Majalah e-Indonesia

Majalah yang hadir guna memenuhi kebutuhan mereka yang ingin tahu banyak tentang dunia ICT

E-GOVERNMENT DI KAB. PONOROGO

Pengembangan e-government di Kabupaten yang dikenal dengan reognya itu, masih ditangani oleh Infokom yang berinduk ke Bappeda. Dirasa perlu untuk membuat lem-baga khusus yang menangani TI. Pekerjaan rumah lain juga menanti mulai dari pem-benahan infrastruktur, SDM, hingga anggaran.

e government kabupaten ponorogo

Dalam suatu kesempatan, di Yogyakarta, digelar seminar seputar teknologi informasi (TI). Seminar yang dihadiri oleh kalangan pemerintah daerah itu, menghadirkan Roy Suryo sebagai salah-satu pembicara. Kesempatan itu, tidak disia-siakan oleh sejumlah peserta untuk menimba ilmu dari pakar telematika tersebut. Malah salah-satu peserta terlihat menggebu melontarkan satu pertanyaan. “Mengapa pakar TI di Indonesia selalu memasang tarif tinggi saat menerapkan ilmu mereka,” tanyanya, seakan mengugat. Yang dimaksud penanya, tak lain tarif yang dipatok untuk proyek TI. Misalnya untuk membuat website bisa menelan biaya ratusan juta bahkan ada yang miliaran. Faktanya, biayanya pembuatan website cukup Rp 5 juta hingga Rp 10 juta. “Pakar TI itu ibarat penipu yang memakan mangsanya,” tukas salah seorang peserta yang langsung diamini peserta lainnya.

Kepala Infokom Kabupaten Ponorogo Najib Susilo yang juga hadir dalam seminar tersebut, turut mengamini pernyataan dari peserta tersebut. Ia tidak menampik bahwa harga yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga terkait pekerjaan TI terbilang cukup mahal. Ia berpendapat, yang berlaku adalah hukum rimba. “Yang pinter memakan yang bodoh,” kritiknya. Najib pun me-nyayangkan sikap vendor yang jual mahal. Apa pasal? “Kondisi ini akan menghambat sosialisasi penerapan e-government dan membuat orang mandeg berteknologi.” Ditambahkan pria kelahiran Pacitan, 17 Oktober 1962 itu, “Jika hal ini masih terjadi, maka TI tidak akan berkembang di daerah.” Belajar dari pengalaman tersebut, sebagai orang yang diberi amanah untuk membawahkan Kantor Infokom Kabupaten Ponorogo, Najib selalu meminta kepada semua pihak yang terkait dengan implementasi TI di Ponorogo itu, agar transparan dalam masalah dana dan pembiayaan pem-bangunan TI.

Back Office dan Front Office

Transparansi menjadi pijakan kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Timur ini, dalam meng-aplikasikan e-government. Adapun embrio e-government di kabupaten yang terkenal dengan reognya ini ditoreh sejak 2001. Saat itu, Pemda mengandeng BPPT (Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi). Kabupaten ini mendapat bantuan berupa software maupun hardware. Selain itu, BPPT juga menggelar pelatihan SDM (Sumber Daya Manusia) di bidang TI hingga tingkat kecamatan. Sejalan dengan itu, Pemkab membangun basis Information and Communication Technology (ICT) dengan membuat website www.ponorogo.go.id, selain juga membentuk jaringan LAN (Local Area Network).

Meski e-goverment telah digulirkan di Ponorogo sejak lima tahun lalu, toh pengembangan TI tidak seperti deret ukur. Yang jadi kendala, “Selain masalah infrastruktur dan SDM, mandegnya per-kembangan TI juga karena penentu kebijakan belum memprioritaskan TI sebagai sarana penunjang kelancaran kerja,” ungkap Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo, Subakir, apa adanya. Praktis, masih menurutnya, implementasi e-government di Ponorogo masih bersifat parsial. “Karena belum ada political will untuk komit melakukan implementasi yang terintegrasi.”

——————————————————————————————————————–

Muhadi Suyono
Muhadi Suyono (Bupati Ponorogo)

Masyarakat Masih Perlu Waktu

Sebagai seorang “nakhkoda” sebuah wilayah tingkat II, Bupati Ponorogo, Muhadi Suyono paham betul, bahwa TI harus diberi tempat. Artinya, TI harus dikembangkan untuk mendukung jalannya roda pemerintahan. “Semua pekerjaan di pemerintahan bisa berjalan dengan cepat, efisien, dan efektif dengan bantuan TI.” Hanya saja, pemahaman akan pentingnya TI, tidak bisa serta merta diwujudkan di Ponorogo. Apa pasalnya?

Berbagai hal masih menjadi kendala. Ia menuturkan, masih ada bidang lain yang dirasa lebih penting untuk ditangani yakni pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Alhasil, anggaran untuk menyokong TI masih jauh panggang dari api dari panggang. Setali tiga uang, kondisi SDM, infrastruktur juga terbilang minim. Belum lagi, kesiapan masyarakat untuk menggunakan TI, menurut Muhadi juga harus diperhatikan. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana policy dari orang nomor satu di kabupaten ini, Ardi Winangun dari e-Indonesia, menemuinya di ruang kerjanya belum lama ini. Berikut nukilan wawancaranya.

Kalau boleh tahu, bagaimana pandangan Anda terhadap TI?

Saya paham dengan menggunakan TI, semua pekerjaan di pemerintahan bisa berjalan dengan cepat, efisien, dan efektif. Namanya juga alat canggih, sudah barang tentu akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tapi toh kita tidak bisa menutup mata terhadap per-kem-bangan di masyarakat, apalagi seperti Kabupaten Ponorogo.

Maksudnya?
Begini, saya misalkan Pemda memformat e-government dengan cepat maka masyarakat belum tentu bisa merespon dengan baik. Ambil contoh pelayanan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan dukungan TI. Meski canggih, nyatanya masyarakat masih ada yang canggung. Hanya lapisan tertentu yang sudah bisa bersosialisasi dan memanfaatkan layanan canggih ini. Artinya apa? Masyarakat masih perlu waktu untuk mengenal dan beradaptasi dengan TI. Tapi jangan diartikan bahwa kami tidak mau mengembangkan TI. Bagaimana pun TI sudah merupakan tuntutan zaman. Pada waktunya nanti, kita akan kembangkan terus apa yang kita punya. Mudah-mudahan dari beberapa langkah yang sudah kita lakukan akan menuju sesuai dengan yang kita harapkan.

Bagaimana perkembangan e-government di Kabupaten yang Anda pimpin?

Pengembangan e-government di Ponorogo baru pada tahap awal. Ini terjadi karena SDM TI kami masih terbatas baik itu dari unsur pemerintah maupun masyarakat. Di masyarakat misalnya, mereka yang sudah mampu menggunakan fasilitas TI masih terbatas. Demikian juga di lingkungan pemerintah. Selain fasilitas untuk mendukung implementasi TI, dalam hal ini infrastruktur TI, juga masih terbatas.

Layanan di masyarakat sendiri yang sudah didukung TI apa saja?

Sebagian pekerjaan terkait dengan birokrasi sudah menggunakan TI. Tetapi hubungan komunikasi antara Pemda dengan masyarakat belum banyak menggunakan TI. Artinya masyarakatnya belum bisa mengakses keperluannya lewat TI. Pelayanan yang kami gelar secara elektronis juga belum banyak.

——————————————————————————————————————–

Menyatukan TI yang Mandiri di Gontor

Sebagai pondok pesantren papan atas, Gontor telah menggunakan TI dalam bentuk website, pendataan santri, dan keuangan. Semua dilakukan secara mandiri tanpa campur tangan pihak luar. Selain dikenal dengan kesenian reognya, Ponorogo juga dikenal sebagai kota santri, karena banyaknya pondok pesantren yang ada di kabupaten ini. Salah-satunya adalah pondok pesantren Gontor yang memiliki ribuan santri dan alumni.

Perkembangan zaman membuat pondok pesantren yang sudah punya nama itu, dengan cepat melirik teknologi informasi (TI). Salah-satunya, pondok pesantren ini telah memiliki website dengan alamat www.gontor.or.id. Saat ini website Gontor menjadi rujukan berita. Dinamika di pondok, bisa diakses dengan cepat oleh santri dan para orangtua santri. Selain website, penggunaan TI di pondok pesantren juga diterapkan di bagian pendataan santri dan keuangan. Pengelolaan TI pun dilakukan secara mandiri. Artinya, semua dikelola secara mandiri oleh para santri tanpa merekrut tenaga profesional dari luar.

Menurut staf pengelola website Gontor, Adi Tiar Winanto, ketika pertama kali meluncurkan website, mereka memakai server Telkom dengan space hanya 15 mega. Namun karena animo santri terhadap pelatihan komputer cukup tinggi, pengelola akhirnya meng-upgrade data dengan mengubah space lebih besar. “Saat ini website kita menggunakan 2 Giga, sehingga penggunaannya juga lebih baik,” terang Adi. Dalam hitungan 4 bulan saja, sudah tercatat 15 ribuan pengunjung website. “Rata-rata sehari diakses oleh 50 pengunjung,” ujar Adi.

TI sendiri sebenarnya tidak menjadi mata pelajaran pokok yang wajib diikuti para santri yang menimba ilmu di pondok pesantren Gontor. Pelajaran komputer hanya diberikan untuk mengem-bangkan minat dan bakat para santri. Namun setiap kursus windows dan internet yang digelar oleh pengelola website, animo santri cukup tinggi. “Karena animo para santri yang ingin ikut acara besar, maka kami kewalahan juga,” kata Adi. Soalnya, jumlah santri dengan jumlah komputer tidak sebanding. Saat ini jumlah santri di pondok pesantren Gontor mencapai 4.500 orang, sementara jumlah komputer hanya 90 buah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *