government
di Indonesia serta meraih beragam penghargaan.
Yang jadi pertanyaan sekaligus pekerjaan rumah sekarang adalah,
bagaimana menfaatkan perkembangan TI, dalam ajang pemilihan yang
lebih tinggi, seperti legislatif baik di tingkat kabupaten/kota,
provinsi serta pusat maupun jajaran pimpinan eksekutif baik bupati/walikota,
gubernur, hingga presiden.
Sebagai kita ketahui, ajang Pemilu baik di tingkat daerah maupun
pusat, masih minim sentuhan TI. Paling banter, TI hanya digunakan
di bagian hilir, yakni pelaporan hasil penghitungn suara di tingkat
kecamatan ke provinsi dan pusat serta menyuguhkan hasil penghitungan
suara ke masyarakat. Itu aja, tak lebih. Pendeknya, TI belum digunakan
di bagian hulunya, yakni proses pemungutan suara yang langsung
melibatkan pemilih.
Barangkali kabar dari Estonia bisa menjadi angin yang menghirupkan
asa bagi negeri ini, untuk menggunakan TI dari hulu hingga hilir.
Mendekati penghujung tahun 2008, DPR Estonia dengan suara bulat
menyetujui rencana penggunaan ponsel untuk voting pada pemilu
2011 mendatang. Keputusan ini diketok menyusul kesuksesan negara
ini menggelar Pemilu tahun 2007 lalu. Mereka berhasil memanfaatkan
internet sebagai media voting di tengah munculnya kekhawatiran
sekaligus ketakutan akan adanya serangan para hackers. Nyatanya,
semuanya berjalan lancar.
Nah, konsep penggunaan ponsel untuk Pemilu tak perlu
melalui proses ribet seperti yang terjadi di Indonesia. Guna menyalurkan
hak pilihnya, para warga Estonia akan diberi
simcard
atau kartu SIM secara gratis. Soal keamanan kartu, pemerintah
sudah menjaminnya. Seperti dituturkan Raul Kaidro, juru bicara
dari Pusat Sertifikasi di SK Certification Center, Estonia yang
dimuat di Yahoo Tech, bahwa pemerintah sudah membuktikan bahwa
kartu SIM aman dari kemungkinan manipulasi karena adanya sistem
sekuriti hardware dan software yang diterapkan pada kartu SIM
tersebut. Selain itu, sistem yang mereka gunakan adalah yang paling
aman untuk membuktikan tanda tangan digital yang dipakai. Walhasil,
pemilih hanya bisa melakukan voting satu kali saja. Adapun kendali
keamanan tanda tangan digital ada pada pusat sertifikasi di SK
Certification Center, Estonia.
Gebrakan ini menempatkan Estonia sebagai negara pelopor di dunia
yang akan menggunakan telepon seluler untuk kepentingan voting
Pemilu. Soal keamanan, mereka terlihat cukup konfiden bahwa sistem
yang mereka gunakan sangat andal dan aman. Artinya, sistem bakal
mengantipasi dari tangan-tangan usil para hacker yang ini menunjukkan
kepintarannya.
Merealisasikan
Mimpi
Rencana Estonia untuk menggelar Pemilu seluler ini, sepertinya
akan diikuti oleh beberapa negara khususnya negara yang teknologi
komunikasi seluler tergolong maju. Finlandia dan Swedia bakal
menerapkan cara serupa mengingat keduanya adalah negara yang menjadi
pusat pengembangan teknologi komunikasi seluler dunia. Lantas,
bagaimana dengan negara kita yang sebentar lagi akan menggelar
pesta demokrasi dengan melibatkan 34 partai?
Sepintas, menggelar Pemilu seluler di Tanah Air, bagaikan mimpi.
Bagaimana tidak? Sebelum memutuskan hijrah ke Pemilu seluler,
Estonia sudah melewati Pemilu dengan cara internet
voting
yakni pemilihan suara melalui internet atau
cybervote
dan terbuksi sukses. Indonesia? Jangankan cybervote, menggunakan
peralatan TI sederhana di bilik TPS saja, belum pernah, apalagi
cybervote. Belum lagi, tidak semua masyarakat Indonesia
mempunyai telepon seluler. Dari jumlah penduduk kurang lebih 235
juta, belum semuanya mempunyai ponsel. Sebagai gambaran, pertumbuhan
pelanggan seluler dan CDMA hingga kuartal ketiga mencapai 147
juta pelanggan. Sebanyak 86 persen dikuasai pasar GSM, sedangkan
sisanya, 14 persen dikuasai CDMA. Bila diasumsikan, satu orang
satu ponsel, tetap saja masih ada sekitar 80 juta rakyat mencicipi
enaknya cuap cuap, kirim pesan, dan akses internet via ponsel.
Di tengah persoalan kemiskinan yang masih menyeruak, ponsel masih
dianggap barang mahal bagi warga kurang mampu. Maklum, meski harga
telepon seluler dari tahun ke tahun makin murah, tetap saja belum
terjangkau warga kurang mampu. Urusan perut lebih penting selain
pendidikan dan kesehatan. Kebutuhan berkomunikasi via ponsel belum
masuk prioritas.
Selain itu, sejumlah persoalan masih menjadi kendala. Sebut saja
infrastuktur. Jangkauan layanan seluler yang digeber para operator
belum menjangkau seluruh wilayah Republik dengan pulau berpenghuni
sekitar 11.500 pulau. Kebanyakan, para pemain kosentrasi di wilayah
perkotaan dan daerah “gemuk” yang berpotensi menambah
pelanggan. Belum lagi urusan keamanan sistem. Masih ingat kejadian
Pemilu tahun 2004, saat website Komisi Pemilu Umum (KPU) dijebol
hacker? Sontak, nama-nama partai berubah menjadi nama buah-buahan.
Kejadian ini menunjukkan masih lemahnya sistem keamanan di KPU.
Penyiapan regulasi terkait mekanisme pemilihan maupun keabsahan
suara juga bakal melewati proses yang panjang dan tidak menutup
kemungkinan sarat kontroversi yang dibarengi penolakan.
Namun di sisi lain, sejatinya, negara ini juga berpeluang untuk
mengikuti jejak Estonia. Setidaknya, jika dilihat dari jumlah
pengguna ponsel di Indonesia yang cenderung meningkat. Merujuk
Makro Indikator ICT Nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah,
jumlah pelanggan seluler hingga 2007 mencapai 96,41 juta. Ini
menandakan pertumbuhan sekitar 51% dibanding 2006 yang baru 63,8
juta. Sementara itu, data Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia
(ATSI) memproyeksikan pertumbuhan pelanggan di industri telekomunikasii
tahun 2008 diperkirakan sekitar 40%. Terkait infrastruktur, masih
dijadikannya luas jangkuan
(coverage) sebagai
value
added untuk memenangkan kompetisi, sepertinya para pemaian
di penyedia layanan seluler masih akan terus membangun infrastruktur.
Soal manfaat, jelas sudah di pelupuk mata.
So pasti,
Pemilu seluler bakal mempercepat proses penghitungan suara dan
hasil penghitungan lebih tepat dan akurat tanpa diwarnai kecurigaan
akibat adanya manipulasi. Patut dicatat, yang satu ini, selalu
menyisakan persoalan serius hingga merambah ke ranah hukum dan
konflik tingkat
grassroot yang berujung adanya kekerasan.
Simak saja, kericukan Pemilu di Maluku Utara lantaran disinyalir
adanya kecurangan di penghitungan. Dan yang baru saja terjadi
adalah kasus di Jawa Timur. Dengan Pemilu seluler, hal-hal seperti
itu setidaknya bisa diminimalkan. Biaya Pemilu berpeluang untuk
dihemat. Asal tahu saja, biaya Pemilu tahun 2009 menyedot angggaran
negara hingga Rp 17,9 triliun.
Pada akhirnya, keputusan menggelar Pemilu seluler tergantung kemauan,
komitmen, kesiapan kita dan andil terbesar ada pada penyelenggara
pemerintahan. Siapa tahu, seperti resep dari Bupati Sragen bahwa
dari keprihatinan muncul kreativitas, maka negeri ini bisa mengikuti
jejak Estonia. Jadi, Pemilu seluler kapan ya?
(Faizah Rozy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
