Majalah e-Indonesia

Majalah yang hadir guna memenuhi kebutuhan mereka yang ingin tahu banyak tentang dunia ICT

e-GOVERNMENT DI KABUPATEN JEMBRANA

Menjadikan TI Sebagai Problem Solving

Jembrana menjadi role model bagi daerah lain di Indonesia. Kabupaten ini menunjukkan rapor cemerlang dalam pembangunan termasuk pelayanan umum. Menariknya, peran TI cukup besar untuk menuntaskan permasalahan di Jembrana sekaligus mensejahterakan warga Bumi Makepung.

Menerima tamu acapkali mewarnai agenda Bupati Jembrana I Gede Winasa. Bisa jadi, dalam satu bulan ia menerima kunjungan sejumlah tamu baik dari depar-temen, provinsi, hingga Pemda tingkat II. Yang beran-jangsana mulai menteri, gubernur, bupati, hingga kepala dinas. Tak kurang, selama Jembrana di bawah kepemim-pinan Winasa –begitu panggilan pria yang memiliki gelar profesor dan dokter gigi ini– sudah lebih 400 tamu dari berbagai instansi bertandang ke Jembrana. Tujuannya serupa. Mereka ingin melihat dari dekat keberhasilan yang dicapai kabupaten yang terletak di ujung barat provinsi Bali ini.

Iya, sejak Winasa didaulat menjabat sebagai Bupati Jembrana pada 2000, setapak demi setapak, Jembrana mulai bergeliat. Bila dievaluasi, rapornya selama lima tahun belakangan ini boleh dibilang cemerlang. Ambil contoh APBD dan PAD. Tahun 2000, APBD Jembrana tercatat Rp 66,9 miliar, sementara PAD Rp 2,5 miliar Tahun 2002, APBD kabupaten dengan luas 841,80 Km2 menoreh angka Rp 171,7 miliar sedangkan PAD Rp 11,5 miliar. Tiga tahun berikutnya, tepatnya 2005, APBD meroket menjadi Rp 234,9 miliar dan PAD Rp 10,4 miliar. Kini? APBD Jembrana sudah menyentuh angka Rp 339.3 miliar, sedangkan PAD Rp 11,2 miliar.

Gebrakan lain yang patut disorot dari Bumi Makepung adalah pembebasan siswa sekolah negeri dari biaya SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dari tingkat SD hingga SMU atau sederajat. Selain itu, siswa dibantu dengan buku paket pelajaran. Untuk sekolah swasta, dilakukan hal serupa. Setidaknya, Pemkab menyediakan bantuan berupa beasiswa bagi sejumlah siswa berpres-tasi. Terobosan lain adalah masyarakat dibebaskan dari biaya pelayanan dasar seperti biaya rawat jalan ke puskesmas atau rumah sakit. Biaya kesehatan baru dipunggut ketika penderita harus rawat inap. Hanya saja, tetap ada pengecualian pelayanan bagi warga yang memang berasal dari keluarga miskin.

Fasilitas gratis lain dinikmati oleh petani. Sebagai daerah yang mengandalkan pendapatan dari sektor pertanian, peternakan dan perikanan, para petani sawah dibebaskan dari kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas lahan usaha miliknya. Pendeknya, Pemkab mengusung kebijakan yang benar-benar mensejahterakan rakyat. Padahal, kabupaten ini memiliki PAD yang terbatas. Di sinilah kepiawaian Winasa yang didukung jajaran Pemda, sehingga mampu menciptakan kesejah-teraan bagi penduduk yang berjumlah 258.078 jiwa (data 2005) ini.

TI untuk Kesehatan dan Pendidikan

Dalam mendukung keberhasilan pembangunan di Jembrana, andil TI cukup besar. TI digunakan sebagai tools untuk melakukan efisiensi. Seperti dituturkan Winasa, “Implementasi TI membawa manfaat dalam hal efisiensi,” tegasnya. Di sini, TI melalui e-government dimasukkan dalam Kebi-jakan Umum Pembangunan di Kabupaten Jembrana. Praktis, TI digunakan untuk mendukung kinerja PNS guna terselenggaranya pelayanan publik yang efisien dan transparan.

Sebagai gambaran, TI digunakan untuk mendukung pemberian fasilitas layanan kesehatan gratis. JKJ (Jaminan Kesehatan Jembrana) selaku pihak yang diberi tugas menangani asuransi kesehatan warga, sudah online dengan 4 Puskesmas yang tersebar di tiga kecamatan. “Satu kecamatan belum bisa on-line karena terbentur kendala jaringan,” tutur Anak Agung Gede Widia Tenaya, yang bertindak sebagai direktur Jaminan Sosial Daerah Jembrana. Kini, JKJ tengah merancang sistem online dengan rumah sakit dan semua pemberi layanan kesehatan swasta. “Langkah ini untuk mendukung standardisasi terapi dan tindakan yang sudah kami terapkan,” begitu penuturan lulusan teknik industri ini.

Untuk diketahui, terkait dengan pemberian layanan kesehatan dasar gratis, JKJ mempunyai batasan penyakit dan pemberian obat kepada warga. Ada 92 jenis penyakit yang masuk dalam cakupan layanan kesehatan gratis. Setiap penyakit sudah ditentukan jenis obat berikut batasan pemakaian. Selanjutnya, dokter yang terikat kontrak dengan JKJ mengacu pada aturan tersebut. Hingga kini, tercatat 69 dokter umum, 9 dokter gigi, serta 121 bidan bekerja sama dengan JKJ.

kabupaten jembrana
https://jembranakab.go.id

Nah selama ini, verifikasi terapi dilakukan secara manual oleh petugas medis. Selanjutnya database dari proses manual, diberikan oleh dokter maupun bidan kepada JKJ menggunakan disket. “Adanya sistem online, membuat verifikasi secara manual akan diminimalkan,” tukas Widia. Adapun cara kerjanya, begitu data pasien masuk, selanjutnya didiagnosa jenis penyakit, lalu diberi obat. Bila apa yang dilakukan tidak sesuai dengan standar-disasi yang ada, maka secara otomatis akan ditolak oleh sistem.

Bila sistem ini sudah diterapkan secara menyeluruh, praktis para dokter yang terikat kontrak dengan JKJ harus memiliki komputer dan line telepon. Menurut Widia, bupati sempat menyinggung bahwa dokter yang tidak mau online, jangan diperpanjang kontraknya. “Kalau sangat mendesak sehingga belum bisa online, maka dibuat surat komitmen maksimal satu bulan harus sudah bisa online,” ia menjelaskan. Diakui pria kelahiran 15 April 1973 ini, untuk menerapkan sistem online antara JKJ dengan semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan memang masih terbentur jaringan. Soalnya, sebagian wilayah di Jembrana belum terjamah akses telepon. Alhasil, meski semua dokter sudah memiliki komputer, toh mereka belum bisa online. “Makanya program ini merupakan peluang bisnis bagi provider telekomunikasi.”

Setali tiga uang, penggunaan TI untuk menyokong dunia pendidikan di Jembrana, digunakan dari tingkat SD hingga SMU atau sederajat. Komputer telah digunakan untuk mendukung proses belajar, dari tingkat SD hingga SMA sederajat. Sejumlah sekolah telah didukung oleh laboratorium komputer. Peran TI pada dunia pendidikan, tak lepas dari pengembangan model pola pendidikan yang diterapkan di kabupaten yang terdiri dari 42 desa dan 9 kelurahan ini. Ceritanya, Jembrana hendak membangun SDM yang menguasai iptek, berbudi pekerti dan berwawasan luas. Konsepnya mengadopsi pola pendidikan SMU Taruna Nusantara, pesantren, dan pola pendidikan di Jepang. Di sini, jam sekolah lebih panjang, mulai pukul 07.30 – 16.00 WIB.

Perizinan yang Praktis

Efisiensi juga dilakukan dalam bidang pelayanan. Tidak ada birokrasi panjang, apalagi ribet. Pengurusan perizinan ditangani oleh Dinas Inkomyanum&hub (Informasi, Komunikasi, Layanan Umum dan Perhubungan). Detailnya, instansi ini membawahkan urusan informasi dan komunikasi, pelayanan umum, perhubungan dan data. Integrasi 4 bidang tadi, adalah hasil perampingan struktur di pemerintahan. Mulanya, Kantor Perhubungan dan Kantor Infokom dipisah. “Mengingat kelompoknya sama yakni pelayanan umum maka kami satukan,” jelas Winasa. Tugas pokok dinas ini adalah memfasilitasi serta memberikan pelayanan sarana dan prasarana publik, fisik, dan non fisik.
Saat ini, jumlah total perizinan ada 57 jenis, terbagi dalam pelayanan perizinan 50 jenis, pelayanan akta catatan sipil, dan dua lainnya pelayanan bidang kependudukan. Model pelayanan menggunakan sistem satu loket. “Terdapat petugas front office dan back office,” terang I Dewa Putu Tilem, kepala Dinas Inkomyanum&hub. Nah, petugas fronf office akan melakukan verifikasi kelengkapan perizinan yang diajukan oleh pemohon.

Untuk mensosialisasikan informasi persyaratan perizinan, di lokasi pelayanan, tersedia touch screen. Melalui touch screen, sebelum mengajukan berkas, pemohon bisa mendapatkan informasi mengenai perizinan berikut persyaratan. Rencananya, touch screen akan ditempatkan di tiap kecamatan.
Bila persyaratan sudah lengkap, pemohon tinggal memasukkan berkas ke dalam boks. “Mereka tinggal menekan tombol, dan boks pun akan terbuka, lalu berkas dimasukkan. Selanjutnya menekan tombol lagi untuk menutup boks,” jelas Tilem. Dengan cara seperti itu, lanjut Tilem, tidak ada kontak langsung antara pemohon dengan petugas yang mengurus perizinan.

Touch screen untuk mendapatkan informasi mengenai perizinan.

Secara back office, SDM yang menangani perizinan berasal dari sejumlah unit kerja yang menggelar per-izinan. Mereka ditempatkan dalam satu ruangan. Petu-gas pelayanan tidak mengenakan seragam PNS. Mereka menggunakan seragam dengan atasan berwarna hijau muda dan memakai dasi untuk laki-laki. “Biar kesannya lebih profesional, selain cara kerja mereka juga dituntut profesional,” terang Tilem, yang belum sebulan men-dapat amanah menjabat sebagai kepala Inkomya-num&hub. Saat ini, Dinas Inkomyanum&hub saat ini tengah mengajukan ISO untuk unit perizinan dan pela-yanan, yang akan membuktikan pelayanan mereka benar-benar prima.

Bagaimana dengan lama waktu proses perizinan? “Kami sudah memiliki batasan waktu penyelesaian sesuai jenis perizinan,” tutur Kasi Pelayanan Perizinan Ni Putu Oka Nadiani. Bila perizinan membutuhkan pengecekan ke lapangan, maka lama proses perizinan adalah 14 hari. Untuk KTP, lama proses tak lebih dari satu hari. “Lama perizinan kami perhatikan betul,” tandasnya.

Sebagai gambaran, dari Januari hingga Juli, unit pelayanan menuntaskan 1.736 perizinan. Sementara khusus Juli 2006, unit pelayanan umum merampungkan 345 perizinan. Bagaimana dengan pendapatan dari unit ini? Sepanjang Januari hingga Juli, didapat dana sebesar Rp 864,3 juta. Khusus Juli saja, unit pelayanan perizinan memperoleh pendapatan sebesar Rp 84 juta. Ditambahkan Nadiani, unit pelayanan perizinan pada tahun ini, mentargetkan pendapatan sebesar Rp 370 juta. “Nyatanya, di pertengahan tahun, kami sudah memperoleh pendapatan lebih dari dua kali lipat dari target,” tuturnya sumringah. Meski demikian, lanjut Nadiani, unit yang dipimpinya tetap akan bekerja maksimal…..

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *