Majalah e-Indonesia

Majalah yang hadir guna memenuhi kebutuhan mereka yang ingin tahu banyak tentang dunia ICT

e-Government di Sumatera Barat

Belum Semua SKPD Ter-connecting

Provinsi Sumatera Barat baru memasuki tahap pertama e-government. Meski sejumlah rencana telah disiapkan, namun masih banyak hal yang harus dibenahi. Termasuk harus lebih memperkuat komitmen bahwa TI memang diperlukan dalam usaha provinsi ini membentuk good governance.

Kantor Gubernur Sumatera Barat

Saat ajang pemilihan gubernur Sumatera Barat 2005 lalu, good governance menjadi salah-satu poin penting yang diusung oleh Gamawan Fauzi, sebagai salah-satu calon. Bagi mantan Bupati Solok ini, pemerintahan yang baik dan bersih menjadi syarat terpenting dalam menjalankan roda pemerintahan. Wajar bila Gamawan berpendapat demikian. Setidaknya, saat memimpin Kabupaten Solok selama satu dekade (1995–2005), ia dikenal sebagai sosok yang konsisten menegakkan aturan. “Sejak 1995, saya sudah punya komitmen untuk menginginkan pemerintahan yang lebih baik,” tutur lulusan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang ini.
Gumawan Fauzi
Gubernur Sumatera Barat

Nah, begitu terpilih menjadi gubernur Sumbar (berduet dengan Marlis Rahman sebagai wakil gubernur) Gamawan menuangkan good governance sebagai salah-satu misi Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005–2010, yakni mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih. Dua misi yang lain adalah: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai tanggung jawab bernegara dan berbangsa serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Selanjutnya, penye-lenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih ditetapkan sebagai salah-satu agenda Pembangunan Daerah Tahun 2006–2010.

Kini, dua tahun sudah Gamawan memimpin Sumbar. Lantas sejauh mana pemerintahan yang baik dan bersih sudah terwujud? Untuk menjawabnya, sepertinya tak bisa dilepaskan dari sejauh mana pembangunan TI berderap di provinsi berpenduduk lebih kurang 4,5 juta jiwa ini. Setidaknya seperti kita ketahui, TI turut andil dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih di samping sejumlah faktor lain. Hal ini diakui oleh Kabag Telematika Biro Humas Pemprov Sumatera Barat Hendi Yulfian. “Dengan dukungan TI, bisa dilakukan kewajiban Pemda untuk memberikan informasi penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat, selain kepada Dewan dan Presiden melalui Mendagri.”

Pembangunan Jaringan
Secara struktur, pembangunan TI di Provinsi Sumatera Barat ditangani oleh Biro Humas di bawah Sekretariat Daerah (Sekda). Awalnya sebelum 2001, pembangunan TI ditangani oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) yang berbentuk SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Menginjak 2001, meski tetap dikomandani eselon III, KPDE beralih struktur di bawah biro Humas tepatnya bagian telematika. Sedikit gambaran, bagian telematika membawahkan subbag piranti informasi, sub perangkat keras, subbag jaringan, dan subag sistem informasi manajemen. Menurut Fachril Murad, kepala Biro Humas Pemprov Sumbar, perampingan organisasi menjadi alasan perubahan struktur. “Langkah ini sesuai Perda,” ujarnya. Hanya saja, soal kedudukan eselon III, diakui Yulfian, kadang membuat koordinasi tak bisa berjalan mulus mengingat yang diajak berkoodinasi adalah eselon II. “Sebetulnya tidak jadi soal tapi faktanya masih ada penjabat yang melihat dari jabatan eselonnya bukan dari sisi fungsional,” ujar pria yang menduduki jabatan Kabag Sistem Informasi terhitung Juli 2006 ini.

Jaringan dan Back Office
Meski tergolong provinsi yang cukup maju, jangan dibayangkan bahwa e-government di Sumbar telah berjalan dengan baik. Sebaliknya, TI belum banyak digunakan untuk mendukung kinerja Pemprov. “ICT memang sangat diperlukan dalam mencapai tujuan kami membentuk pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk itu kami akan terus berbenah,” kata Yohannes Dahlan, Sekda Provinsi Sumatera Barat, ketika diminta tanggapannya soal pembangunan TI di daerahnya. Yohannes mengatakan bahwa pembangunan TI di daerahnya dilakukan secara bertahap, sesuai skala prioritas. “Kami sudah membangun beberapa aplikasi, tapi sekali lagi semua kami lakukan secara bertahap,” tambah Yohannes lagi.

Salah satu kegiatan sosialisasi
e-government di Provinsi Sumatera Barat

“Kalau tahapan e-government ada empat, kami baru pada tahap pertama,” tambah Hendi Yulfian, seakan memperkuat apa yang telah diungkapkan Yohannes. Sebagai gambaran, untuk jaringan saja belum semua unit kerja ter-connecting dalam intranet. Dari 32 SKPD, baru enam SKPD yang ter-connecting. Yakni Badan Peren-canaan Pembangunanan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Per-tanian, Dinas Perkebunan, dan DPRD. Conneting dilakukan pada 2001 lalu.

Masih banyaknya SKPD yang belum ter-conneting, menurut Fachril lantaran keterbasan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “PAD kami sekitar 16 triliun rupiah, jadi kami harus membagi ke berbagai pos,” ia menjelaskan. Dana pula yang menjadi alasan mengapa TI di provinsi ini belum berkembang. Selain itu, pembangunan TI menjadi kewenangan masing-masing SKPD. Pertimbangannya, lanjut Fachril, masing-masing SKPD lebih mengetahui kebutuhannya. “Kalau pembangunan jaringan di-handle biro Humas dan kami sudah membangun jaringan tapi fakta mereka tidak butuh, kan sayang jadinya.” Hanya saja, hingga kini, belum ada tanda-tanda penambahan SKPD yang akan membangun jaringan. Padahal tahun lalu, bagian telematika sudah mengirimkan surat. Isinya, menghimbau agar SKPD yang belum membangun jaringan, untuk segera merealisasikannya. “Tapi sampai saat ini, ya itu tadi belum ada respon,” ujar Yulfian. Padahal pembangunan infrastruktur jaringan menurut Yulfian hanya menyedot dana sekitar Rp 25 juta.

Bagaimana dengan back office? Belum lama ini, Pemprov membangun Sistem Informasi Manajemen Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Aplikasi ini bertujuan mengatur sekaligus mengetahui tujuan para pejabat melakukan perjalanan dinas baik dalam maupun luar provinsi. Semua aktivitas perjalanan akan terekam dalam sebuah database. Dengan sistem ini, siapa yang bepergian diketahui dengan jelas tujuannya. “Pemprov juga bisa mengevaluasi sejauh mana efektivitas dari sebuah perjalanan dinas. Misal ada enggak manfaatnya, feedback-nya apa. Misal koordinasi melulu tapi tidak ada feedback-nya,” kata Yulfian.

Selain itu, tidak ada data ganda. Maklum adakalanya, SPPD direkayasa dan celakanya kadang tidak memperhatikan tanggal. Artinya pada saat yang sama, satu orang bisa bepergian ke dua tempat yang berbeda. “Jelas ini tidak mungkin sehingga semuanya harus dikembalikan pada prosedur dan aturan yang benar,” tukas Yulfian. Aplikasi lain yang saat ini sedang dibangun adalah Sistem Informasi Penelusuran Surat (mail tracking). Hanya saja, Yulfian memberi catatan, “Meski aplikasi sudah ada, namun belum bisa diimplementasikan. Pasalnya, Pemprov masih harus mempersiapkan faktor non teknis, yaitu siapa penanggung jawabnya. “Karena tidak mungkin yang berkaitan dengan TI menjadi tanggung jawab bagian telematika,” ujarnya memberi alasan. Rencananya, persiapan non teknis bakal dirampungkan tahun ini. Back office lainnya yang disiapkan adalah aplikasi foto yang digunakan untuk mengatur database.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *