Majalah e-Indonesia

Majalah yang hadir guna memenuhi kebutuhan mereka yang ingin tahu banyak tentang dunia ICT

e-Government di Depok

Meski tergolong kota metropolitan, Depok tak ubahnya seorang bocah. Perkembangan TI di Kota yang baru berusia tujuh tahun itu, belum begitu terlihat. Kini, masterplan TI tengah disiapkan.

Merancang Masterplan Menggugah Kesadaran Aparat

Gerimis kecil membasahi jalan Margonda. Hujan rintik menambah hiruk-pikuk lalu lintas di jalan utama menuju Depok tersebut. Ratusan kendaraan terus merayap, me-mecah kebuntuan, mencari celah-celah jalan, mene-robos kemacetan. Pagi itu pelajar maupun mahasiswa mulai melakukan aktivitas mereka. Menimba ilmu di se-kolah dan perguruan tinggi.

Boleh dibilang, melewati Jalan Margonda seakan menyu-suri jalan kenangan. Ya, siapa yang tak kenal dengan Margonda dan Depok? Jalan dan kota tersebut sudah begitu menyatu dengan kehidupan warga Jakarta. Di era tahun 80-an, lebih dari 20 tahun yang lalu, Depok tak lebih dari sebuah kecamatan. Namun semenjak ada kebijakan penataan ruang dan peruntukan Depok men-jadi Kota Pendidikan atau Binayapantilayaknya Tsukuba di Jepang. Sejak itu, geliat Kota Depok seakan tak pernah berhenti. Kebijakan pemerintah mem-bangun Universitas Indonesia di daerah ini menjadi salah-satu pemicu berkembangnya daerah ini.

Depok memang identik dengan Universitas Indonesia. Maka tak heran keberadaan kampus UI menjadi tolak ukur bagi tumbuh kembangnya pusat-pusat pendidikan baik pendidikan umum maupun kejuruan di daerah ini. Kini setidaknya ada 6 perguruan tinggi berada di Depok.

kantor walikota depok

Sebagai gambaran, Kota Depok dengan luas 20.000 km2 merupakan salah-satu wilayah penyangga ibukota DKI Jakarta. Luas lahan hijau yang dimiliki Depok, menjadikan kotamadia ini terus berkembang dengan pertambahan jumlah penduduk tergolong signifikan. Tahun 2000 sedi-kitnya 227.018 unit rumah dibangun di Depok. Lima tahun kemudian, kebutuhan rumah di Depok mencapai 40.286 unit. Diproyeksikan pada 2010, kebutuhan rumah men-capai 90.667 unit. Saat ini jumlah penduduk kotamadia Depok kurang lebih 1,4 juta jiwa. Tingginya angka per-tumbuhan komputer, yang sebagian besar bekerja di Jakarta, menjadi persoalan sendiri bagi daerah tingkat II ini.

Lalu, bagaimana peran dan pengembangan ICT terhadap pertumbuhan salah-satu wilayah penyangga ibukota DKI Jakarta ini? Nur Mahmudi Ismail, sebagai nahkoda yang memimpin Depok terhitung 2006 hingga 2011, punya planning sendiri. Sebagai seorang dengan latar belakang pernah bekerja di BPPT yang selalu mengedepankan science technology, agaknya Nur Mahmudi sadar betul betapa pentingnya ICT dalam tumbuh kembangnya suatu daerah. “Sebagai aparat dengan kewajiban memberikan pelayanan, kami membutuhkan peralatan ICT,” tutur Nur Mahmudi Ismail yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan periode 2000–2001.

Penggodogan Masterplan
Berbagai upaya pun dilakukan orang nomor satu di Kota Depok ini, untuk membangkitkan kesadaran aparat, tentang pentingnya mengoptimalkan kualitas pelayanan, agar masyarakat puas. Jangan lupa, meski Depok sudah identik dengan kota jasa, khususnya sebagai Kota Pendidikan dengan mem-berikan pelayanan terhadap para mahasiswa UI, namun kota ini baru berdiri 1999. Sesuai dengan Undang Undang No. 15/1999 maka status Depok ketika itu menjadi Kotamadia Daerah Tingkat II Depok. Hari jadi Kota Depok pun ditetapkan pada tahun itu juga, yakni 27 April 1999.

Langkah awal, kata Nur Mahmudi Ismail, adalah komitmen. Setelah itu, bagaimana mempermudah komunikasi. Misalnya memperlancar hubungan komunikasi antar instansi dengan Local Area Network (LAN) di antara instansi. “Setelah itu bagaimana mensosialisasikan agar seluruh pegawai familiar dengan alat yang digunakan,” ujar salah-satu pendiri dan Presiden Partai Keadilan 1998-2000 ini.

Maka dirancanglah satu masterplan untuk pengembangan e-government di Kota Depok. Masterplan yang sedang di-godok ini intinya penyempurnakan program sebelumnya, tentunya dengan meng-optimalkan TI. Saat ini sudah ada PBB Online, tujuannya agar pendataan pajak PBB bisa semakin mendekati sempurna. Pemkot juga sudah merancang PAD Online dan membuat persiapan peta seluruh Depok. “Tujuannya untuk mengkomunikasi seluruh data, agar bisa dimanfaatkan untuk perencanaan yang lebih luas,” ujar Nur Mahmudi sambil menyebut beberapa instansi yang dalam waktu dekat, akan menyempurnakan masalah TI di instansinya. Sebut saja misalnya lingkungan Pekerjaan Umum (PU) yang sedang menyempurnakan TI-nya.

Khamami Herusantoso
Khamami Herusantoso

Masterplan yang sedang digodok ini dibawah kendali Kantor Arsip Perpus-takaan dan Telematika. Tak tanggung-tanggung, Nur Mahmudi langsung merekrut tenaga ahli dari BPPT untuk merancang TI yang disesuaikan dengan visi dan misi Kota Depok. Adalah Khamami Herusantoso, telecommunication and multimedia group BPPT yang didaulat merancang masterplan ini. “Masterplan atau rencana induk pengembangan atau pemanfaatan TI bagi Kota Depok sendiri saat ini baru pada tahap menyelesaikan survei potensi meliputi SDM, software, hardware, infrastruktur, anggaran dan lain sebagainya yang nantinya akan digunakan dalam peran-cangan masterplan ini,” ujar Khamami yang menyelesaikan S-2 Technical University of Delf di Belanda.

Menurut Khamami, tahapan selanjutnya adalah menilai kesiapan seluruh semua pihak dalam penerapan e-government, sehingga terbentuk suatu kondisi ideal dengan berbagai kendala dan solusi yang harus dihadapi. Sukses tidaknya suatu masterplan yang sudah disepakati juga tergantung pada banyak hal seperti SDM, anggaran, dukungan software, dan sebagainya.

Berapa total dana yang dibutuhkan bagi sebuah masterplan Kota Depok? Sayangnya, Khamami tak bersedia menjawab dengan pasti. “Kami belum membicarakan angka pastinya, karena ini menyangkut pendanaan secara umum. Saya ambil contoh bagi pengembangan ICT Pemkot Depok kami batasi anggaran Rp 5 miliar mulai dari pembelian software, hardware, dan sebagainya.” Intinya, kata Khamami, semuanya dioptimalkan sesuai tujuan, visi, dan misi Kota Depok. Intinya masterplan sebagai standardisari. “Jangan sampai sudah ada masterplan, namun pengembangan ICT tidak berjalan baik. Jadi e-announcement, e-procurement dan pemetaan digital harus berjalan dengan baik,” tandas pria yang merampungkan S-3 di Chiba University, Jepang, ini.

Melalui masterplan ini, diharapkan nantinya setiap dinas mampu mengolah data dengan murah namun menghasilkan sesuatu yang lebih besar mengingat semua sudah terorganisasi dengan baik dan mudah dikontrol. Melalui masterplan tersebut, Khamami mempunyai sejumlah masukan. Misalnya dengan memanfaatkan TI sesuai tahapannya. “Seperti sekarang ini saya lihat website yang ada masih dalam keadaan statis. Ke depan saya mengharapkan website lebih baik lagi. Karena sebetulnya kita bisa melakukan interaktif. Bahkan website bisa sebagai alat transaksi. Ini semua memudahkan pelayanan kepada masyarakat hingga ke tahap integrasi,” ujar pria yang sudah beberapa kali membuatkan masterplan untuk beberapa daerah lain seperti Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Jembrana Bali, dan Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat. Rencananya masteplan Kota Depok akan mulai dijalankan pada 2007 mendatang.

Selain pembuatan masterplan, masih ada program lain yang tengah dijalankan Nur Mahmudi, terkait Keppres tentang pengadaan barang dan jasa. Yakni melakukan e-annoucement untuk memperkokoh e-procurement. Tujuannya apa lagi kalau bukan untuk efisiensi dan penghematan tepat guna. Pengadaan barang dan jasa melalui suatu pengumuman dengan jasa media elektronik sebenarnya gagasan KPK, Bappenas, dan Menkominfo. Menurut Nur Mahmudi, pihaknya sangat senang sekali ketika KPK memberikan amanah, untuk memulai e-announcementguna memperkokoh e-procurement. Maka sejak April lalu, program pengadaan barang dan jasa ini sudah mulai dijalankan di Depok. “Alhamdulillah hasilnya lumayan. Proyek yang nilainya sekitar Rp 7 miliar, bisa kita dapatkan Rp 6 miliar. Artinya kita bisa hemat cukup besar,” ujarnya sumringah.

Meski masterplan belum rampung, bukan berarti penanganan ICT di Depok mandeg. Buktinya, sudah ada KPDE Depok. Institusi ini berasal dari Puslata yang dijalankan Provinsi. Ceritanya, sejak berdirinya Kota Depok pada 1999 sesuai UU No.15/1999, ketika itu belum ada yang mengurusi pengembangan TI. Di sini Puslata yang berperan. PDE sendiri baru berdiri pada 1 Februari 2005 dengan nama Kantor Perpustakaan, Arsip dan Telematika. Di sini hanya ada 3 jabatan fungsional yakni arsiptaris, pus-takawan, dan pranata komputer.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *