| Artikel
Kabupaten Sragen Edisi No.22 / 1 |
Untung
Wiyono Bupati Sragen
“Ini
untuk Kepentingan Nasional, Bukan untuk Sragen Semata”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Belakangan ini Bupati Sragen, sibuknya bukan alang kepalang.
Kadang diundang ke Jakarta untuk menjadi pembicara, kadang
ke Bali untuk melakukan hal serupa. Pendeknya, ia harus
berbagi ilmu ke berbagai daerah tentang keberhasilan memimpin
daerahnya. Terakhir sekali ia ke Jakarta untuk menerima
award dari sebuah majalah ibukota sebagai penerap e-government
terbaik. Tapi, mesti pun ia super sibuk, Untung Wiyono,
tampak terlihat segar dan penuh semangat. “Kami siap
membantu daerah, tapi tentu ada biayanya. Kami tidak mau
tekor tenaga,” katanya kepada e-Indonesia ketika diminta
komentarnya apakah Sragen siap membantu daerah lain dalam
membangun e-government. Lagi pula, saya membangun ini semua
untuk kepentingan nasional, bukan untuk Sragen semata, tambahnya.
Kepada e-Indonesia Untung mengatakan siap jika diminta untuk
memimpin daerah yang lebih luas lagi, seperti provinsi,
misalnya. Inilah penuturan Untung lebih jauh.
 Bisa
diceritakan latar belakang mengapa Bapak memasukkan TI untuk
mendukung kinerja Pemkab Sragen?
Pertimbangannya sederhana. Kalau administrasi memakai cara
manual maka pelayanan publik, akuntabilitas, kontrol, dan
transparansi tidak bisa berjalan. Pelayanan juga tidak berjalan
efektif dan berimbas pada pemborosan karena mengurus perizinan
belum tentu sekali datang selesai. Itu sebabnya saya mencari
cara. Kebetulan saya pernah bekerja di perusahaan TI dan
melihat implementasi TI bagi pemerintahan di perbatasan
Cina sampai Malaysia. Maka, saya pun mulai menggunakan TI
di pemerintahan.
Kondisi awal waktu Bapak bergabung
dengan Pemkab Sragen seperti apa?
Ketika saya baru menjadi bupati, di Kantor Sekda hanya ada
tiga komputer untuk semua Satuan Kerja, itu pun hanya berfungsi
untuk mengetik dan game. Pada 2001, saya mulai menggunakan
anggaran untuk komputer dan mulai melakukan perubahan. Saya
masih ingat, dulu untuk keperluan presentasi belum menggunakan
power point, tetapi dengan OHP. Akhirnya saya bawa saja
peralatan di rumah milik pribadi untuk dibawa ke kantor.
Inilah bedanya pemerintah dengan orang bisnis.
Maksudnya?
Pemerintah cenderung tidak punya business plan. Sementara
saya jika ingin berbuat apa-apa selalu ada business plan,
dilihat apakah langkah ke depan ada value added-nya apa
tidak dan apa impact-nya. Nah, masyarakat sudah pandai membuat
proposal, masa sih pemerintah tidak bisa membuat business
plan. Akhirnya, dengan membawa dua laptop milik pribadi
saya memulai semuanya. Anggaran awal perubahan yang kami
gunakan sebesar Rp 200 juta.
Untuk apa saja anggaran sebanyak
itu?
Untuk perangkat komputer, buat software. Prioritasnya untuk
yang penting-penting dulu. Akhirnya pada 2002 kita membangun
One Stop Service (OSS) untuk pelayanan publik dengan anggaran
Rp 450 juta. Kami membuat billing untuk Kartu Tanda Penduduk
(KTP) 2 menit di Kecamatan yang sudah online. Saya bilang
kepada teman-teman, TI itu invisible, tidak bisa dilihat
dan harus terus di-improve.
Bagaimana kesiapan SDM saat Bapak
memulai perubahan?
Tahun 2002 saya sudah mulai meng-hire anak-anak TI dengan
sistem kontrak pada awalnya. Akhirnya pada 2003 kami merekrut
PNS dari anak-anak Sragen lulusan ITB dan STT Telkom. Dengan
background SDM seperti itu, kami in-house sendiri sampai
sekarang. Tahun ini, kami akan melakukan rekruitmen kembali.
Lantas bagaimana cara Bapak mensosialisasikan
TI kepada masyarakat?
Sejak 2002 kami membuka kursus gratis bagi masyarakat yang
lulus SLTA. Kita sekarang suka keliling membawa 20 laptop
untuk melakukan training di sana-sini. Inilah yang telah
kita lakukan dan tidak akan berhenti. Sekarang, Tiap desa
malah menjadikan teknologi sebagai budaya di Sragen. Khusus
PNS, tidak ada yang tidak bisa TI. Bahkan di tingkat desa,
salah-satu PNS nya harus paham TI terkait dengan rencana
meng-connecting-kan desa lewat Jardes (Jaringan Desa). Ke
depan, Sragen harus mempunyai branded production komputer
sendiri. Mudah-mudahan ke depan Sragen bisa memproduksi
sendiri komponen komputer, khususnya di sekolah-sekolah
agar komputer tidak mahal.
Pada awal melakukan changes management,
ada hambatan?
Tentunya 100 persen ada kendala seperti mindset, kapabilitas,
hingga menyangkut kualitas SDM. Kondisi ini coba saya siasati
dengan memberi semangat kepada yang muda-muda. Kepada mereka
saya katakan: Kalau tidak mau belajar ya minggir saja. Apalagi
sebenarnya TI tidak perlu training. Sepanjang mereka mempunyai
kemauan pasti bisa. Kalau untuk PNS yang usianya tidak muda
lagi, saya maklumi.
Ada punishment bagi PNS yang
tidak memanfaatkan TI?
Punishment-nya mereka akan mundur sendiri dari jabatannya
karena sistem yang terbangun sudah mensyaratkan mereka harus
bisa TI. Begitu pun dengna jabatan camat. Kalau mau jadi
camat, tapi tidak bisa komputer lebih baik mundur karena
imbasnya akan kembali kepada mereka sendiri. Kemarin saja
ada camat yang baru enam bulan menjabat sudah mundur sendiri.
Menurut saya, camat, lurah, kepala satker adalah jabatan
teknis. Mereka harus bisa menggunakan komputer.
Bisa disebutkan manfaat dari
sisi PAD setelah menggunakan TI?
Dulu sebelum Sragen menggunakan TI, PAD nya hanya Rp 7 miliar.
Nah, ketika saya memangkas 17 restribusi yang membebani
masyarakat, PAD justru meningkat 10 kali lipat. Jadi jika
dibandingkan dengan berapa dana yang dikeluarkan dengan
TI, impact-nya kan tinggi. Impact dari pengetahuan masyarakat,
sangat besar sekali jika dibandingkan dengan uang yang dikeluarkan
untuk TI..
Sebenarnya untuk memajukan e-government
menurut Bapak apakah bupati atau walikotanya harus paham
TI?
Tidak. Yang penting mereka punya passion dan menyadari bahwa
untuk pelayanan publik, akutabilitasnya harus by system.
Semua pihak yang bisa mengaksesnya untuk transparansi. Omong
kosong kalau pelayanan publik yang akutabel, tanpa dibarengi
oleh administrasi by system. Alatnya TIK. Kalau dengan manual,
bagaimana bisa mengontrol semua pelayanan yang ada. Jadi
bagi para leader menurut saya, cukup ngerti TI saja. Kalau
tidak mengerti, pakai operator. Yang penting mereka mengerti
fungsi dan manfaat TI yang ditempatkan sebagai urat nadinya
administrasi.
Pembangunan e-government di sejumlah
daerah acapkali terkendala karena adanya prioritas pembangunan
yang lebih penting seperti pengentasan kemiskinan. Komentar
Bapak?
Kalau kita bicara pengentasan kemiskinan tentunya kita juga
berbicara mengenai data. Nah, data juga harus akuntabel
dan mau tak mau harus ada TI. Jadi ada mapping desa masuk
ke dalam data. Mulai dari pertanahan, data kemiskinan, data
kependudukan, dan sebagainya. Logikanya begini, Jika kita
ingin melakukan pengentasan kemiskinan, tetapi justru data
yang ada tidak akutabel, mengurus perizinan sangat sulit,
ini tentunya merupakan pemborosan dan justru membuat miskin
masyarakat. Di sinilah letak kekeliruannya.
Poin penting implementasi TI
dengan dana terbatas bagaimana caranya?
Karena kita in-house sendiri. Kita tahu cara maintenance,
instalasi, kualitas, dan spesifikasinya. Jadi pemborong
itu tidak bisa main-main. Dalam belanja TI Rp 1 miliar untuk
pembelanjaan hardware, paling untungnya hanya Rp 35 juta.
Jadi tidak sampai 3 persen untung mereka, karena kita tahu
spesifikasinya. Jadi harus cerdas. Jangan sampai seperti
dulu yang selalu diberikan barang kelontongan tapi harganya
mahal.
Jika Sragen punya SDM in-house,
adakah daerah lain yang sudah memanfaatkan mereka?
Sudah ada dan ini merupakan benefit mereka. Jadi jika mereka
melakukan instalasi di daerah lain, mereka mendapatkan bagian
dan sisanya masuk ke PAD. Ini kan uang halal. Kita bisa
tambah uang belanja, dapat pengalaman lebih, dan pekerjaan
juga tidak terbengkalai. Ini merupakan kepuasan yang tidak
bisa dibeli. Makanya kalau ada daerah lain ingin belajar,
kita sangat terbuka sekali. Kita melakukan ini untuk mewarnai
nasional bukan untuk kepentingan Sragen sendiri.
Sejauh mana kepedulian Sragen
dalam membantu daerah yang mempunyai kemauan untuk membangun
e-government tapi anggaran terbatas?
Pertama, kita akan bertanya dulu kepada daerah yang bersangkutan,
berapa anggarannya yang dimiliki? Selanjutnya kita membantu
membangun TIK-nya sesuai dengan kebutuhan dan anggaran tadi.
Di sini, diprioritaskan kepada hal yang penting dulu. Jika
tahun depan ada anggaran lagi, kami akan membantu melanjutkan
dengan prioritas yang lain. Jangan diartikan, kami ingin
komersial, tetapi jangan sampai transportasi pegawai saya
hingga akomodasi ditanggung oleh kami sendiri selama membantu
daerah tersebut.
Mengenai harga bagaimana?
Jelas kami lebih murah kok. Misalnya saja, untuk pemasangan
software KTP online 2 menit, kalau beli di tempat lain bisa
mencapai Rp 2 miliar. Kami menjualnya hanya Rp 50 juta,
tapi jangan minta gratisan karena kami bisa tekor tenaga.
Jadi untuk suatu yang mendatangkan value added harus ada
nilainya kan. Menurut saya, ini adil sekaligus cara saya
agar PNS tidak korupsi karena mereka bisa menjadi supervisor,
konsultan, bagi daerah lain. Mereka harus benar-benar profesional.
Bagaimana cara Sragen menambah
value added di tahun-tahun berikutnya?
Kami harus go international, mencari network. Teknologi
kan selalu berubah dan kami harus mengikutinya terus. Kalau
tidak begitu, kita bisa ketinggalan. Yang tak kalah penting
adalah maintenance.
Saran Bapak, bagaimana caranya
e-government bisa berjalan secara nasional?
Pemerintah harus membuat peraturan. Depkominfo harus menjadi
bank central information, untuk bisa mengontrol sejauh mana
implementasi e-government di suatu daerah. Ini juga berkaitan
dengan Depkeu dan Depdagri untuk kebijakan politik. Begitupun
dengan Kementerian PAN. Misalnya di suatu daerah tidak ada
progress, maka akan diberi peringatan dan tuntunan. Kalau
tidak begitu, ya mereka tidak akan takut. Untuk itu harus
ada sinkronisasi dari semua departemen dan cuma satu yang
bisa dapat mengkomandani yaitu presiden.
Kenapa Bapak berani menerobos
aturan-aturan yang menghambat dan membuat peraturan sendiri?
Sementara banyak bupati lain yang belum berani melakukan
hal ini.
Saya tidak peduli dengan apa yang saya lakukan. Kecuali
apa yang saya lakukan ada unsur korupsi. Dulu saya waktu
membuat OSS melanggar empat Kepmen yakni perindustrian,
koperasi, depnakertrans, dan depdagri. Saya pernah ditegur
sama Dirjen Kependudukan, beliau mengatakan, bahwa SIAK
adalah modul TI yang bisa connect kemana saja. Kalau suatu
sistem bagus pasti akan saya pakai, tetapi kalau tidak untuk
apa. Nah, SIAK itu siapa yang mau pakai? Satu kecamatan
saja per bulannya harus mengganggarkan sekitar Rp 8 juta
untuk bayar koneksi telepon. Kalau di Sragen ada 20 kecamatan,
dalam sebulan berapa juta tiap bulannya yang harus kita
keluarkan? Uang dari mana? Imposible. Kenapa saya berani,
karena ini merupakan keberpihakan saya terhadap rakyat.
Kalau dulu DLLAJ orang bisa nyogok ke petugas, sekarang
sudah tidak bisa. Rakyatnya tidak dibohongi. Pendapatan
DLLAJR dari 145 juta sekarang ini sampai 3 miliar.  |
