| Artikel
Kabupaten Sragen Edisi No.22 / 2 |
Sragen Online-kan
Desa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inilah contoh sebuah kabupaten yang berhasil menerapkan
TIK dengan baik. Sekarang mereka menjadi daerah rujukan
bagi daerah lain. Tapi mereka tak berpuas diri. Sejumlah
terobosan terus digelar. Salah-satunya, membangun jaringan
ke semua desa.
Pagi itu, kesibukan lalu lintas di perempatan lampu merah
depan Kantor Pemkab Kabupaten berjalan normal. Sejumlah
kendaraan baik roda dua, roda empat, bahkan sepeda gayuh
berlalu lalang seperti biasa. Tidak ada kemacetan layaknya
Jakarta. Sesekali nampak pejalan kaki melewati trotoar di
depan alun-alun yang terletak tepat di kantor Pemkab Sragen.
 CCTV
yang dipasang di jalan raya
Suasana lalu lintas di depan Pemkab Sragen itu nampak jelas
terlihat dari layar laptop yang tengah dioperasikan oleh
salah-satu staf bagian Litbang dan Data Elektronik Pemkab
Sragen. Semua terpantau melalui CCTV (Closed Circuit Television)
yang dipasang di salah-satu sudut perempatan lampu merah.
Tidak saja di perempatan lampu merah depan kantor Pemkab,
CCTV juga dipasang di berbagai titik perempatan ruas jalan
lain. Menurut Budi Sulihanto, Kepala Litbang & Data
Elektronik Pemkab Sragen, terdapat 14 titik lokasi yang
sudah terpasangi CCTV sejak awal 2007, yakni 4 CCTV dipasang
di dalam ruang kantor Pemkab, 2 CCTV di depan kantor Pemkab,
dan 8 CCTV tersebar di berbagai sudut jalan di Kabupaten
dengan penduduk sebesar 865.375 jiwa ini. Yang menarik,
dalam waktu dekat Pemkab akan menambah pemasangan CCTV di
20 titik.
Perluas Akses
Menurut Budi, rencana memperbanyak CCTV dilatarbelakangi
oleh manfaat yang langsung dirasakan setelah terpasangnya
alat tersebut di sejumlah titik. “Melalui CCTV, keamanan
di wilayah Sragen khususnya di tempat keramaian bisa terjaga.
Begitu juga dalam hal ketertiban,” paparnya. Praktis,
terobosan yang dilakukan Pemkab Sragen mendapat respon positif
dari pihak kepolisian setempat serta masyarakat.
Budi Sulihanto
Kepala Litbang & Data Elektronik Pemkab Sragen
Selain CCTV, Pemkab juga tengah berancangancang untuk membuka
hot spot di empat lokasi yang menjadi area publik. “Sehingga
warga bisa akses internet gratis,” terang Budi. Terobosan
ini merupakan salah-satu trik Pemkab untuk mensosialisasikan
TIK kepada masyarakat. “Kalau sudah ada akses internet,
mereka kan jadi terpacu untuk menggunakannya,” ujar
Budi lagi. Tidak berhenti di situ. Sebuah TV Plasma ukuran
4 x 4 meter akan ditempatkan di sekitar alun-alun sebagai
sarana pemberi informasi kepada masyarakat. “TV plasma
juga bisa difungsikan sebagai sarana untuk menghibur warga.
Semisal ada tayangan yang menarik atau teleconference dengan
pusat, kita bisa sharing lewat TV tersebut,” demikian
tutur pria lulusan Fakultas Pertanian UNS ini.
Apa yang dilakukan Pemkab Sragen dengan memperbanyak CCTV,
membuka hot spot, memasang TV plasma merupakan pengembangan
lebih lanjut dari pemanfaat ICT (Information and Communication
Technology) terkait dengan program e-government. Boleh dibilang,
cukup banyak terobosan yang dilakukan Pemkab Sragen dalam
penggunaan TIK sehingga membuat daerah ini menjadi salah-satu
rujukan kebanyakan kabupaten/kota di Indonesia sebagai model
percontohan e-government. Bisa dipastikan, setiap minggu
selalu ada tamu berkunjung ke kabupaten yang terletak di
Jawa Tengah ini.
Bila dikilas balik, sejak 2002, kabupaten yang dinahkodai
Untung Wiyono ini mulai menggunakan TI untuk menjalankan
roda pemerintah. Mulai dari conneting semua satuan kerja
hingga ke tingkat kecamatan, penggunaan beragam aplikasi,
pelayanan publik satu pintu secara elektronis hingga melatih
SDM di pemerintah agar mengerti, paham dan kini terbiasa
bekerja secara elektronis. Salah-satu indikatornya bila
dilihat dari penggunaan aplikasi Kantaya. Praktis semuanya
serba online mulai dari daily report/monitoring/controlling
setiap Satker, pengiriman data mengenai informasi dan monitoring
proyek/kegiatan pada setiap Satker, agenda kerja pada setiap
Satker, surat diskusi hingga forum diskusi.
 M.
Isnadi
Kepala BPT Sragen
Getolnya kabupaten yang separo lebih penduduknya berprofesi
sebagai petani ini tak luput dari fokus utama mereka untuk
meningkatkan kualitas pelayanan. “Alat untuk meningkatkan
kualitas layanan ya dengan TI,” tukas Untung. Nah,
jangan heran bila Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) yang pertengahan
tahun lalu berubah menjadi Badan Pelayanan Terpadu (BPT),
memang menyajikan layanan yang cespleng. Menggunakan aplikasi
Sistem Informasi Perizinan dengan sistem One Stop Service,
proses layanan berlangsung efisien, cepat, dan transparan.
“Proses dokumen juga berlangsung secara otomatis disertai
adanya fasilitas tracking dokumen,” terang Kepala
BPT, M. Isnadi.
Dituangkannya pelayanan prima dalam visi dan misi Nasional
Indonesia, menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap
pelayanan prima aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan
keharusan dan tidak dapat diabaikan lagi, karena hal ini
merupakan bagian tugas dan fungsi pemerintah dalam menjalankan
tugas-tugas pemerintahan.
Hal itulah, menurut Isnadi, yang langsung ditangkap Pemkab
Sragen dengan segera membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT)
melalui Keputusan Bupati Sragen Nomor 17 Tahun 2002 tanggal
24 Mei 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen, sedangkan operasional
secara resmi dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2002 oleh
Bupati Sragen. Kebijakan ini didukung sepenuhnya pula oleh
legislatif dengan surat Ketua DPRD Kabupaten Sragen Nomor
170/288/15/2002 tangggal 27 September 2002 perihal Persetujuan
Operasional UPT Kabupaten Sragen. Untuk peningkatan pelayanan
kepada masyarakat maka Selanjutnya pada tahun 2003 telah
dikuatkan dengan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2003 dalam
bentuk Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen. Kemudian
untuk meningkatkan kualitas layanan maka pada tanggal 20
Juli 2006 institusi tersebut diubah menjadi Badan Pelayanan
Terpadu Kabupaten dengan Perda Kabupaten Sragen Nomor 4
Tahun 2006.
Saat ini lama waktu pengurusan izin, menurut Isnadi, makin
diperingkas. Meski sudah ada aturan waktu, biasanya dipercepat
hingga 65%nya. “Jadi kalau dalam aturan waktunya satu
minggu, kami bisa menyelesaikannya hanya 3 hari,”
ujarnya. Bahkan Pada tahun ini, BPT mempercepat waktu pelayanan
hingga 76%. Hasilnya? Indeks kepuasan masyarakat menyentuh
angka 83,6. Sebagai gambaran, BPT menangani 59 perizinan
dan 10 non perizinan. Pembagian kewenangan pelayanan telah
dilimpahkan ke tingkat kecamatan berjumlah 17 perizinan.
Penggunaan TIK diakui Isnadi mampu menggerakkan sektor ekonomi.
Tak hanya asal bicara, ia langsung menyodorkan sejumlah
data. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri dari 2002
ke 2006 menunjukkan peningkatan dari 40.785 jiwa menjadi
58.188 jiwa. Begitu juga dengan investasi. Penggunaan TIK
turut mendongkrak investasi dari 592 miliar pada 2002, empat
tahun kemudian tepatnya 2006 menjadi Rp 1,2 triliun. Peningkatan
juga bisa dilongok dari jumlah perusahaan yang memiliki
perizinan (legalitas usaha) dari 6.373 perusahaan (2004)
naik 10.293 perusahaan di tahun 2006. Setali tiga uang,
perkembangan jumlah perizinan melonjak 100 persen lebih
dari 2.027 menjadi 5.274, hanya dalam tempo empat tahun
(2002 – 2006).
 Banyak
daerah lain yang datang untuk
studi banding ke Sragen.
Onlinekan Desa
Sepertinya, pembangunan TIK di Kabupaten ini tak pernah
berhenti. Tahun ini, Pemkab membangun jaringan ke tingkat
desa yang berjumlah 208 desa. Targetnya akhir Desember ini,
gawe tersebut rampung. Tersedianya infrastruktur praktis
dibarengi dengan kesiapan perangkat desa yang akan mengoperasikan
komputer berikut aplikasinya. Adanya jaringan hingga ke
tingkat desa juga bakal membuat guyuran informasi ke masyarakat
semakin banyak. Salah-satu di antaranya, masyarakat petani.
Nah, di tingkat desa, terdapat 3 PNS yang menangani urusan
tersebut yang mengemban tugas meng-update data dan informasi,
melakukan penyuluhan pertanian, serta memberdayakan masyarakat.
Dengan begitu, manfaat penggunaan TI juga bisa dirasakan
oleh masyarakat di Sragen yang banyak berprofesi sebagai
petani dan pedagang.
Siap Membantu Daerah Lain
Bila kebanyakan daerah membangun TIK dengan melibatkan pihak
ketiga, tidak demikian dengan Sragen. Kabupaten ini melakukannya
sendiri. Mulai dari belanja perangkat keras sesuai dengan
kebutuhan, instalasi, hingga maintenance. “Kami in-house
sendiri karena kami tahu bagaimana cara instalasi hingga
maintenance,” tukas Untung. Kelebihan ini lantaran
Pemkab Sragen memiliki SDM TI cukup banyak, yakni sekitar
30 staf yang memiliki latar belakang ilmu komputer serta
TIK. Mereka direkrut dari berbagai perguran tinggi pada
tahun 2003 menyusul semakin pentingnya kebutuhan SDM TI
di Kabupaten Sragen.
Lantaran semua dilakukan secara mandiri maka meski alokasi
anggaran TI tidak begitu besar output yang dihasilkan maksimal.
Sedikit gambaran, dalam kurun waktu 2002 hingga 2005, jumlah
dana pembangunan TI hanya Rp 1,2 juta. Angka tersebut sudah
meng-online-kan semua satuan kerja hingga kecamatan, pemakaian
beragam aplikasi, hingga pelatihan. “Banyak yang tidak
percaya dengan dana segitu kami bisa membangun TIK seperti
sekarang,” tutur Budi.
Yang menarik, mengutip pernyataan Untung, SDM TI di Pemkab
Sragen siap membantu Pemkab/Pemkot yang ingin menerapkan
e-government. Kehandalan SDM TI di Pemkab Sragen tak perlu
diragukan. Hasil kerja nyata mereka bisa ditengok dari keberhasilan
penerapan e-government di Sragen. Dijelaskan Untung, pola
kerja sama antara Pemkab dengan daerah lain dilakukan secara
profesional. “Jangan diartikan, kami ingin komersial.
Tetapi jangan sampai transport pegawai saya hingga akomodasi
ditanggung oleh kami sendiri selama membantu daerah tersebut,”
katanya. Soal harga, masih kata Untung, jauh lebih murah
dibandingkan harga yang dipatok vendor. “Contohnya
untuk pemasangan software KTP online 2 menit. Kalau membeli
di tempat lain bisa mencapai Rp 2 miliar. Kami menjualnya
hanya Rp 50 juta.” Adapun daerah yang sudah bekerja
sama dengan Pemkab Sragen antara lain: Lebak Banten, Balangan
Kalsel, dan Dumai Riau. “Ada beberapa daerah yang
sudah disurvei seperti Maros Sulsel, Bone Sulsel, Pasaman
Sumbar, Pacitan Jatim,” jelas Budi seraya menambahkan
beberapa daerah lain sudah masuk dalam listing. Kesediaan
Pemkab membantu daerah lain, tak lepas dari niatan mereka
untuk memajukan Indonesia. “Kami ingin mewarnai Indonesia,”
ungkap Untung.  |
