Majalah e-Indonesia

Majalah yang hadir guna memenuhi kebutuhan mereka yang ingin tahu banyak tentang dunia ICT

Dana Kampanye Satu Pintu, Mungkinkah??

Tinggal dua tahun lagi kita akan mengadakan Pemilu. Sudah siapkah kita? Bagaimana dengan masalah dana kampanye yang setiap saat bisa menjadi bumerang sah tidaknya pesta akbar tersebut? Solusi Dana Kampanye Satu Pintu bisa membuat dana yang masuk transparan dan terjamin akuntabilitasnya. Peran SMS pun bisa dimaksimalkan.

Kampanye Capres-Cawapres SBY-JK,
pada putaran terakhir kampanye di Jakarta,
27 Juni 2004.

2009. Angka ini barangkali tidak memiliki makna apa pun untuk sebagian orang. Dibaca sebagai tahun pun, mungkin juga tak berarti apa-apa. Tapi nanti dulu, jangan salah, angka itu sangat berarti untuk rekan-rekan politisi kita di tanah air. Kenapa? Karena angka itulah yang nantinya akan membawa ke mana nasib mereka akan ditentukan. Ya, kalau dibaca sebagai tahun, angka itu adalah tahun ketika Indonesia akan mengadakan Pemilihan Umum untuk kesekian kalinya. Dan angka itu juga sangat berarti bagi presiden kita sekarang, karena akan menen-tukan apakah ia masih akan dipercaya rakyat untuk mengelola negeri yang tengah porak poranda ini, atau dengan senang hati menyerahkan kekua-saannya kepada orang lain, termasuk kepada lawan politiknya sekalipun.

Situasi yang terjadi saat ini pun sudah mulai terasa memanas. Beberapa partai politik sudah mulai memunculkan calon presidennya, sementara ada pula yang masih malu-malu, atau meminjam bahasa kerennya mereka masih wait and see. Presiden SBY dan wakilnya JK melihat gejolak tersebut, tak urung ikut tergoda untuk berkomentar. “Kami masih akan menyelesaikan tugas yang sedang diemban dengan tuntas, kami baru akan memikirkan soal pencalonan sebagai presiden 3 bulan sebelum Pemilu,” komentar mereka.

Tapi begitulah, waktu yang tersisa untuk menghadapi Pemilu 2009 tinggal 2 tahun lagi. Dalam waktu yang tersisa sedikit itu, berbagai pihak yang terlibat dalam persiapan Pemilu hendaknya sudah merencanakan dengan teliti dan runut apa saja yang akan dilakukan dalam pesta rakyat lima tahunan sekali itu. Apalagi bulan lalu anggota KPU telah dilantik oleh Presiden. Lantas sudah siapkah kita menghadapinya?

Soal Dana Kampanye
Salah-satu masalah penting yang harus dibereskan segera menjelang Pemilu 2009 adalah soal dana kampanye. Pada Pemilu 2004 lalu, masalah dana kampanye ini sempat membuat heboh, bahkan sempat mengemukakan wacana ketidaksahan pemerintahan yang berkuasa sekarang. Ini semua bermula dari terkuaknya kasus penyalahgunaan dana non bujeter yang ada di Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) semasa menterinya dijabat oleh Rokhmin Dahuri. Rokhmin yang diseret KPK ke pengadilan, dalam pengakuannya telah membagi-bagikan sejumlah uang ke berbagai pihak, terutama pihak-pihak yang terkait dengan tim sukses pemilihan calon presiden/wakil presiden pada Pemilu 2004. Suasana semakin hangat ketika tanpa diduga banyak orang, Amien Rais yang namanya ikut disebut Rokhmin sebagai penerima uang, mengakui hal tersebut. Amien malah minta kepada rekan-rekannya sesama calon presiden ketika Pemilu 2004, untuk terbuka dan jujur mengakui tentang uang tersebut.

Tentu saja pengakuan Amien membuat geger republik ini. Bak bola salju liar yang menggelinding, banyak pihak yang ikut memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memancing di air keruh. Wacana bahwa pemerintahan yang ada sekarang terancam didiskualifikasi pun menyeruak ke permukaan. Ini bisa dimaklumi, karena aturan main tentang masalah dana kampanye sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Jadi kalau benar SBY/JK menerima aliran dana dari DKP ketika kampanye pemilihan presiden dan calon presiden pada Pemilu 2004 lalu, tentu saja keabsahan kekuasaan mereka sekarang patut dipertanyakan.

Bukan hanya itu, baik pemberi maupun penerima dana kampanye yang berasal dari anggaran pemerintah dapat dikenakan sanksi pidana. Ini sesuai dengan Pasal 70 Ayat 5 RUU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan bahwa sanksi pidana penjara dikenakan bagi orang yang menyumbangkan atau memberikan dana yang berasal dari anggaran pemerintah, BUMN, BUMD, pemerintah desa, atau badan usaha milik desa.

Sementara itu Pasal 221 menyebutkan bahwa pelaksanaan kampanye yang terbukti menerima sumbangan dan/atau bantuan dari anggaran pemerintah, BUMN, BUMD, pemerintah desa, atau badan usaha miik desa, penyumbang yang tidak jelas identitasnya, negara asing, LSM asing, lembaga swasta asing dan warga negara asing, dipidana paling lama satu tahun atau paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit Rp 600 juta atau paling banyak Rp 3 miliar.

Dana Kampanye Satu Pintu
Untunglah kisruh tersebut kini sudah mereda, terutama setelah SBY membuat pernyataan bahwa ia tidak menerima aliran dana DKP seperti yang dituduhkan. Tapi bagaimana agar kejadian tersebut tidak terulang lagi?

Pelantikan Anggota KPU
oleh Presiden SBY pada tahun 2007.

Syamsuddin Haris, seorang peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), mengusulkan dalam pem-bentukan undang-undang agar lebih tegas mencantumkan sanksi pidana dan sanksi politik terhadap partai politik maupun calon presiden dan wakil presiden yang melanggar aturan tentang dana kampanye. “Hal ini perlu dilakukan agar kasus seperti dugaan aliran dana kampanye dari DKP kepada tim sukses calon presiden/walil presiden tidak ter-ulang lagi,” katanya.

Lebih lanjut Syamsuddin menegaskan bahwa ada tiga bentuk sanksi yang mesti muncul dalam aturan tersebut, yakni sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi politik. Sanksi politik tentu saja yang terberat, karena peserta yang terlibat tidak diperbolehkan ikut dalam Pemilu berikutnya. Di atas semua itu, poin yang sangat penting untuk diperhatikan adalah mekanisme akuntabilitas dan audit yang harus diperketat dibandingkan dengan yang diatur dalam UU Pemilu yang lama. “Apalagi berdasarkan temuan ICW dan Panwaslu, ternyata pada Pemilu 2004 yang lalu banyak sekali dana kampanye dengan identitas palsu,” tegas Syamsuddin.

Melihat situasi tersebut, kini sudah saatnya kita memanfaatkan sistem satu pintu dalam pengelolaan dana kampanye ini. Sistem yang dikenal di Pemerintahan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada warganya itu bisa kita pakai agar dana kampanye yang masuk dapat terjamin akuntabilitasnya dan mudah dalam mengauditnya.

Untuk melaksanakan dana kampanye satu pintu, KPU atau Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilihan Umum) harus membuat aturan agar dana kampanye setiap calon presiden dan wakil presiden dimasukkan lewat satu rekening. Semua transaksi tidak dibenarkan dalam bentuk tunai dan traveller check. Selain itu, setiap penyumbang diharuskan memasukkan data seperti nama penyumbang (orang/badan), alamat lengkap, pekerjaan (orang)/jenis usaha (perusahaan), dan serta tak lupa harus menyertakan juga sebuah pasphoto (orang)/akte notaris (perusahaan/yayasan) yang menyebutkan nama-nama pemilik dan komisaris perusahaan.

Data tersebut diperlukan karena daftar penyumbang akan di-publish oleh KPU/Panwaslu dalam sebuah data center yang setiap saat dapat dilihat dan diakses oleh masyarakat. Data center tentu saja akan dibuatkan situsnya sehingga dapat setiap saat diakses juga oleh masyarakat lewat internet.

Dengan adanya sistem seperti disebutkan di atas, membuat penggalangan dana kampanye untuk pe-milihan calon presiden/wakil presiden transparan. Seluruh penyumbang dana akan terdata dengan jelas indentitasnya.

Apa yang diusulkan di atas diilhami dari penye-lenggaraan e-procurement yang diadakan di Direk-torat Tata Ruang Departemen Pekerjaan Umum. Ketika direktorat ini masih dikepalai oleh Junius Hutabarat (2004), penyelenggaraan lelang tender di sana – yang dikenal sebagai ladang basah – bisa menekan jumlah peserta tender hingga lebih dari separonya.

Untuk mengatasi begitu banyaknya peserta tender fiktif, Junius dengan jeli menerapkan aturan bahwa semua identitas peserta tender harus dipublikasikan lewat website mereka. Di dalam web dengan jelas terpampang, data peserta tender lengkap dengan foto mereka. Apa yang terjadi? Begitu banyak respon yang masuk, yang meragukan identitas peserta tender. Ternyata banyak yang ikut tender hanya pinjam nama, dan dengan seketika dapat dikenali masyarakat bahwa si Badu ternyata hanyalah seorang guru sekolah dasar. Dan ketika diusut lebih jauh, banyak juga yang ikut tender ternyata karyawan PU sendiri. Yang jelas, profesi mereka bukanlah dari kalangan konsultan yang semestinya layak mengerjakan suatu proyek. Hasil diterapkan sistem tersebut luar biasa. Dari 800 peserta tender, yang benar-benar konsultan asli ternyata hanya sekitar 200 saja.

Peran SMS
Sebetulnya sistem yang diterapkan di atas, bukan hanya membuat pengelolaan dana menjadi transparan tetapi juga dapat dikontrol masyarakat. Penyumbang fiktif dapat dicegah. Apalagi jika masyarakat dikutsertakan secara aktif dalam mengontrol keabsahan para penyumbang. Salah-satu perangkat yang digunakan untuk mengontrol tersebut adalah dengan menggunakan SMS (Short Message Service).

Seperti disebutkan di atas, data penyumbang di-publish di situs web dan dapat diakses setiap saat. Nah lewat situs tersebut masyarakat dapat meneliti data yang tertera. Masyarakat bisa menjadi saksi apakah benar Ali, misalnya, punya kemampuan menyumbang sebesar angka yang tertera. Mereka bisa mengirim SMS ke Panwaslu untuk memberitahukan kalau menemukan nama dan foto serta alamat yang tertera tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka lihat. Sehingga kekhawatiran mengenai penyumbang fiktif dapat dihindari.

Untuk lebih memacu partisipasi masyarakat, pihak KPU/Panwaslu dapat bekerja sama dengan pengelola SMS Center yang marak belakangan ini. Jelas bagi para pengelola SMS Center, ini merupakan ladang bisnis yang cukup menguntungkan. Dalam praktiknya, masyarakat dipacu untuk berlombalomba menemukan penyumbang fiktif dan melaporkannya via SMS karena kepada mereka dijanjikan hadiah jutaan untuk setiap pelapor yang beruntung. Kalau dalam SMS berhadiah yang banyak ditayangkan di televisi, masyarakat diminta untuk menjawab pertanyaan yang jawabannya begitu mudah ditebak, maka dalam SMS Dana Kampanye masyarakat proaktif untuk memberikan kontribusi demi suksesnya pesta rakyat lima tahun sekali itu. (Lihat Bagan).

Berantas KKN
Adanya peran serta masyarakat dengan mengirim SMS, akan meringankan pekerjaan akuntan. Apalagi menurut Ilya Avianti dari Dewan Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia, mereka kesulitan dalam mengaudit dana kampanye calon presiden/wakil presiden pada Pemilu 2004 lalu, akibat terlalu sempitnya waktu yang tersedia, yakni hanya 15 hari. Nah dengan adanya SMS yang masuk yang melaporkan penyumbang fiktif, membuat akuntan dapat bekerja maksimal, karena para penyumbang fiktif tersebut tentu saja tidak perlu mereka audit lagi. Malah, data penyumbang fiktif ini dapat segera di-follow up pihak kepolisian untuk diusut motif mereka menyumbang.

Dengan cara ini, pemerintah sebetulnya tidak perlu repot-repot untuk membuat aturan tambahan atau undang-undang yang mencantumkan dengan tegas sanksi politik terhadap partai politik maupun calon presiden/wakil presiden yang melanggar aturan yang telah ada tentang dana kampanye. Seleksi yang dilakukan masyarakat lewat penyelenggaraan Dana Kampanye Satu Pintu seperti diungkapkan di atas, akan membuat semua penyumbang terseleksi dengan sendirinya. Saatnya sebuah pemerintahan yang absah dapat bekerja dengan tenang, tanpa suatu hari nanti presiden terpilih digugat soal dana kampanye yang ia terima ketika proses pemilihan umum beberapa tahun yang lalu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *